Melanesia Times

Blog

  • Atlet Tapak Suci MTs Muhammadiyah Sepa Harumkan Maluku di Kejurnas Surabaya, Raih 14 Medali

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan para atlet Tapak Suci MTs Muhammadiyah Sepa dalam ajang 8th UMSURA Pencak Silat Nasional Championship II yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Kontingen asal Kabupaten Maluku Tengah yang mewakili Provinsi Maluku sukses mengukir prestasi dengan memboyong 14 medali dari kejuaraan tingkat nasional tersebut.

    Dari 17 atlet yang diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan, sebanyak 14 atlet berhasil naik podium dan mempersembahkan medali emas, perak, serta perunggu di berbagai kategori usia dan kelas pertandingan. Keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan atlet-atlet muda Maluku Tengah dalam bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

    Dua medali emas berhasil diraih oleh Ahmad Nazril Amahoroe pada kategori pra remaja dan Izzul Faris Kuniyo pada kategori usia dini. Sementara lima medali perak dipersembahkan oleh Imam Baihak Siwan Siwan, Majmail Qashwah Tihurua, Nuzlah Ulfatullah Tihurua, Intan, serta Anggraini Pamungkasih Tihurua.

    Tak hanya itu, tujuh medali perunggu turut disumbangkan oleh Sahida Tulkaida Alkatiri, Febi Mardhatillah Keltoten, Yasir Ikhfa Saloto, La Ode Saddaad A.P, Fatul Fatma Sopalatu, Rawhillah Kuniyo, dan Safri Qashit Saloto.

    Sebelumnya, para atlet Tapak Suci MTs Muhammadiyah Sepa telah dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, untuk mengikuti kejuaraan nasional tersebut.

    Pelatih Tapak Suci MTs Muhammadiyah Sepa, Saleh Tihurua, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih anak asuhnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga para atlet dapat mengikuti kejuaraan hingga meraih prestasi membanggakan.

    “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga sampai di Surabaya dan bertanding mengharumkan nama daerah serta meraih prestasi,” ujar Saleh

    Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah H. M. Nafis Amahoru yang telah membantu memfasilitasi pelepasan dan keberangkatan rombongan atlet.

    “Khususnya bagi Bapak Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah H. M. Nafis Amahoru karena sudah membantu memfasilitasi pelepasan dan keberangkatan rombongan,” tambahnya.

    Menurut Saleh, hasil yang diraih para atlet merupakan buah dari kerja keras, disiplin dalam berlatih, semangat bertanding yang tinggi, serta dukungan doa dari masyarakat. Ia mengaku bangga karena sebagian besar atlet yang diturunkan baru pertama kali tampil di ajang nasional, namun mampu menunjukkan performa yang luar biasa.

    “Alhamdulillah, walau ini pertandingan perdana mereka di level nasional, tetapi mampu membuat bangga Maluku Tengah dan Provinsi Maluku. Semoga ke depannya anak-anak bisa lebih berprestasi lagi,” harapnya.

    Keberhasilan meraih 14 medali pada kejuaraan nasional ini menjadi bukti bahwa atlet-atlet muda Maluku Tengah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berprestasi di level yang lebih tinggi. Prestasi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku dan diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat di bidang olahraga, khususnya pencak silat. (HUAT)

  • BLUD Raja Ampat Sambut Kehadiran Terra Abadi Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala UPTD BLUD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Hasan Makassar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Terra Abadi Papua yang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi di perairan Raja Ampat usai peresmian Kantor Terra Abadi Papua pada Rabu (24/6/2026).

    Menurutnya, hadirnya lembaga tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi aset penting bagi Papua Barat Daya dan Indonesia.

    “Kami sangat senang dan apresiatif terhadap kehadiran Terra Abadi Papua. Dengan hadirnya lembaga ini, kami berharap dapat terjalin sinergi yang kuat bagi keberlangsungan pengelolaan konservasi di perairan Kepulauan Raja Ampat,” ujar Hasan.

