Melanesia Times

Blog

  • Markus Wafom: Usulan Makanan Lokal Papua Ganti Jata Beras ASN Serta Dorong Perda Perlindungan Pangan Lokal

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Papua Food Festival 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama lima hari, sejak dibuka pada 16 Juni 2026. Kegiatan yang menghadirkan berbagai kuliner tradisional dari berbagai suku di Tanah Papua itu diharapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pangan lokal yang mulai ditinggalkan masyarakat. Sabtu (20/6/2026).

    Pelaksana Tugas Yayasan Belantara Papua, Markus Wafom, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Papua Food Festival merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pangan lokal Papua.

    “Kita berkolaborasi bersama masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Karena kita melihat di Papua ini sudah puluhan tahun pola makan tradisional mulai bergeser ke beras dan pangan lainnya. Akibatnya, pangan lokal yang menjadi identitas masyarakat Papua semakin hari semakin punah,” ujar Markus saat penutupan Papua Food Festival.

    Ia menjelaskan, perubahan pola konsumsi tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke kampung-kampung. Masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi umbi-umbian dan berbagai pangan tradisional kini mulai meninggalkannya.

    “Di kampung-kampung pun pola makannya sudah bergeser. Makanan tradisional seperti umbi-umbian sudah banyak ditinggalkan. Karena itu kita harus bersama-sama mendorong agar pangan lokal bisa bangkit dan kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” katanya.

    Markus juga berharap festival tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pengembangan pangan lokal di Papua Barat Daya. Pihaknya bahkan berencana menyampaikan rekomendasi kepada DPRK Kota Sorong agar lahir regulasi yang mendukung pelestarian pangan lokal.

    “Kami sudah berdiskusi dan setelah ini kemungkinan akan memasukkan surat kepada DPRK Kota Sorong agar ada tindak lanjut dan rekomendasi terkait perlindungan pangan lokal,” ungkapnya.

    Menurut Markus, dukungan regulasi sangat penting agar penggunaan pangan lokal dapat didorong di berbagai sektor, termasuk hotel, restoran, maupun instansi pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat di kampung-kampung yang selama ini menjadi penghasil pangan lokal.

    “Minimal hotel-hotel bisa menggunakan pangan lokal. Begitu juga pemerintah, misalnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu atau konsumsi perkantoran, sebagian bisa diganti dengan pangan lokal. Kalau itu dilakukan, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat di kampung-kampung sebagai para penghasil pangan lokal,” tutupnya.

  • Papuan Food Festival 2026 Ditutup, Makanan Lokal Papua Didorong Kembali Jadi Kebanggaan Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Papuan Food Festival 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama lima hari sejak 16 Juni. Festival yang digelar oleh Lumbung Sagu bersama sejumlah komunitas dan Yayasan Belantara Papua itu menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan kuliner tradisional Papua sekaligus mengampanyekan pentingnya pelestarian pangan lokal di tengah derasnya arus pangan dari luar daerah. Penutupan festival berlangsung di Kota Sorong, Sabtu (20/6/2026).

    Ketua Papuan Food Festival 2026, Salsabila Andriana yang akrab disapa Alsa, mengatakan festival ini sengaja dirancang untuk merayakan keberagaman budaya pangan masyarakat adat Papua yang selama ini mulai jarang dikenal, bahkan oleh masyarakat Papua sendiri.

    “Acara ini dibuat dalam rangka menselebrasikan kuliner tradisional Papua, terutama tradisi atau budaya pangan yang berkaitan dengan budaya Orang Asli Papua. Ada bakar bambu dari suku Moi, bakar batu dari suku Biak, awiyat dari Maybrat, kemudian papeda kuah kuning, sinole, hingga sajian spesial ulat sagu,” ujarnya.

    Menurut Alsa festival tersebut juga menjadi bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya konsumsi pangan lokal akibat perubahan pola makan masyarakat.

    “Sekarang banyak isu tentang deforestasi, kemudian pangan dari luar yang masuk ke Papua dan justru menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat asli Papua. Kami ingin mempopulerkan kembali pangan lokal asli tanah Papua agar kembali dikenal dan dicintai masyarakat,” katanya.

    Ia menjelaskan, penyelenggaraan Papuan Food Festival melibatkan berbagai komunitas dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya Papua.

