Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., CGRE, secara resmi membuka Sosialisasi Tata Kelola Penggunaan Anggaran pada Masing-Masing Satuan Pendidikan Kota Sorong Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sorong di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Senin (15/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kepala satuan pendidikan dan pengelola anggaran mengenai tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Ruddy R. Laku menegaskan pentingnya seluruh peserta mengikuti setiap materi yang disampaikan dengan serius agar pengelolaan anggaran di lingkungan pendidikan dapat berjalan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Ikuti seluruh materi dengan seksama agar setiap peserta memahami tata kelola penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ruddy.
Ia juga mendorong peserta untuk aktif berdiskusi dengan narasumber apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami.
“Jangan ragu untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Dengan begitu, pemahaman kita terhadap pengelolaan anggaran akan semakin baik dan dapat diterapkan secara benar di masing-masing satuan pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Dr. Frenkie Son Laku, S.H., M.M., M.H., hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan pemahaman dari aspek hukum terkait tata kelola penggunaan anggaran, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan satuan pendidikan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kota Sorong berharap seluruh pengelola anggaran di satuan pendidikan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sorong.
Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar aksi penanaman 5.000 bibit pohon di sepanjang ruas Jalan Kontainer Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT ini diikuti berbagai unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah mitra kerja dari sektor swasta dan BUMN sebagai bentuk sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Mewakili Kapolda Papua Barat Daya, Kabidkum Polda Papua Barat Daya AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H., turut hadir bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Ketua Dharma Wanita, unsur Pasmar, Koramil, Pramuka Kwarda Papua Barat Daya, serta berbagai stakeholder lainnya.
Aksi penghijauan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim melalui penanaman pohon.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai mitra kerja, di antaranya Pertamina Gas Negara, SKK Migas, Pertamina EP, PT PLN, Bank Papua, Bank Mandiri, PT Gag Nikel, Petrosea, Flora Fauna Indonesia, Harmoni Group, serta sejumlah perusahaan dan instansi lainnya yang berpartisipasi aktif.
Plt Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare mengatakan, kehadiran Polda Papua Barat Daya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap upaya pelestarian lingkungan.
“Kehadiran Polda Papua Barat Daya dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pelestarian lingkungan serta memperkuat sinergi bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Kompol Jenny.
Menurutnya, penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.
“Melalui kegiatan penanaman pohon ini, kami berharap kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
“Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kebersamaan dan kepedulian semua pihak, kita dapat mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” tutupnya.
Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Aksi penanaman 5.000 bibit pohon ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan di Papua Barat Daya.(***)
Melanesiatimes.com, Teluk Bintuni – Oknum Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni berinisial MMMA resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Teluk Bintuni. Senin (15/6/2026).
Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan oleh pelapor berinisial YI dengan Nomor: LP/B/2/I/2026/SPKT/Res Teluk Bintuni/Polda Papua Barat tertanggal 5 Januari 2026. Setelah melalui proses penyidikan selama kurang lebih enam bulan, penyidik menetapkan MMMA sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.TAP/72/VI/RES.1.11./2025/Sat Reskrim tanggal 9 Juni 2026.
Perkara ini berawal pada Juni 2025 saat MMMA diduga meminjam uang kepada YI sebesar Rp200 juta dengan alasan membutuhkan dana untuk suatu keperluan. Terlapor disebut menjanjikan pengembalian pada bulan berikutnya disertai bunga 20 persen. Namun hingga waktu yang dijanjikan, uang tersebut tidak dikembalikan.
Kedua belah pihak kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan pada 1 Desember 2025. Dalam kesepakatan itu, MMMA berjanji akan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada YI sebesar Rp400 juta paling lambat 31 Desember 2025.
Meski demikian, menurut pelapor, kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi sehingga kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Kuasa hukum YI dari Kantor Hukum Charmen Sarapayari, S.H. & Partners mengatakan pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami mengapresiasi penyidik Polres Teluk Bintuni yang telah bekerja secara profesional hingga menetapkan terlapor sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan,” ujar kuasa hukum YI.
Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya menempuh jalur pidana, tetapi juga akan mengupayakan langkah hukum perdata untuk memulihkan kerugian yang dialami kliennya.