    Ia menjelaskan, dukungan Terra Abadi Papua diharapkan mampu membantu pelaksanaan berbagai program konservasi yang selama ini dijalankan oleh BLUD Raja Ampat, termasuk penguatan kolaborasi dengan berbagai lembaga mitra yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan.

    Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggagas program strategis bertajuk Blue Eco Park Konservasi Raja Ampat Lestari atau disingkat “BE KORAL”. Program tersebut dirancang sebagai model pengelolaan konservasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi.

    “Ke depan kami akan mengembangkan program BI KORAL atau Blue Eco Park Konservasi Raja Ampat Lestari. Melalui program ini, seluruh pengelolaan konservasi diharapkan dapat melibatkan masyarakat yang berada di kawasan konservasi Raja Ampat,” katanya.

    Menurut Hasan, keterlibatan masyarakat adat, kelompok perempuan, lembaga-lembaga lokal, hingga generasi muda melalui dunia pendidikan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi Raja Ampat.

    “Kami ingin pelibatan masyarakat dalam pengelolaan konservasi dilakukan secara maksimal, baik oleh masyarakat adat, komunitas perempuan, lembaga-lembaga lokal maupun generasi muda. Dengan demikian, keberlangsungan pengelolaan konservasi Raja Ampat dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tutupnya.

  • Gubernur Elisa Kambu Resmikan Kantor Terra Abadi Papua, Perkuat Upaya Konservasi Berkelanjutan di Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kehadiran Terra Abadi Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepala Burung Papua, khususnya Raja Ampat. Hal itu disampaikan dalam peresmian Kantor Terra Abadi Papua yang berlokasi di Jalan Selat Obi Kilometer 9,5, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (24/6/2026).

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa cita-cita memajukan Papua Barat Daya tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi yang bergerak di bidang konservasi, sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

    “Kebutuhan kita untuk memajukan Papua Barat Daya adalah mimpi bersama. Tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Semakin banyak pihak yang terlibat tentu semakin baik. Hari ini kita mendapatkan teman baru, Terra Abadi Papua, yang bergerak di bidang konservasi lingkungan,” ujar Elisa Kambu.

    Ia berharap Terra Abadi Papua dapat tetap fokus mendampingi masyarakat serta membantu menjaga keberlanjutan ekosistem darat dan laut di Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat yang menjadi salah satu kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan dunia.

    “Kami ingin memastikan Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat, tetap lestari untuk keberlanjutannya, baik ekosistem laut maupun darat. Karena itu kehadiran Terra Abadi Papua kami sambut dengan baik,” katanya.Gubernur Elisa Kambu Resmikan Kantor Terra Abadi Papua, Perkuat Upaya Konservasi Berkelanjutan di Raja Ampat

    Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan berperan dalam aspek regulasi dan kebijakan, sementara program-program teknis di lapangan akan dijalankan oleh Terra Abadi Papua bersama masyarakat. Berbagai gagasan yang telah didiskusikan bersama nantinya akan diinventarisasi dan dibahas lebih lanjut untuk menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan, termasuk kemungkinan pengaturan sektor pariwisata demi menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Terra Abadi Papua, Meity Mongdong, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa organisasinya hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berharap bisa menjadi teman dan mitra pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan, terutama memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya dapat terus berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan, dan sumber ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Menurut Meity, Terra Abadi Papua memiliki visi untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.

    Dalam tahap awal, Terra Abadi Papua akan memusatkan kegiatannya di Raja Ampat selama tiga hingga lima tahun ke depan. Fokus kerja organisasi tersebut mencakup pengelolaan terpadu kawasan darat dan laut mengingat karakteristik Raja Ampat yang didominasi pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

    “Raja Ampat sudah sangat populer saat ini. Namun kami ingin memastikan bahwa 20 hingga 30 tahun ke depan kondisinya tetap sama atau bahkan lebih baik, bukan justru mengalami penurunan akibat berbagai tekanan yang mulai muncul,” kata Meity.