    Papua Food Festival 2026 Ditutup, Makanan Lokal Papua Didorong Kembali Jadi Kebanggaan Masyarakat
    Papuan Food Festival 2026

    “Kami berkolaborasi dengan Yayasan Belantara Papua sebagai tempat penyelenggaraan, kemudian Sinergi Papua, Gerakan Malamoi, para pelaku kreatif, menghadirkan narasumber diskusi, hingga berbagai penampilan budaya selama festival berlangsung,” jelasnya.

    Salsabila menuturkan, festival ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Kota Sorong untuk kembali mencicipi makanan tradisional yang kini semakin sulit ditemukan.

    “Bahkan beberapa makanan tradisional itu sudah tidak ada lagi dijual di restoran atau warung di Kota Sorong, padahal semua bahan bakunya tersedia di Papua. Karena itu menurut kami kegiatan ini sangat penting,” ungkapnya.

    Ia mengatakan Papuan Food Festival 2026 merupakan penyelenggaraan perdana dan diharapkan menjadi agenda tahunan.

    “Ini tahun pertama Papuan Food Festival. Sebelumnya kami terlibat dalam Festival Tumpe yang berfokus pada budaya Moi. Ke depan kami berharap Papuan Food Festival dapat terus diselenggarakan setiap tahun,” tutur Alsa

    Selain menghadirkan pameran dokumentasi perjalanan selama tiga tahun terakhir, festival juga menampilkan atraksi memasak langsung yang melibatkan masyarakat adat dari berbagai suku.

    “Yang paling menarik adalah live cooking. Hari pertama kami menghadirkan mama-mama dari suku Moi yang memasak bakar bambu, kemudian hari ini teman-teman dari suku Biak melakukan bakar batu. Pengunjung bisa melihat langsung proses memasak sekaligus berdialog dengan para pelakunya,” kata Alsa

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Yayasan Belantara Papua, Markus Wafom, menilai pelestarian pangan lokal harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, komunitas hingga pemerintah.

    “Sudah puluhan tahun pola makan tradisional masyarakat Papua bergeser ke beras. Akibatnya pangan lokal berbasis sumber daya alam Papua semakin hari semakin ditinggalkan, bahkan sampai di kampung-kampung pola makannya sudah berubah. Ini yang harus kita bangkitkan kembali melalui kolaborasi bersama,” ujarnya.

    Markus juga berharap hasil festival dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah daerah, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang melindungi pangan lokal di Papua Barat Daya.

    “Kami berencana menyampaikan rekomendasi kepada DPRK Kota Sorong agar ada tindak lanjut. Regulasi ini penting supaya pangan lokal bisa didorong hadir di ruang-ruang publik, misalnya hotel-hotel maupun kegiatan pemerintahan. Kalau dalam pengadaan konsumsi pemerintah sebagian diganti dengan pangan lokal, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat di kampung-kampung yang menjadi produsen pangan tersebut,” pungkasnya.

  • Gubernur Elisa Kambu Resmi Buka Musda I MUI PBD: Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah, Dorong MUI Jadi Mitra Strategis Pembangunan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar, kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya pada Jumat malam (19/6/2026).

    Sebagai tonggak sejarah pembentukan kepengurusan definitif MUI di provinsi termuda di Indonesia. Musyawarah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama sebagai pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang religius, harmonis, dan sejahtera.

    Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, usai menyampaikan sambutannya di hadapan sekitar 200 peserta dan tamu undangan yang terdiri atas pengurus MUI, pimpinan organisasi Islam, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta unsur pemerintah daerah.

    Ketua Panitia Musda I MUI Papua Barat Daya, Dr. Ambo Tang, Lc., M.Pd., mengatakan Musda perdana ini merupakan momentum bersejarah bagi MUI Papua Barat Daya untuk memperkuat kelembagaan sekaligus merumuskan arah organisasi ke depan.

    Menurutnya, Musda bukan sekadar forum evaluasi kepengurusan, tetapi juga wadah menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan umat serta memilih kepemimpinan MUI untuk periode mendatang.

    “Musyawarah daerah ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Selain menjadi forum evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan, Musda juga menjadi momentum untuk merumuskan arah kebijakan organisasi MUI, menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan umat, serta memilih kepemimpinan MUI untuk periode yang akan datang,” ujar Ambo Tang.

