Blog

  • Safari Ramadhan Gubernur dan Wakil Gubernur PBD Bersama KKST PBD

    Melanesiatimes.com, Sorong – Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya menggelar kegiatan Safari Ramadhan yang penuh makna dengan mengadakan buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST).

    Acara tersebut berlangsung pada hari ke-21 bulan suci Ramadhan di Masjid Najamul Huda, Klademak II, Kelurahan Klaligi, Kota Sorong pada Jumat (21/03/2015).

    Wakil Gubernur Ahmad Narsauw hadir dalam acara tersebut didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kadis Koperindag, Kepala BAPPRINDA, Kepala BPPKAD, Kabiro UPBJ, Kadis Keminfo, dan Kadis KP2B. Tak ketinggalan, tokoh masyarakat dan tokoh agama turut memeriahkan momen penuh kebersamaan ini.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Narsauw menyampaikan salam permohonan maaf dari Gubernur Elisa Kambu yang tidak dapat hadir karena masih menjalankan tugas di Jakarta.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, terutama KKST, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan pilkada yang lalu,” katanya.

    Ahmad Narsauw mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan saling mendukung dalam membangun Provinsi Papua Barat Daya. “Pilkada sudah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun provinsi baru yang kita cintai ini,” tegasnya.

    Kegiatan Safari Ramadhan ini juga menjadi ajang bagi Wakil Gubernur untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, mempererat silaturahmi, dan membangun rasa kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat.

    Sebagai penutup yang penuh berkah, Wakil Gubernur Ahmad Narsauw menyerahkan bantuan sebesar 10 juta rupiah kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Ketua KKST sebagai wujud dukungan untuk kegiatan sosial yang mereka lakukan.

    “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan mendukung program-program KKST dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan,” ujar Ahmad Narsauw.

    Acara buka puasa bersama ini berlangsung hangat dan penuh rasa syukur, ditandai dengan kekhidmatan saat masyarakat berbuka puasa bersama. Suasana kebersamaan yang tercipta diharapkan dapat memperkuat hubungan antar masyarakat dan pemerintah setempat.

    Safari Ramadhan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberagaman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi agenda penting yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya pada bulan yang penuh berkah ini.

    Diharapkan, semangat kebersamaan dan persatuan yang terjalin dalam Safari Ramadhan ini dapat terus berlanjut, mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat Daya di masa yang akan datang.

  • Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima

    Melanesiatimes.com, Bima – Ketegangan melanda Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di tengah dugaan tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa setempat, Robyn Darwis. Jumat (21/03/2025).

    Ketua GANN (Gerakan Anti Narkoba Nasional) Provinsi Papua Barat Daya, Dedi Irama, yang juga merupakan warga asli desa tersebut, menyerukan kepada kepala desa untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola dana desa.

    Dedi Irama menekankan bahwa dana desa harus digunakan sesuai dengan tiga prioritas sasaran. Prioritas tersebut mencakup pemulihan ekonomi, prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana, baik alam maupun non-alam. “Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup,” jelasnya.

    Dedi juga menegaskan bahwa dana desa adalah amanah yang berasal dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan. Namun, laporan yang diterima menyebutkan bahwa penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Poja tidak tepat sasaran dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

    Dalam Undang-Undang tersebut, dana desa diartikan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini meliputi pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. “Dana desa seharusnya digunakan untuk profitabilitas desa, bukan untuk kepentingan pribadi,” imbuh Dedi.

    Kejaksaan Negeri Bima mendapatkan laporan dari warga Desa Poja pada 3 Maret 2025 mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Robyn Darwis. Anggota masyarakat merasa bahwa kepala desa tidak mampu mengelola dana desa dengan baik dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. “Kami menduga adanya laporan fiktif terkait penggunaan dana desa untuk tahun 2022-2023,” kata Dedi.

    Tim investigasi dari Kejaksaan Negeri Bima kini tengah menelusuri kasus ini untuk memastikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Poja. Dedi menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah keharusan, dan kepala desa harus mampu memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat.