    Ke depan, wilayah kerja Terra Abadi Papua akan diperluas ke kawasan Kepala Burung Papua, termasuk Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, hingga Tambrauw. Namun untuk saat ini, organisasi tersebut memilih memulai programnya di Raja Ampat karena kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius.

    Meity mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi Raja Ampat adalah meningkatnya aktivitas pariwisata yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya alam jika tidak dikelola dengan baik.

    “Pariwisata yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Raja Ampat kini mulai terlihat berpotensi mengancam sumber dayanya sendiri. Karena itu perlu ada pengaturan dan praktik-praktik yang bijak agar pariwisata benar-benar memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.

    Selain sektor pariwisata, pembangunan di wilayah pesisir juga menjadi perhatian. Menurutnya, pembangunan yang tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak langsung terhadap ekosistem laut yang menjadi aset utama Raja Ampat.

    “Pembangunan di kawasan pesisir harus dilakukan secara bijak. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan langsung dirasakan oleh lingkungan laut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat,” tambahnya.

    Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi seperti Terra Abadi Papua, diharapkan pembangunan di Papua Barat Daya dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kekayaan alam yang menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

  • Mangkir Dinas 10 Hari, Personel Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya Jalani Sidang Disiplin

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Barat Daya menggelar sidang disiplin terhadap seorang personel yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak melaksanakan tugas kedinasan selama 10 hari berturut-turut. Sidang tersebut dilaksanakan di Aula Polda Papua Barat Daya, Kota Sorong, Senin (22/6/2026).

    Personel yang menjalani sidang disiplin adalah Bripda Stevan Yehezkiel Silaban, anggota Ba Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya. Ia diduga tidak melaksanakan tugas dinas selama 10 hari berturut-turut, terhitung sejak 15 April hingga 28 April 2026.

    Sidang disiplin berlangsung mulai pukul 16.19 WIT hingga 16.56 WIT sebagai bagian dari proses penegakan disiplin internal di lingkungan Polri. Persidangan dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Papua Barat Daya, AKBP Mathias Yosias Krey, S.Pd., didampingi Ps. Kassubbid Provos AKP Brury, S.H., serta Ps. Kasubbid Paminal AKP Arifal Utama, S.T.K., S.H., S.I.K., M.H.

    Sementara itu, penuntut dalam persidangan adalah Ipda Toni Surya Syaputra, S.H., selaku Ps. Kasubbag Renmin Bid Propam Polda Papua Barat Daya.

    Dalam persidangan, penuntut membacakan dasar tuntutan yang mengacu pada Laporan Polisi Nomor: LP-A/08/V/2026/Provos tanggal 4 Mei 2026 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Sprin/48/V/HUK.12.10./2026 tanggal 4 Mei 2026 atas nama Bripda Stevan Yehezkiel Silaban.

    Terduga pelanggar dipersangkakan melanggar Pasal 4 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mengatur kewajiban anggota Polri dalam melaksanakan tugas kedinasan.

    Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembahasan, sidang sempat diskors selama lima menit untuk memberikan kesempatan kepada majelis melakukan musyawarah. Sidang kemudian kembali dibuka pada pukul 16.55 WIT dengan agenda pembacaan putusan.

    Dalam putusannya, pimpinan sidang menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran tertulis kepada Bripda Stevan Yehezkiel Silaban sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sidang disiplin resmi ditutup pada pukul 16.56 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

    Bid Propam Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa pelaksanaan sidang disiplin ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menegakkan disiplin, profesionalisme, dan integritas anggota Polri.

    Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri yang Presisi, berintegritas, serta semakin dipercaya oleh masyarakat.

  • Tabur Bunga di Perairan Sorong, Polda Papua Barat Daya Kenang Jasa Pahlawan Bhayangkara

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya menggelar Upacara Tabur Bunga di perairan Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Rabu (24/6/2026).

    Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.AP, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan Bhayangkara yang telah gugur dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

    Upacara dilaksanakan di atas Kapal Patroli Yudistira 8003 dan dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Papua Barat Daya, para Pejabat Utama Polda Papua Barat Daya, serta jajaran Bhayangkari Daerah Papua Barat Daya.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan keberangkatan Kapal Patroli Yudistira 8003 dari Pelabuhan Perikanan Sorong menuju lokasi pelaksanaan upacara di perairan Sorong.

    Setibanya di lokasi, seluruh peserta mengikuti upacara penghormatan yang menjadi simbol penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mendedikasikan hidupnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Suasana penuh khidmat terasa saat Kapolda Papua Barat Daya bersama seluruh peserta melaksanakan prosesi tabur bunga di laut. Penaburan bunga tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur dan penghargaan atas perjuangan para pahlawan Bhayangkara yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengemban tugas negara.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan penghormatan atas momentum bersejarah tersebut. Setelah seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan, Kapal Patroli Yudistira 8003 kembali menuju Pelabuhan Perikanan Sorong.

    Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum untuk mengenang dan meneladani nilai-nilai pengabdian yang telah diwariskan para pahlawan Bhayangkara.

    Melalui Upacara Tabur Bunga ini, Polda Papua Barat Daya meneguhkan komitmennya untuk terus melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat Daya.(***)

  • Polresta Sorong Kota Gelar Bakti Kesehatan dan Baksos Sambut Hari Bhayangkara ke-80

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polresta Sorong Kota menggelar rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Kegiatan yang mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat” tersebut berlangsung di lingkungan Polresta Sorong Kota, Senin (22/6/2026).

    Rangkaian kegiatan diawali dengan Bakti Kesehatan Donor Darah yang dilaksanakan di Ruang Sanika Satyawada Polresta Sorong Kota mulai pukul 09.00 WIT. Kegiatan ini melibatkan personel Polresta Sorong Kota, Bhayangkari, unsur TNI, Basarnas, RRI Sorong, Universitas Terbuka Sorong, Pemerintah Kota Sorong, pihak swasta, serta tenaga kesehatan dari Unit Transfusi Darah RS Sele Be Solu Kota Sorong.

    Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan tekanan darah guna memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan layak untuk melakukan donor. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 59 kantong darah berhasil dikumpulkan dan akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Memasuki siang hari, Klinik Polresta Sorong Kota melanjutkan kegiatan dengan pelayanan Cek Kesehatan Gratis yang dimulai pukul 12.00 WIT. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Dokkes Polresta Sorong Kota, AKP dr. Juffandi Situmorang, M.H., bersama tim dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan Klinik Polresta Sorong Kota.

    Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, konsultasi kesehatan, hingga pemeriksaan gigi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, dengan total 105 warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.

    Selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga diberikan kesempatan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis terkait kondisi kesehatan masing-masing, sehingga dapat memperoleh informasi dan penanganan awal yang tepat.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya pencegahan stunting, Klinik Polresta Sorong Kota juga menggelar penyuluhan stunting pada pukul 13.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh 20 anak dan orang tua mereka.

    Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan anak, edukasi mengenai bahaya stunting, konsultasi kesehatan, serta pemberian bingkisan kepada peserta.

    Melalui penyuluhan ini, para orang tua diberikan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, serta langkah-langkah pencegahan stunting sejak dini guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

    Selain bakti kesehatan, Polresta Sorong Kota juga melaksanakan Bakti Sosial berupa penyaluran bantuan paket sembako kepada keluarga tahanan yang berada di Rumah Tahanan Polresta Sorong Kota. Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 WIT di lobi Polresta Sorong Kota tersebut dihadiri oleh Kapolresta Sorong Kota yang diwakili Kabag SDM AKP Lukman Tindaon, para perwira, serta keluarga penerima bantuan.

    Paket sembako yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat dan semakin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” ujar perwakilan Polresta Sorong Kota.