    Ia berharap seluruh rangkaian Musda berlangsung dengan semangat wataniyah, islamiyah, dan insaniyah sehingga setiap dinamika maupun perbedaan pandangan dapat menjadi kekuatan dalam menghasilkan keputusan terbaik demi kemaslahatan umat dan kemajuan Papua Barat Daya.

    Ambo Tang juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, MUI Pusat, seluruh mitra kerja, organisasi Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para sponsor, yakni PT Gag Nikel, Petrogas E&P Indonesia, dan PT Pertamina International EP yang telah memberikan dukungan sehingga Musda I dapat terlaksana dengan baik.

    Ia menambahkan, Musda yang berlangsung pada 19–20 Juni 2026 atau bertepatan dengan 4–5 Muharram 1448 Hijriah diharapkan menjadi awal lahirnya pemimpin-pemimpin MUI yang mampu mengayomi umat serta memperkuat kehidupan keagamaan di Papua Barat Daya.

    “Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Musda I MUI Papua Barat Daya sebagai ikhtiar yang bernilai ibadah dan membawa manfaat besar bagi umat, bangsa, dan daerah kita tercinta,” imbuhnya

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengapresiasi terselenggaranya Musda I MUI Papua Barat Daya yang dinilainya memiliki arti penting dan bersejarah bagi provinsi termuda di Indonesia.

    Menurut Elisa, Papua Barat Daya membutuhkan lembaga keagamaan yang kuat, solid, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan berperadaban.

    “Musyawarah Daerah ke-1 ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan MUI Papua Barat Daya untuk membentuk kepengurusan yang kuat serta merumuskan arah dan program kerja organisasi ke depan,” katanya.

    Elisa Kambu juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., dan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., atas kehadiran mereka dalam mendampingi proses penguatan kelembagaan MUI Papua Barat Daya.

    Menurutnya, kehadiran pimpinan MUI Pusat merupakan bukti nyata komitmen dalam membina MUI Papua Barat Daya agar mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai pembimbing umat sekaligus mitra pemerintah.

    Ia menegaskan bahwa MUI memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai moral, menjaga persatuan, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari pendidikan generasi muda, penyalahgunaan narkoba, hingga kemiskinan.

    “Papua Barat Daya adalah rumah bersama bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang. Karena itu, semangat toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati harus terus kita pelihara sebagai modal utama membangun daerah ini,” ujarnya.

    Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Elisa Kambu secara resmi membuka Musyawarah Daerah I MUI Papua Barat Daya.

    Di sela-sela pelaksanaan Musda, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., memberikan apresiasi terhadap dinamika yang sempat terjadi sebelum agenda musyawarah dimulai.

    Menurutnya, perbedaan pendapat yang muncul justru menjadi pelajaran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah selama seluruh pihak tetap membuka ruang dialog.

    “Saya melihat dinamika ini sangat bagus karena justru menjadi jalan memperkuat persatuan dan ukhuwah. Kadang-kadang karena kesibukan ada yang merasa terlewatkan, tetapi yang paling penting adalah semua pihak mau menyampaikan aspirasinya secara baik dan membuka ruang dialog,” ujar Amirsyah.

    Ia menilai penyelesaian persoalan melalui musyawarah menunjukkan kedewasaan seluruh pihak yang terlibat.

    “Alhamdulillah, walaupun membutuhkan waktu, semuanya bisa selesai. Orang memperjuangkan aspirasinya, tetapi juga mau mendengarkan. Saya juga salut kepada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, dan Pak Wakil Gubernur yang menunjukkan kerendahan hati dengan mengatakan, kalau ada yang salah saya minta maaf dan segera kita perbaiki apa yang kurang. Itulah kuncinya sehingga semuanya berakhir dengan baik. Alhamdulillah happy ending,” katanya.

    Amirsyah berharap kepengurusan MUI Papua Barat Daya yang akan terbentuk mampu mengakomodasi seluruh potensi umat Islam di daerah tersebut sehingga menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat.

    “Saya melihat banyak pejuang di Papua Barat Daya. Kalau potensi-potensi ini bisa diakomodasi dengan baik, dikonsolidasikan, kemudian disalurkan melalui program-program yang tepat, saya yakin dampaknya akan sangat besar, bukan hanya bagi MUI Papua Barat Daya, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan, insyaallah,” tuturnya.