    Ironisnya, ketika masyarakat meminta penjelasan dan laporan tentang penggunaan dana desa, kepala desa sering kali menghindar dengan berbagai alasan. “Ini jelas melanggar hukum dan hak masyarakat untuk tahu bagaimana penggunaan anggaran yang mereka miliki,” ungkap Dedi.

    Tindakan kepala desa yang tertutup ini menunjukan ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi. Menurut Dedi, semua laporan penggunaan dana desa seharusnya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa. “Kita harus saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” ucapnya.

    Desa Poja berpotensi besar untuk berkembang jika pengelolaan dananya dilakukan dengan benar. Namun, dengan adanya dugaan korupsi ini, harapan masyarakat untuk melihat desa yang makmur tampaknya semakin pudar. “Kita berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan agar kejelasan dapat tercapai,” tutup Dedi Irama.

    Dalam situasi ini, harapan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada komitmen kepala desa untuk bertindak transparan dan akuntabel. Jika tidak, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan manfaat dari dana desa bisa semakin terabaikan.

  • Diduga Bermasalah, Arek : Segera Ganti Pansel DPRP Jalur Otsus Kabupaten Raja

    Melanesiatimes.com, Waisai – Panitia seleksi (Pansel) DPRK Jalur Otsus Kabupaten Raja Ampat dinilai tidak maksimum dalam menjalankan tahapan seleksi. Sabtu (22/3/25)

    Pasalnya dari awal tahapan hingga saat ini masih banyak kelalain yang ditemui. Verifikasi yang tidak maksimal dan transparan, berkas para calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi pun belum dikembalikan, diduga tidak sesuai Perbub 20 tahun 2022 tentang penetapan calon, dan lain-lain.

    Padahal sempat diberitakan oleh salah satu media bahwa pansel berkomitmen segala bentuk tahapan akan diselesaikan pada bulan januari 2025.

    Dilansir dari RRI.co.id edisi 6 januari 2025 dengan judul “Seleksi DPRK Raja Ampat Mekanisme Pengangkatan Ditargetkan Selesai Januari”

    Ironisnya hingga maret 2025 saat ini, belum ada keterangan resmi oleh pihak panitia seleksi tentang nama-nama calon yang lolos verifikasi.

    Tentu persoalan ini menimbulkan pertanyaan bagi para bakal calon DPRK mekanisme pengangkatan yang menunggu hasil resmi oleh panitia seleksi.

    Untuk diketahui bahwa kabupaten lain yang berada di Provinsi Papua Barat telah mengumumkan hasil verifikasi calon yang lolos, bahkan sedang mempersiapkan acara pelantikan.

    Bahkan kelalain pansel ini dikritik tajam salah satu Tokoh Muda Kabupaten Raja Ampat, Arek Mambrasar kepada media ini, Sabtu (22/3/25).

    “Pansel tidak terbuka perihal pencalonan, tahapan pun tidak berjalan secara maksimal, faktanya, sampai sekarang belum ada hasil. Kita tidak tahu siapa yang gugur dan siapa yang lolos,” ujarnya

    Ditambahkan, jika pansel tidak niat bekerja secara baik, ia menyarankan untuk digantikan dengan putra putri daerah yang siap berdedikasi.

    “Di daerah lain sudah mengumumkan hasil, bahkan sudah mempersiapkan acara pelantikan, pansel DPRK Raja Ampat ini kenapa, ada apa, sampai saat ini hasil belum juga keluar, jika tidak bersedia kerja maka mundurkan diri saja supaya digantikan dengan putra putri yang siap mendedikasikan pengalamannya untuk negeri ini,” tegas Arek Mambrasar

  • Anggota DPRD Obaja Deal Kunker Pertama Distrik Benawa 2024-2029

    Melanesiatimes.com, Benawa- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) Tahun 2025. untuk menyerap Aspirasi masyarakat di Daerah pemilihan Dapil II, 25 Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten Yalimo perdapil pemilihan masing-masing.

    Obaja Deal, menyatakan 25 anggota DPRD di setiap dapil masing-masing turut berkunjung di masyarakat dan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara langsung dengan masyarakat di Benawa, pada Kamis (20/03/2025).