    Melalui rangkaian Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial tersebut, Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

    Semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sesuai tema yang diusung, “Polri Untuk Masyarakat.”(***)

  • Kontingen Papua Barat Daya Bersinar di Rektor Unhas Cup XVIII 2026, Tambrauw dan Kota Sorong Raih Juara Umum

    Melanesiatimes.com, Makassar – Kontingen Shorinji Kempo Papua Barat Daya menorehkan prestasi membanggakan pada Kejuaraan Shorinji Kempo Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Cup XVIII Tahun 2026 yang berlangsung di GOR Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 18–21 Juni 2026.

    Dua kontingen yang mewakili provinsi termuda di Tanah Papua tersebut, yakni Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw, berhasil membawa pulang sejumlah medali sekaligus menempatkan diri di jajaran lima besar klasemen umum.

    Kejuaraan bergengsi yang diikuti 251 atlet dari 18 provinsi itu mempertandingkan 37 nomor pertandingan. Berbagai dojo kabupaten/kota serta perguruan tinggi dari seluruh Indonesia turut ambil bagian dalam ajang tahunan yang menjadi salah satu barometer pembinaan atlet Shorinji Kempo nasional tersebut.

    Pada kejuaraan ini, Kontingen Kabupaten Tambrauw tampil impresif dengan meraih 2 medali emas, 4 medali perak, dan 8 medali perunggu. Raihan tersebut mengantarkan Tambrauw menempati posisi Juara Umum IV.

    Sementara itu, Kontingen Kota Sorong juga menunjukkan performa yang membanggakan dengan mengoleksi 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu, sehingga berhasil menempati posisi Juara Umum V.

    Keberhasilan kedua kontingen tersebut tidak terlepas dari pembinaan dan manajemen tim yang dipimpin AKBP Muhammad Salim Nurlily. Perwira Polri yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Politik Direktorat Intelkam Polda Papua Barat Daya itu dinilai memiliki komitmen tinggi dalam membina dan mengembangkan olahraga bela diri Shorinji Kempo di Papua Barat Daya.

    AKBP Muhammad Salim Nurlily menyampaikan bahwa prestasi yang diraih para atlet merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan penuh disiplin dan konsistensi.

    “Latihan rutin dan disiplin menjadi kunci utama keberhasilan dalam setiap proses pembinaan atlet. Prestasi yang diraih hari ini adalah hasil dari kerja keras seluruh atlet, pelatih, dan tim pendukung,” ujarnya.

    Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa atlet-atlet Papua Barat Daya memiliki kemampuan untuk bersaing di level nasional apabila mendapatkan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan.

    Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk terus mengembangkan potensi diri melalui olahraga dan menjadikan prestasi sebagai tujuan utama.

    “Dengan prestasi ini kami berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni olahraga, menjauhi hal-hal negatif, dan mengharumkan nama daerah melalui berbagai ajang kompetisi,” tambahnya.

    AKBP Salim juga menilai momentum menjelang Hari Bhayangkara ke-80 menjadi semangat tersendiri bagi jajaran Polri untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pembinaan olahraga prestasi.

    Keberhasilan Kontingen Kabupaten Tambrauw dan Kota Sorong pada Kejuaraan Shorinji Kempo Rektor Unhas Cup XVIII Tahun 2026 menjadi bukti bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dengan dukungan pembinaan yang berkesinambungan, prestasi serupa diharapkan terus lahir dan membawa nama Papua Barat Daya semakin dikenal di kancah olahraga Indonesia.(***)

  • Direktur LBH Mambo Waswar: Otsus Papua Lex Specialis, Merit System Tak Boleh Hapus Hak Afirmatif OAP

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Pelantikan pejabat struktural birokrasi di tanah Papua kembali memicu sorotan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mambo Waswar, Arfan Poretoka, S.H., menegaskan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan lex specialis terhadap UU ASN. Merit system tidak boleh dimaknai sebagai alat menghapus hak afirmatif Orang Asli Papua.