    Senada dengan itu, Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., menilai dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses pendewasaan organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar selama diselesaikan melalui musyawarah dan semangat persaudaraan.

    Ia berharap Musda I menjadi awal lahirnya kepengurusan MUI Papua Barat Daya yang mampu merangkul seluruh komponen umat Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

  • Kuasa Hukum Laporkan Oknum Satpol PP Raja Ampat: Penertiban Tanpa Dasar Hukum, Disertai Dugaan Ujaran Rasis ‎

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Kuasa hukum pedagang Pasar Warkori, Kabupaten Raja Ampat, melaporkan oknum Satpol PP ke Polres Raja Ampat. Laporan memuat dugaan penertiban sewenang-wenang, pengambilan barang paksa, serta ujaran bernada rasis.
    ‎
    ‎Berdasarkan hasil advokasi Aprianto Cs, petugas mendatangi lokasi dengan pakaian dinas lengkap. Petugas hanya menyebut diri sebagai “pemerintah resmi” tanpa memperlihatkan surat perintah tertulis maupun surat tugas lapangan.
    ‎
    ‎Aprianto Cs menilai tindakan itu berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua aturan mewajibkan setiap penertiban memiliki dasar tertulis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
    ‎
    ‎“Tanpa surat perintah yang sah, aksi itu bukan lagi penertiban. Ini perbuatan sewenang-wenang yang mencederai asas legalitas dan merampas hak warga negara,” tegas Aprianto Cs, Kamis 19/6/2026.
    ‎
    ‎Lebih tajam, kuasa hukum mengungkap dugaan ujaran bernada rasis yang dilontarkan salah satu oknum Kasatpol PP Kabupaten Raja Ampat saat melakukan persekusi sepihak terhadap pedagang.
    ‎
    ‎“Rasisme oleh pejabat publik adalah pelanggaran ganda. Selain melanggar hukum, itu menampar etika dan martabat seorang pejabat daerah. Pejabat harus jadi perekat, bukan pemicu perpecahan. Ujaran rasis tidak punya tempat di pemerintahan yang menjunjung HAM dan keberagaman,” ujar Aprianto Cs.
    ‎
    ‎Tindakan rasis dari aparat, kata dia, bertentangan langsung dengan tugas Satpol PP untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban secara humanis serta bermartabat.
    ‎
    ‎Kuasa hukum telah mengajukan laporan pidana ke Polres Raja Ampat. Mereka mendesak proses berjalan adil, objektif, dan transparan. Jika dugaan terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tegas tanpa pandang bulu.
    ‎
    ‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun keterangan resmi dari Kasatpol PP Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan rasisme dan persekusi sepihak.

  • Sempat Memanas, Musda I MUI Papua Barat Daya Akhirnya Berjalan Setelah Aspirasi Ormas Diakomodasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya akhirnya dapat dilanjutkan setelah sempat tertunda selama beberapa jam akibat adanya aksi protes dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Vega Prime Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya pada Jumat (19/6/2026).

    Penundaan pembukaan Musda dipicu oleh keberatan beberapa ormas Islam yang tidak tercantum dalam daftar peserta, termasuk Majelis Muslim Papua (MMP). Sebagai bentuk protes, MMP melakukan sasi atau palang adat di pintu masuk ruang pelaksanaan Musda, sehingga agenda pembukaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

    Menyikapi situasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bersama perwakilan MMP, sejumlah pimpinan ormas Islam, dan tokoh agama menggelar rapat terbatas guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

    Namun, pertemuan awal belum menghasilkan kesepakatan sehingga rapat ditunda dan dilanjutkan kembali usai Sholat Isya. Dalam pertemuan lanjutan itu, suasana sempat memanas ketika salah seorang perwakilan MMP menyampaikan ultimatum keras kepada Plt Ketua MUI terkait tuntutan agar seluruh ormas Islam mendapat ruang dan keterlibatan dalam Musda.

    Meski sempat berlangsung tegang, suasana perlahan mencair. Seluruh pihak akhirnya saling berjabat tangan dan saling memaafkan yang diiringi lantunan salawat, sebagai simbol rekonsiliasi dan persatuan umat.