    “Kami turut berkunjung di Distrik Benawa, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat,” ujar Obaja

    Deal juga mengungkap bahwa, dalam rapat tersebut masyarakat menyampaikan kepada kami beberapa hal penting yang menjadi prioritas utama Bidang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Distrik Benawa.

    Masalahnya adalah tenaga pengajar yang kurang dan kebanyakan guru-guru tidak aktif di sekolah. Mereka berharap kepada dinas pendidikan ada kebijakan yang harus berdampak bagi sekolah di Distrik Benawa,

    Mereka meminta pembangunan gedung sekolah yang permanen, Guru tenaga pengajar serta perpustakaan Iven sekolah yang memadai, pasalnya Benawa merupakan pintu masuk delapan kabupaten di Papua pegunungan.

    Selain itu  masyarakat berharap kepada Bupati dan Dinas kesehatan kabupaten Yalimo untuk kolaborasi dengan pihak hak Ulayat, agar pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang baru bisa beroperasi dengan baik serta ketersediaan obat dan tenaga medis harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Yalimo,” katanya dengan penuh harapan baru.

    Lebih lanjut Obaja Deal, menyatakan “37 kepala kampung di distrik Benawa pentingnya menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP) kartu keluarga (KK) bagi Aparat kampung dia pastikan akhir tahun guna memenuhi hak-hak mereka,” terang Deal.

    Masyarakat meminta kepada Kepala Distrik dengan staf yang baru memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Benawa.

    Dengan kunjungan kerja ini dengan hharapan dapat membawa perubahan positif dan tindakan nyata bagi masyarakat dan merupakan langkah awal untuk menuju Benawa yang lebih baik.

  • TNI AL Evakuasi KMP Teratai Prima 1 yang Mengalami Kerusakan Mesin di Laut Seram

    Melanesiatimes.com, Laut Seram – TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada III berhasil mengevakuasi kapal penumpang KMP Teratai Prima 1 yang mengalami kerusakan mesin dan hanyut di perairan sekitar Pulau Kelang, Laut Seram.

    Evakuasi dramatis ini dilakukan oleh KRI Madidihang-855, yang tengah menjalankan operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Pam ALKI III). Sabtu ( 22/3/2025)

    Kronologi Evakuasi

    Pada pukul 01.16 WIT, KRI Madidihang-855 menerima laporan dari pemilik KMP Teratai Prima 1 bahwa kapal tersebut mengalami mati mesin dan terbawa arus. Setelah mendapatkan perintah dari Komandan Guskamla Koarmada III, Laksma TNI Tomi Erizal, S.E., M.M., KRI Madidihang-855 dengan Komandan Mayor Laut (P) Steven Reginald Louhenapessy segera bergerak menuju lokasi kapal yang berjarak 22 Nautical Mile (NM).

    Dalam perjalanan menuju lokasi, pukul 01.20 WIT, KRI Madidihang-855 berhasil menjalin komunikasi dengan KMP Teratai Prima 1, yang diketahui berada di koordinat 03°06,414’ S — 127°47,105’ T (Utara Pulau Kelang).

    Pada pukul 04.40 WIT, setelah melalui cuaca yang menantang dengan hujan angin serta tinggi gelombang 1,5 – 2 meter, KMP Teratai Prima 1 akhirnya berhasil di-towing (ditarik) oleh KRI Madidihang-855 menuju Pelabuhan Buano, yang berjarak 12 NM dari lokasi kejadian.

    Pada pukul 09.30 WIT, proses evakuasi selesai, KRI Madidihang-855 dan KMP Teratai Prima 1 berhasil sandar di dermaga pelabuhan Boano, dalam keadaan aman. Kapal dan seluruh penumpang serta ABK berhasil diselamatkan.

    KMP Teratai Prima 1 diketahui berlayar dari Ambon dengan tujuan Buano-Obi-Bacan, membawa 226 penumpang. Keberhasilan TNI AL dalam melakukan evakuasi ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan dalam menjamin keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, khususnya di jalur strategis seperti Laut Seram.