“Kami akan menempuh seluruh upaya hukum, baik pidana maupun perdata, agar hak klien kami dapat dipulihkan dan uang yang menjadi haknya dapat dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Kami berharap proses hukum ini terus berjalan secara objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kami juga berharap pihak tersangka memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada klien kami,” katanya.
Dalam perkara ini, MMMA dijerat dengan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang dugaan tindak pidana penipuan yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Media ini telah berupaya menghubungi pihak KPU Kabupaten Teluk Bintuni guna memperoleh konfirmasi terkait kasus tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Kabupaten Teluk Bintuni belum memberikan tanggapan terkait penetapan Ketua KPU sebagai tersangka.
Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang bersangkutan apabila ingin menyampaikan klarifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Penguatan Tim Anti Kecurangan bersama Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) se-Provinsi Papua Barat Daya. Senin (15/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan (fraud).
Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Tim Pencegahan Kecurangan JKN, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta perwakilan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di wilayah Sorong.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengatakan penguatan tim anti kecurangan menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun sinergi antar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program JKN.
“Kita membentuk suatu tim agar dapat membangun komunikasi dan koordinasi sehingga seluruh pihak memiliki tujuan dan irama yang sama. Kami mohon dukungan untuk terus melakukan berbagai perbaikan demi keberlangsungan Program JKN. Kami sebagai penyelenggara JKN memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Pupung.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategic purchaser yang mewakili kepentingan peserta, menjamin akses layanan kesehatan, mengendalikan mutu pelayanan, serta memastikan dana yang berasal dari iuran peserta digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan enam prinsip dasar penjaminan layanan kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.
Keenam prinsip tersebut meliputi pelayanan perorangan, memiliki indikasi medis, terstandar, efektif, efisien, serta tidak termasuk dalam daftar pengecualian (negative list). Prinsip ini menjadi pedoman agar setiap klaim yang diajukan fasilitas kesehatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis peserta.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp.OG(K), menegaskan bahwa pencegahan kecurangan dalam Program JKN membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
“Pencegahan fraud tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar Program JKN tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tegas Jan Pieter.
Ia menyebutkan upaya tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan Kota Sorong, serta lima kabupaten, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw.
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa fraud pada Program JKN telah diatur dalam Permenkes Nomor 16 Tahun 2019. Kecurangan ditandai oleh tiga unsur utama, yakni dilakukan secara sengaja, bertujuan memperoleh keuntungan finansial, serta menimbulkan kerugian bagi negara.
Potensi kecurangan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan JKN, mulai dari peserta, petugas BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit, tenaga medis, hingga penyedia obat dan alat kesehatan.
Melalui penguatan Tim Anti Kecurangan, seluruh peserta diharapkan semakin memahami siklus tata kelola anti-fraud yang mencakup pencegahan, pendeteksian, hingga penanganan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas klinis sebagai fondasi keberlanjutan Program JKN.
“Setiap rupiah yang digunakan tidak sesuai ketentuan akan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan. Karena itu, integritas seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan Program JKN,” tutupnya.
Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kembali ditunjukkan mahasiswa Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN). Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi Agroteknologi turun langsung ke lahan pertanian untuk melaksanakan aksi pemupukan tanaman cabai dan bawang daun bersama Kelompok Tani (Poktan) Margotani, pada Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan yang didampingi dosen pembimbing, Dr. Ajang Maruapey, S.P., M.P., yang akrab disapa Dr. Amar, berlangsung di lahan milik salah satu anggota Poktan Margotani, Prayono atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Yono.
Pemupukan dilakukan pada tanaman cabai dan bawang daun yang telah berusia satu bulan setelah tanam, fase penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman.
Kehadiran mahasiswa mendapat sambutan hangat dari para petani. Mbah Yono mengaku sangat terbantu dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses perawatan tanaman.
“Hadirnya kelompok adik-adik mahasiswa dari UNAMIN sangat membantu meringankan beban kerja saya dan istri saya,” ujar Mbah Yono.
Selain membantu petani, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Salah satu peserta, Dian Fatma Sari, mengatakan pengalaman di lapangan memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai dunia pertanian.
“Melalui kegiatan ini kami bisa melihat langsung kondisi pertanian di lapangan, memahami tantangan petani, sekaligus menerapkan ilmu yang telah dipelajari,” katanya.