    Pada akhirnya, seluruh aspirasi yang disampaikan MMP maupun ormas Islam lainnya diakomodasi oleh Plt Ketua MUI Papua Barat Daya. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi dilanjutkannya pembukaan Musyawarah Daerah I MUI Provinsi Papua Barat Daya.

    “Alhamdulillah, semua persoalan telah diselesaikan secara musyawarah dan seluruh aspirasi telah kami akomodasi demi menjaga persatuan umat Islam di Papua Barat Daya,” ujar Ahmad Nausrau.

    Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, pelaksanaan Musda I MUI Papua Barat Daya akhirnya dapat dibuka dan berlangsung dalam suasana yang lebih kondusif.

    Meskipun pembukaan Musda berlanjut namun palang pintu belum sempat di buka dan seluruh peserta maupun panitia diarahkan melewati pintu belakang agar dapat melaksanakan Musda sesuai agenda yang telah di jadwalkan oleh Panitia.

  • Ketua DPRD Maluku Tengah Sentil Anggota yang Absen Paripurna: “Digaji Puluhan Juta, Tapi Malas Rapat”

    Melanesiatimes.com, Maluku Tengah – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Haurissa, melontarkan kritik keras terhadap rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna pembahasan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026 yang digelar di ruang sidang DPRD, Kamis (18/6/2026).

    Rapat tersebut dihadiri oleh Zulkarnain Awat Amir bersama unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dari total 40 anggota DPRD, hanya 18 orang yang hadir, Sementara 22 anggota  lainnya absen atau tidak hadir dengan alasan yang tak diketahui.

    Di hadapan peserta rapat, Herry Haurissa menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran anggota legislatif. Menurutnya, ketidakhadiran dalam agenda resmi DPRD menunjukkan kurangnya komitmen dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

    “Bila perlu teman-teman di Badan Kehormatan (BK) silakan mencatat siapa saja yang malas rapat dan dipublikasikan,” tegas Haurissa.

    Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat memengaruhi kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

    “Kita ini digaji puluhan juta rupiah, tapi kok setiap rapat tidak pernah lengkap 40 orang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

    Haurissa juga meminta Badan Kehormatan DPRD agar lebih aktif melakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran setiap anggota dalam agenda resmi dewan. Menurutnya, disiplin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada para wakil rakyat.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, menilai teguran yang disampaikan Ketua DPRD merupakan bentuk perhatian terhadap peningkatan disiplin dan kinerja anggota dewan.

    “Kita mendapat atensi yang baik dari pimpinan. Apalagi ada Bupati juga di sini. Ini menjadi pengingat bagi semua anggota agar lebih serius menjalankan tugas-tugas kedewanan,” kata Musriadin.

    Ia berharap seluruh anggota DPRD dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam menghadiri setiap rapat maupun kegiatan resmi lembaga, sehingga fungsi DPRD dapat berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.(HUAT)

  • RAP Otsus Dinilai Tak Berpihak Kepada Orang Asli Papua, FOPERA Minta APH Periksa Dugaan Penyimpangan Anggaran 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya menyoroti proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Otonomi Khusus (RAP-Otsus) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan riil Orang Asli Papua (OAP). Rabu (17/6/2026).

    Ketua FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menilai penyusunan RAP-Otsus lebih banyak mengikuti kepentingan kepala daerah dibandingkan kebutuhan masyarakat OAP. Ia juga menyoroti masih adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dalam pengelolaan anggaran Otonomi Khusus.

    “RAP-Otsus seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan nyata Orang Asli Papua, bukan untuk memenuhi kepentingan politik penguasa. Kami melihat masih banyak penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan Otonomi Khusus,” tegas Yanto Ijie.

    Selain itu, FOPERA juga mempertanyakan penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang disebut lebih banyak dialokasikan pada program pembangunan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahkan, menurutnya, terdapat dugaan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

    “Kami menduga ada alokasi dana yang tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi digunakan untuk mengembalikan biaya politik. Jika benar demikian, tentu hal ini sangat merugikan masyarakat Papua,” ujarnya.

    Yanto menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat Orang Asli Papua yang menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan rumah layak huni, akses air bersih, jalan dan jembatan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum memadai.