    ‎Menurut Direktur LBH Mambo Waswar, dasar konstitusionalnya jelas: Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengakui daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Kekhususan Papua dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

    ‎“Jika merit system diterapkan seragam dengan daerah lain, tujuan pembentukan Otsus kehilangan makna. Otsus lahir karena Papua punya kondisi historis, sosial, budaya, pendidikan, dan politik yang berbeda. Karena itu ketentuan khusus Otsus harus didahulukan dibanding aturan umum ASN,” tegasnya, Kamis 23/6/2026.

    ‎Direktur LBH Mambo Waswar mengingatkan hukum tata negara modern mengenal substantive equality atau kesetaraan substantif, bukan sekadar formal equality.

    ‎“Memperlakukan semua orang sama dalam kondisi yang tidak sama justru melahirkan ketidakadilan. OAP puluhan tahun hadapi keterbatasan akses pendidikan, keterisolasian wilayah, marginalisasi di birokrasi, dan rendahnya representasi di jabatan strategis,” ujarnya.

    ‎Ia menilai afirmasi untuk OAP bukan pelanggaran merit. “Afirmasi adalah koreksi terhadap ketidakadilan struktural. Merit system secara teori mengukur hasil akhir, tapi sering abai pada ketimpangan titik awal. ASN OAP dari distrik terpencil bersaing dengan ASN kota besar yang fasilitas pendidikannya jauh lebih baik. Formalnya adil, substantifnya tidak seimbang,” jelasnya.

    ‎Lebih lanjut, Direktur LBH Mambo Waswar memperingatkan risiko penerapan merit system tanpa penafsiran Otsus.

    ‎“Jika jabatan strategis terus didominasi non-OAP dengan alasan merit, maka tujuan Otsus untuk menciptakan pemerintahan yang mencerminkan representasi masyarakat asli Papua gagal. OAP bisa jadi minoritas di tanahnya sendiri dalam birokrasi. Otsus kehilangan legitimasi. Regenerasi kepemimpinan Papua terhambat,” katanya.

    ‎Ia merujuk Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. “Prioritas OAP dalam jabatan struktural bukan diskriminasi, tapi tindakan konstitusional untuk keadilan sesungguhnya,” tegasnya.

    ‎Direktur LBH Arfan menegaskan bahwa Merit system tidak boleh dimaknai sebagai alat untuk menghilangkan hak afirmatif Orang Asli Papua.

    ‎”Otonomi Khusus Papua lahir sebagai instrumen koreksi atas ketimpangan historis yang dialami OAP. Oleh karena itu, pengisian jabatan struktural di seluruh Tanah Papua harus mengutamakan Orang Asli Papua sebagai bentuk affirmative action konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945,”.

    ‎Arfan menambahkan, dalam konteks Papua, keadilan substantif harus ditempatkan di atas keseragaman administratif, sehingga merit system wajib ditafsirkan sesuai semangat Otonomi Khusus, bukan sebaliknya.

  • Matamalagi Deklarasikan Kampung Tangguh Bebas Narkoba, Warga Diajak Jadi Garda Terdepan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika terus digencarkan di Kota Sorong. Salah satunya melalui pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, yang diinisiasi oleh Satresnarkoba Polresta Sorong Kota pada Sabtu (20/6/2026).

    Kegiatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Deklarasi Kampung Tangguh Bebas Narkoba tersebut berlangsung di kediaman Abdullah dan bertepatan dengan kegiatan pengajian masyarakat setempat.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Distrik Sorong Utara Sekuel Desa, S.Sos, Lurah Matamalagi Selfianus Nomor, Ketua LSM Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Kota Sorong Neik Amstrong Ayal, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta sekitar 60 warga yang mengikuti kegiatan dengan antusias.

    Dalam kesempatan itu, personel Satresnarkoba Polresta Sorong Kota memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap individu, keluarga, maupun lingkungan sosial, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran gelap narkotika di wilayah masing-masing.

    Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan MoU Deklarasi Kampung Tangguh Bebas Narkoba oleh Kasat Resnarkoba Polresta Sorong Kota AKP Rachmat Djakatara, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., bersama Ketua GRANAT Kota Sorong, Lurah Matamalagi, serta Kepala Distrik Sorong Utara yang diwakili Wakasat Resnarkoba Iptu Yanuar Rahmawan.

    Selain sosialisasi dan deklarasi, kegiatan juga diisi dengan pemasangan spanduk Kampung Tangguh Bebas Narkoba di posko serta sejumlah titik strategis di Kelurahan Matamalagi. Spanduk tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus pengingat bagi masyarakat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Rachmat Djakatara menegaskan bahwa pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba merupakan langkah preventif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Kampung Tangguh Bebas Narkoba merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari pengaruh narkotika. Keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat,” ujar AKP Rachmat Djakatara.

    Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, kepolisian, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

    “Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, kami berharap warga dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya narkoba ke lingkungan tempat tinggal mereka,” katanya.

    Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Kelurahan Matamalagi diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Sorong yang aman, sehat, dan bebas narkoba. (***)

  • Musda I MUI Papua Barat Daya Telah Ditutup, Penetapan Ketua Umum Diserahkan ke PP MUI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19–20 Juni 2026 di Kota Sorong telah menuntaskan seluruh agenda persidangan. Namun, forum belum dapat mengumumkan hasil rekomendasi Ketua Umum dan jajaran pengurus inti MUI Papua Barat Daya periode mendatang karena masih menunggu persetujuan dan penetapan dari Pengurus Pusat (PP) MUI.

    Usai menyelesaikan pleno pembahasan tata tertib persidangan, kualifikasi peserta, dan rembug organisasi, Musda menetapkan tim formatur yang beranggotakan 15 orang. Tim tersebut merupakan representasi dari unsur pengurus MUI Papua Barat Daya, MUI kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, hingga unsur pesantren.

    Komposisi tim formatur terdiri atas Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Sanusi, Bendahara Nursanti, unsur Dewan Pengarah MUI Kisman Rahayaan, Ketua MUI Raja Ampat Abu Bakar Loji, Ketua MUI Kota Sorong Abdul Manan Fakaubun, Ketua MUI Kabupaten Sorong Ahmad Sakka, Ketua MUI Tambrauw Ibrahim Yenggren, Sekretaris MUI Sorong Selatan Rifai Rumalean, Ketua PW Muhammadiyah Papua Barat Daya Mungawan, Sekretaris NU Papua Barat Daya Azis Silehu, Rektor IAIN Sorong Dr. Suparto Iribaram, Ketua ICMI Papua Barat Daya Iim Abdul Hosim, Ahmad Loji dari Majelis Muslim Papua (MMP), serta Ismail Agia dari Pondok Pesantren Emeyodere.

    Pimpinan Sidang Musda I MUI Papua Barat Daya, Sanusi, menjelaskan bahwa tim formatur telah melakukan pembahasan secara intensif terkait penetapan Ketua Umum dan susunan pengurus inti. Namun, dalam proses tersebut muncul berbagai dinamika dan perbedaan pandangan yang belum menghasilkan kesepakatan bersama.

    “Forum formatur memandang perlu menyerahkan keputusan akhir kepada Pengurus Pusat MUI agar dapat diselesaikan secara arif, bijaksana, dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat serta kepentingan organisasi,” ujar Sanusi.

    Ia menegaskan, berdasarkan kesepakatan seluruh anggota formatur, kewenangan penetapan Ketua Umum dan pengurus inti MUI Papua Barat Daya diserahkan sepenuhnya kepada PP MUI. Karena itu, hasil rekomendasi belum dapat dipublikasikan dan akan diumumkan setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) resmi dari Pengurus Pusat MUI.

    Dengan berakhirnya seluruh rangkaian Musda, forum berharap keputusan yang nantinya diambil oleh PP MUI dapat menjadi solusi terbaik bagi seluruh pihak, sekaligus memperkuat persatuan, ukhuwah Islamiyah, serta kemaslahatan umat Islam di Provinsi Papua Barat Daya.