Menurut Dian, sektor pertanian memiliki prospek yang besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia pun mengajak generasi muda agar tidak ragu memilih Program Studi Agroteknologi sebagai pilihan pendidikan tinggi.
Sementara itu, Dr. Amar menjelaskan bahwa pendampingan lapangan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter. Mahasiswa dapat menguji berbagai teori yang telah dipelajari, mulai dari ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, hingga teknik pemupukan.
“Mahasiswa belajar mengenali gejala kekurangan unsur hara, serangan hama dan penyakit tanaman seperti kutu kebul, thrips, antraknosa, serta layu bakteri. Mereka juga dilatih memahami manajemen usahatani melalui perhitungan dosis pupuk, kebutuhan air, dan efisiensi biaya produksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya mengasah kemampuan teknis (hard skills), tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi, kerja sama, dan empati mahasiswa terhadap kehidupan petani.
“Mahasiswa dituntut mampu menyampaikan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami petani serta membangun kepedulian terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Amar menilai pengalaman lapangan seperti ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menentukan topik penelitian yang berbasis pada persoalan nyata di masyarakat. Selain itu, jejaring yang terbangun dengan petani dan penyuluh pertanian akan menjadi modal berharga dalam dunia kerja.
“Esensi pendampingan ini adalah membentuk calon sarjana pertanian yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga adaptif, cekatan, dan memiliki kepekaan sosial untuk menghadirkan solusi nyata bagi petani,” tegasnya.
Melalui keterlibatan langsung dalam proses perawatan tanaman cabai dan bawang daun bersama Poktan Margotani, mahasiswa Faperta UNAMIN Sorong diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi muda yang tidak hanya menjadi pemikir, tetapi juga penggerak pembangunan pertanian yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong secara resmi melepas Kontingen Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Sorong untuk bergabung bersama Kontingen LPPD Provinsi Papua Barat Daya dalam mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026.
Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., kepada Ketua Harian LPPD Provinsi Papua Barat Daya, Fanik Tahupeiory, S.Sos., M.H., Sabtu (13/6/2026).
Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ajang tersebut menjadi wadah pembinaan, persekutuan, sekaligus kompetisi tertinggi bagi insan pelayanan musik gerejawi dari seluruh Indonesia.
Kegiatan pelepasan turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, para Asisten Sekretariat Daerah, Ketua DPRK Kota Sorong, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Ketua Umum LPPD Kota Sorong, Jemima Elisabeth Windesi Lobat, S.K.M., mengatakan bahwa keikutsertaan Kota Sorong dalam Pesparawi Nasional merupakan bentuk komitmen untuk terus mengembangkan pelayanan musik gerejawi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian.
“Pesparawi Tingkat Nasional merupakan ajang pertemuan, pembinaan, dan kompetisi tertinggi bagi insan pelayanan musik gerejawi di Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kontingen LPPD Kota Sorong akan berlaga pada lima kategori, yaitu Paduan Suara Pria (PSP), Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP), Musik Pop Gerejawi (MPG) yang diwakili Badan Koordinasi Umat Kristen (BAKORUMKRIS) Pertamina Patra Niaga RU VII Kasim Sorong, Musik Gerejawi Nusantara, serta Solo Remaja Pemuda Putri.
Sebanyak 132 orang diberangkatkan dalam kontingen tersebut. Mereka terdiri atas peserta lomba, dirigen, pianis, pelatih, pemain musik, serta official yang akan mendampingi selama pelaksanaan Pesparawi di Manokwari.
Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Pesparawi tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembinaan mental, spiritual, dan karakter generasi muda.
“Ini merupakan pembinaan mental dan agama sehingga kita tetap tunduk pada kegiatan gerejawi. Kita yakin dan percaya, khususnya Papua Barat Daya, kita harus memimpin agar bisa menang,” kata Septinus Lobat.
Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh anggota kontingen agar menjaga semangat, disiplin, dan kebersamaan selama mengikuti perlombaan, serta berusaha memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama daerah.
“Harapan pemerintah, Anda tampil membawa nama baik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong. Semangat buat adik-adik, semua kita pasrahkan kepada Tuhan, dan kamu harus kembali membawa juara,” pesannya.