    “Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak OAP yang hidup dalam keterbatasan. Padahal dana yang dikucurkan pemerintah melalui Otonomi Khusus sangat besar dan seharusnya mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

    Atas kondisi tersebut, FOPERA meminta Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Otsus di Papua serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. FOPERA juga mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut.

    “Kami meminta Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas agar pengelolaan Dana Otsus benar-benar berpihak kepada kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujar Yanto.

    FOPERA menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang berlaku hingga tahun 2041 harus terus dikawal bersama agar tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, dapat benar-benar terwujud.

  • Pelantikan Pengurus Pramuka Kota Sorong 2026, Wali Kota Tekankan Pembinaan Karakter Generasi Muda

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar pelantikan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab), serta seluruh pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Sorong Tahun 2026, Kamis (18/6/2026).

    Pelantikan tersebut menjadi awal kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda di Kota Sorong.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.PA., yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa amanah yang diemban bukan sekadar jabatan, melainkan bentuk pengabdian dalam membina generasi penerus bangsa.

    “Selamat kepada Ketua Kwarcab dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Amanah yang Saudara-Saudari emban hari ini bukanlah tugas yang ringan, tetapi merupakan sebuah kehormatan dan pengabdian mulia dalam membina generasi muda Kota Sorong,” ujar Septinus Lobat.

    Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki semangat kebangsaan dan kepedulian sosial di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

    “Tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. Oleh karena itu, kehadiran Gerakan Pramuka menjadi semakin penting sebagai wadah pembentuk karakter dan kepemimpinan generasi penerus bangsa,” katanya.

    Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan berbagai program yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan.

    “Pramuka harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Dasa Dharma dan Tri Satya yang menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan kepramukaan,” tegasnya.

    Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Septinus memastikan Pemerintah Kota Sorong akan terus memberikan dukungan terhadap seluruh program kepramukaan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi demi melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

    “Sinergi antara pemerintah kota, dunia pendidikan, masyarakat, dan Gerakan Pramuka harus diperkuat demi menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” ucapnya.

    Ia menambahkan, Gerakan Pramuka diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, cinta lingkungan, gotong royong, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Kepada para anggota Pramuka, ia berpesan agar terus belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri demi membanggakan keluarga, daerah, dan bangsa.

    Pelantikan Pengurus Pramuka Kota Sorong 2026, Wali Kota Tekankan Pembinaan Karakter Generasi Muda
    Pelantikan Pengurus Pramuka Kota Sorong 2026, Wali Kota Tekankan Pembinaan Karakter Generasi Muda

    Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong yang baru dilantik, Jemima Elisabeth Lobat, mengatakan kepengurusan baru akan segera menggelar rapat koordinasi sebagai langkah awal menyusun program kerja dan mempersiapkan berbagai agenda nasional.

    “Hari ini setelah pelantikan, kami akan langsung melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pengurus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Gerakan Pramuka tingkat nasional,” kata Jemima.

    Salah satu agenda terdekat yang menjadi fokus Kwarcab Kota Sorong adalah mempersiapkan keikutsertaan kontingen dalam Jambore Nasional yang akan berlangsung di Cibubur.

    “Kota Sorong akan ikut serta dalam Jambore Nasional di Cibubur. Karena itu, kami akan segera melakukan persiapan agar keikutsertaan Kwarcab Kota Sorong dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Selain mempersiapkan Jambore Nasional, kepengurusan baru juga akan menyusun berbagai program kerja untuk lima bulan ke depan sebagai bagian dari pelaksanaan program hingga memasuki tahun kerja 2027.

    “Harapan saya, Pramuka Kota Sorong akan terus bergandengan tangan, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, melayani masyarakat, serta membantu pemerintah dalam pembangunan di Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya,” tuturnya.

    Jemima juga mengajak seluruh anggota Pramuka di Kota Sorong untuk tetap aktif mengikuti setiap kegiatan kepramukaan, terutama dalam menghadapi seleksi peserta Jambore Nasional.

    “Dengan telah dilantiknya kepengurusan yang baru, saya mengajak seluruh adik-adik Pramuka di Kota Sorong untuk tetap semangat, rajin, dan disiplin mengikuti setiap kegiatan Pramuka. Mereka yang menunjukkan dedikasi terbaik akan dipersiapkan untuk mengikuti Jambore Nasional di Cibubur,” pungkasnya.