Dengan dukungan pemerintah dan doa masyarakat, Kontingen LPPD Kota Sorong diharapkan mampu menorehkan prestasi terbaik pada Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 sekaligus mengharumkan nama Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya di tingkat nasional.(***)
Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Kabupaten Sorong yang digelar di halaman Gedung ACC Aimas, Kabupaten Sorong, Minggu (14/6/2026).
Upacara peringatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memeriahkan hari jadi Kabupaten Sorong.
Kehadiran Wakil Wali Kota Sorong menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mempererat sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya dalam mendukung pembangunan dan kemajuan wilayah Papua Barat Daya.
“Kehadiran kami merupakan bentuk penghormatan sekaligus komitmen untuk terus memperkuat hubungan baik antara Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong,” ujar Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan bersama,” katanya.
Peringatan HUT ke-59 Kabupaten Sorong juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat semangat kebersamaan, serta meningkatkan kolaborasi lintas daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Papua Barat Daya.(***)
RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM – Pembangunan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat dengan nilai proyek mencapai Rp12 miliar terus berjalan meski sempat mengalami kendala akibat perpindahan lokasi dan kondisi tanah berbatu di tempat baru. Kontraktor pelaksana menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, sekaligus bersedia menanggung seluruh denda keterlambatan demi manfaat layanan kesehatan masyarakat.
Kepala pelaksana kontraktor, Yudi, menjelaskan bahwa keterlambatan di tahap awal bukan disebabkan oleh kelalaian pihaknya, melainkan perubahan keputusan dari Pemerintah Daerah. Awalnya, lokasi yang ditetapkan dinilai kurang strategis sehingga harus dipindahkan. Dalam ketentuan kontrak, kewajiban kontraktor tidak mencakup pekerjaan pematangan lahan, sehingga proses persiapan menjadi penyebab utama keterlambatan awal.
“Kami tidak bisa langsung bekerja karena lokasi harus dipindahkan. Sementara pematangan lahan bukan tanggung jawab kami dalam kontrak. Itulah sebabnya ada penundaan di awal,” ujar Yudi. Jumat (12/6/26).
Pihak kontraktor telah menggelar pertemuan dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Raja Ampat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjelaskan kendala teknis di lapangan. Dari pembahasan tersebut, BPK memberikan opsi agar proyek tetap dilanjutkan dengan syarat kontraktor bersedia menanggung risiko dan denda keterlambatan hingga pekerjaan selesai sepenuhnya.
“Kami sepakat untuk menyelesaikan 100 persen pekerjaan meski harus membayar denda kepada negara. Jika proyek dihentikan, tidak ada manfaat yang didapat dan justru akan merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Yudi menambahkan, pihaknya telah membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan kesanggupan menyelesaikan pembangunan tanpa meminta pencairan dana tambahan dan tetap bersedia menerima potongan denda sesuai ketentuan.
Selain persoalan lokasi baru, kontraktor juga menghadapi tantangan teknis lain, yaitu kondisi tanah yang sangat berbatu. Hal ini mengharuskan penggunaan alat berat tambahan untuk menggali sekitar 45 titik pondasi bangunan. Meski menambah beban dan biaya kerja, proses pembangunan tetap berjalan sesuai rencana teknis.
Mengenai isu yang beredar terkait pencairan anggaran yang dianggap tidak sesuai progres, Yudi membantahnya dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini baru dilakukan pencairan pada tahap pertama saja, bukan mencapai 50 persen seperti yang dikabarkan.
“Kami hanya mencairkan dana termin satu. Bisa dicek langsung dokumen SP2D dan rekening kami. Klaim pencairan 50 persen itu tidak benar,” katanya.
Sesuai arahan BPK, tidak akan ada pencairan dana tahap lanjutan sampai pembangunan laboratorium benar-benar selesai mencapai 100 persen. Yudi mengakui hal ini menjadi tantangan tersendiri, namun tetap dijalankan meski setiap hari harus membayar denda keterlambatan.
Ia berharap proyek ini dapat rampung sesuai standar, mengingat laboratorium tersebut nantinya akan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan bagi warga Raja Ampat.
“Intinya kami terus bekerja dan siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Tujuannya satu: agar fasilitas ini bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” pungkas Yudi.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pemandu Wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya resmi ditutup setelah berlangsung selama tiga hari, 10–12 Juni 2026, di Swiss-Belhotel Kota Sorong Papua Barat Daya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata agar mampu memberikan pelayanan berstandar nasional.