  • Tim Mangewang Polresta Sorong Kota Ringkus Residivis Curanmor, Pelaku Sempat Ancam Polisi Dengan Pisau

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Mangewang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta menangkap pelakunya pada Rabu (17/6/2026) dini hari.

    Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/573/VI/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 14 Juni 2026 terkait pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik korban berinisial MR di Jalan Selat Yapen, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

    Korban diketahui memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah dalam kondisi terkunci ganda dan pagar rumah tertutup rapat. Namun, saat hendak menggunakannya kembali, kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat sehingga korban melaporkan kejadian itu ke Polresta Sorong Kota.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIT, Tim Mangewang memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di kawasan Jalan Sadewa KM 12, Kota Sorong. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 01.40 WIT, tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., berhasil menangkap pelaku berinisial AGG alias Gugun.

    Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berusaha mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya untuk menyerang petugas. Berkat kesigapan anggota, pelaku berhasil dilumpuhkan, diborgol, dan dibawa ke Polresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Dari hasil interogasi, AGG mengakui telah mencuri sepeda motor milik korban menggunakan kunci T untuk merusak rumah kunci kendaraan. Ia juga mengaku membuang kunci T yang digunakan ke Kali Remu guna menghilangkan barang bukti.

    Selain itu, pelaku mengaku berencana melarikan diri keluar Kota Sorong setelah berhasil melakukan aksi pencurian untuk menghindari kejaran petugas. Polisi juga mengungkap bahwa AGG merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor.

    Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik korban dan satu bilah pisau yang digunakan pelaku saat melakukan perlawanan.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., mengapresiasi kerja cepat Tim Mangewang Satreskrim dalam mengungkap kasus tersebut.

    “Kami mengapresiasi kerja keras Tim Mangewang Satreskrim Polresta Sorong Kota yang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor ini dalam waktu singkat. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Sorong Kota dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meresahkan warga,” ujar Kapolresta.

    Kapolresta juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor.

    “Kami mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami tindak pidana. Partisipasi aktif masyarakat sangat membantu kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Sorong,” katanya.

    Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.

  • Kapolda Cup II 2026 Resmi Dimulai, Kapolda Papua Barat Daya Ajak Junjung Sportivitas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.AP., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Kapolda Cup II Tahun 2026 di Stadion Bawela, Kota Sorong, Rabu (17/6/2026).

    Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri Irwasda Polda Papua Barat Daya, para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya, Kapolres Sorong Selatan, Wakapolres Sorong Selatan, serta peserta dan official dari seluruh Polres jajaran Polda Papua Barat Daya.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Kapolda Papua Barat Daya yang sekaligus membuka secara resmi Turnamen Kapolda Cup II Tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan penyerahan bola secara simbolis kepada wasit, dilanjutkan foto bersama serta kick off pertandingan perdana.

    Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo mengatakan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan soliditas antaranggota Polri.

    “Turnamen Kapolda Cup II ini merupakan wadah untuk mempererat soliditas dan sinergitas antarpersonel Polri, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, dan jiwa kompetitif yang positif melalui olahraga sepak bola,” ujar Kapolda.

    Turnamen Kapolda Cup II Tahun 2026 diikuti oleh 10 tim yang merupakan perwakilan dari Polres jajaran Polda Papua Barat Daya. Seluruh peserta akan bersaing memperebutkan gelar juara dalam suasana kompetisi yang menjunjung tinggi nilai sportivitas.

    Kapolda berharap turnamen tersebut tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga menjadi momentum memperkuat hubungan antarpersonel sekaligus mendorong pembinaan atlet sepak bola di lingkungan Polda Papua Barat Daya.

    “Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antaranggota Polri serta menjadi sarana pembinaan olahraga untuk melahirkan atlet-atlet sepak bola berprestasi di lingkungan Polda Papua Barat Daya,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa nilai kebersamaan, profesionalisme, dan sportivitas yang dibangun melalui turnamen ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

    “Semoga semangat kebersamaan, profesionalisme, dan sportivitas yang tumbuh melalui Turnamen Kapolda Cup II Tahun 2026 ini terus terjaga sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Kapolda. (***)