Usai pelatihan, para peserta secara simbolis menerima sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang telah dimiliki. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi penanda bahwa para pemandu wisata telah memperoleh pengakuan resmi sesuai standar kompetensi nasional di bidang kepemanduan wisata.
Selain pelatihan dan sertifikasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan bantuan peralatan operasional kepada para pemandu wisata sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan pariwisata.
Bantuan tersebut terdiri atas delapan unit radio komunikasi (HT), delapan unit GPS Maps, 76 unit life jacket, serta 40 unit wireless microphone yang diharapkan dapat menunjang tugas para pemandu wisata dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional kepada wisatawan.
Pemandu Wisata Papua Barat Daya Kantongi Sertifikat Kompetensi Nasional, Siap Bersaing di Tingkat Nasional
Instruktur sekaligus pemateri pelatihan, Dr. Farid Said, M.Pd., CHE., CTE., menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam membangun sektor pariwisata yang berdaya saing.
“Pariwisata itu hulunya adalah SDM. Mau bersaing dengan destinasi lain, SDM-nya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pemandu wisata hanya bagian kecil dari ekosistem. Kalau sopir, motoris, resepsionis, atau pelaku wisata lainnya tidak kompeten, maka pelayanan juga tidak akan maksimal. Karena itu semua profesi di sektor pariwisata harus memiliki standar kompetensi yang sama,” ujarnya.
Menurut Farid, Kementerian Pariwisata telah menetapkan sekitar 400 skema profesi di bidang pariwisata yang dijabarkan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi bukanlah sebuah ujian, melainkan bentuk pengakuan resmi terhadap kemampuan seseorang yang telah terbukti melalui pengalaman kerja.
“Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan. Dari 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, mereka pada dasarnya sudah memiliki pengalaman di lapangan, tinggal diakui oleh pemerintah. Sertifikat kompetensi memiliki lambang Garuda, artinya diakui oleh pemerintah pusat melalui BNSP,” jelasnya.
Farid juga mengungkapkan bahwa sertifikat kompetensi memiliki nilai yang sangat tinggi karena mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
“Perpres Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi ini setara dengan Diploma 1. Jadi ini bukan sekadar sertifikat pelatihan biasa, tetapi pengakuan resmi atas kompetensi seseorang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut berlaku secara nasional sehingga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi para pemandu wisata.
“Sertifikat kompetensi ini berlaku secara nasional. Bahkan tersedia juga skema internasional bagi mereka yang memenuhi persyaratan, terutama kemampuan berbahasa Inggris. Ke depan, saya berharap tidak hanya pemandu wisata yang disertifikasi, tetapi juga sopir dan motoris agar seluruh ekosistem pariwisata memiliki standar pelayanan yang sama,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua Barat Daya, Michael Mobalen, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pariwisata yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Pariwisata, yang telah mengakomodasi kegiatan ini sehingga teman-teman pemandu wisata dapat memperoleh pengakuan kompetensi secara resmi. Selama ini mereka sudah bekerja, tetapi legalitasnya kini dibuktikan melalui sertifikat kompetensi,” ujarnya.
Michael juga mengapresiasi LSP Anging Mamiri yang telah memberikan materi dan pembekalan kepada para peserta selama pelatihan.
“Kami mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai teknik-teknik kepemanduan wisata. Walaupun sudah terbiasa bekerja di lapangan, pelatihan ini memberikan wawasan baru yang sangat bermanfaat,” katanya.
Ia menjelaskan, peserta pelatihan berasal dari seluruh pengurus HPI di Papua Barat Daya, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Maybrat. Seluruh peserta merupakan Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Michael, sertifikat kompetensi akan meningkatkan rasa percaya diri para pemandu wisata sekaligus membuka peluang untuk bekerja di berbagai daerah di Indonesia.
“Dengan adanya sertifikat ini, teman-teman menjadi lebih percaya diri dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan jam terbang, tidak hanya di daerah masing-masing tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia,” tuturnya.
Michael turut menyampaikan apresiasi atas bantuan peralatan operasional yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada wisatawan, terutama saat menangani rombongan dalam jumlah besar.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan alat pendukung yang diberikan. Selama ini kami sering mengalami kendala saat memandu tamu dalam jumlah besar, khususnya wisatawan kapal pesiar. Dengan adanya wireless microphone ini, komunikasi dengan tamu akan jauh lebih efektif sehingga pelayanan kepada wisatawan dapat semakin optimal,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya resmi menutup kegiatan Pelatihan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemandu Wisata yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 Juni 2026, di Swiss-Belhotel Kota Sorong Papua Barat Daya.
Pelatihan tersebut menghadirkan instruktur nasional asal Makassar, Farid Said, bersama dua orang tim yang memberikan materi dan pembekalan kepada para peserta sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata di Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam maupun kemegahan fasilitas, melainkan harus didukung oleh pelayanan yang berkualitas.
“Pariwisata itu sangat luas. Kita mulai menata sumber daya manusia terlebih dahulu. Keindahan alam dan kemegahan gedung bukan segala-galanya. Yang menentukan keberhasilan pariwisata adalah pelayanan atau service yang diberikan kepada wisatawan,” ujar Yusdi.
Ia menjelaskan, destinasi wisata yang indah sekalipun tidak akan mampu menarik wisatawan untuk kembali apabila pelayanan yang diberikan tidak memuaskan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Nurdin Lamatenggo, S.Pi, M.Si
“Restoran boleh bagus, tetapi kalau pelayanannya tidak memuaskan, orang tidak akan datang lagi. Destinasi boleh indah, tetapi kalau pelayanannya buruk, wisatawan cukup sekali saja datang ke sana,” katanya.
Menurutnya, kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen meningkatkan kompetensi seluruh pelaku industri pariwisata, mulai dari pekerja hotel, homestay, resort, kapal wisata hingga pemandu wisata.
“Kita wajib memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Tuhan sudah menganugerahkan Raja Ampat dan kekayaan alam Papua Barat Daya. Tugas kita adalah menjaga dan merawatnya serta memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamu yang datang,” ungkapnya.
Yusdi juga menyebut pemandu wisata merupakan ujung tombak yang menentukan citra pariwisata daerah di mata wisatawan.
“Semua perilaku dan kemampuan seorang pemandu dalam menjelaskan potensi wisata akan menjadi wajah pariwisata Papua Barat Daya. Kalau pemandunya bagus, maka citra pariwisata kita juga akan baik,” tegasnya.
Ia berharap para peserta terus meningkatkan kemampuan dan tidak berhenti belajar meskipun telah memperoleh sertifikasi kompetensi.
“Belajar itu tidak mengenal batas waktu. Saya berharap tiga tahun ke depan teman-teman bukan hanya menjadi pemandu wisata, tetapi sudah berkembang menjadi pelaku usaha pariwisata yang sukses,” harapnya.
Sementara itu, penutupan kegiatan dilakukan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Victor Solossa, S.Pd., S.T., M.T., yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Victor mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan implementasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui program prioritas pembangunan, khususnya dalam mendukung Papua Produktif melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari program besar pemerintah yang bersifat berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, agar mampu memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya (PBD) saat ini dijabat oleh Victor Solossa, S.Pd., ST., MT.
Ia menambahkan, pengembangan pariwisata membutuhkan keterlibatan banyak sektor, tidak hanya pemandu wisata, tetapi juga transportasi, perhotelan, pelabuhan, bandara, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Pariwisata bukan hanya urusan pemandu wisata. Semua sektor harus bergerak bersama agar pelayanan kepada wisatawan semakin baik dan memberikan pengalaman terbaik saat berkunjung ke Papua Barat Daya,” katanya.
Victor juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi terus melakukan berbagai pembenahan infrastruktur penunjang pariwisata, mulai dari pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong hingga penataan kawasan pelabuhan rakyat, termasuk pembangunan fasilitas bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan wisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya turut menyerahkan bantuan peralatan operasional kepada para pemandu wisata yang terdiri dari delapan unit radio komunikasi (HT), delapan unit GPS Maps, 76 life jacket, serta 40 unit wireless microphone.
Melalui pelatihan dan pemberian bantuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap para pemandu wisata semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan berstandar internasional guna mendukung terwujudnya Papua Barat Daya sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan.