    (dispenkoarmada3-01)

  • Terkait Polimik RUU TNI, Ketua PP GPI Instruksikan Pengurus Sambangi Jajaran TNI

    Melanesiatimes.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) secara resmi menyatakan dukungan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini disampaikan setelah rapat koordinasi nasional GPI yang digelar secara daring pada Kamis malam (20/03/2025)..

    Dalam keterangan resminya, PP GPI menegaskan bahwa revisi UU TNI memiliki peran strategis dalam memperkuat peran dan profesionalisme institusi militer di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan konkret, Ketua PP GPI menginstruksikan seluruh jajaran kepengurusan wilayah dan daerah di Indonesia untuk menggelar silaturahmi dengan jajaran TNI sesuai tingkatannya masing-masing.

    “Kami mengajak seluruh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah GPI untuk melakukan kunjungan ke Kodim, Kodam, serta Markas Besar TNI pada Senin (24/03/2025).

    Silaturahmi ini bertujuan untuk berdiskusi sekaligus menyampaikan pernyataan sikap resmi GPI yang mendukung penuh pengesahan UU TNI,” ujar Khoirul Amin, Ketua Umum PP GPI Periode 2025-2028..

    Lebih lanjut, GPI menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan serta keamanan nasional.

    “TNI yang kuat bersama rakyat akan menjadikan negara ini semakin hebat. Kami berharap revisi UU TNI ini dapat semakin memperkokoh peran strategis TNI dalam menjaga pertahanan negara,” tambah Khoirul Amin.

    Dengan langkah ini, Ketua PP GPI berharap tercipta komunikasi yang lebih baik antara organisasi kepemudaan dan institusi militer, guna mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan stabilitas keamanan.

    TNI KUAT BERSAMA RAKYAT, NEGARA HEBAT!

  • Layanan JKN Semakin Mudah Diakses Oleh Peserta BPJS Kesehatan

    Melanesiatimes.com, Sorong – Saat ini layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin mudah diakses oleh seluruh pesertanya. Berbagai kanal digital dihadirkan untuk memudahkan peserta JKN agar dapat mengakses informasi kesehatan dari mana pun dan kapan saja.

    Kemudahan ini tentunya membuat layanan peserta menjadi lebih cepat dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (20/03/2025).

    Pupung menyampaikan, BPJS Kesehatan sebagai badan pengelola Program JKN terus menyediakan berbagai kanal layanan online yang dapat diakses oleh peserta, khususnya untuk keperluan administrasi dan informasi ketika memerlukan layanan kesehatan. Dua kanal utama yang sangat membantu adalah Aplikasi Mobile JKN dan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA).

    Melalui Aplikasi Mobile JKN peserta dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus mendatangi kantor BPJS Kesehatan secara langsung. Selain itu, saat ini masyarakat yang pada umumnya menggunakan aplikasi WhatsApp juga pasti tidak akan kesulitan dan bahkan akan lebih terbiasa menggunakan fitur PANDAWA untuk berbagai keperluannya.

    “Kami ingin memastikan bahwa peserta JKN dapat merasakan manfaat yang maksimal dari berbagai kemudahan yang kami tawarkan. Kami terus berinovasi agar setiap peserta dapat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang kami berikan,” kata Pupung.

    Pupung menjelaskan Aplikasi Mobile JKN dapat diunduh melalui PlayStore atau AppStore ini, hadir dengan berbagai fitur kebaharuannya, salah satu fitur unggulannya adalah kemudahan dalam mengubah data diri, seperti nomor handphone, alamat maupun atau perubahan kelas rawat.

    Peserta juga bisa dengan mudah mengubah Lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, mengecek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan menemukan lokasi fasilitas kesehatan terdekat baik di dalam kota maupun saat berada di luar kota.

    Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online dan melakukan konsultasi dokter secara daring. Dengan berbagai fitur ini peserta dapat menghemat waktu dan mengakses layanan kesehatan lebih praktis tanpa perlu datang langsung ke kantor atau fasilitas kesehatan.

    “Melalui Aplikasi Mobile JKN, kami berharap peserta dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan. Dengan fitur-fitur yang kami sediakan, peserta tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengurus administrasi di kantor BPJS maupun faskes pada saat ingin berobat. Semua bisa dilakukan secara mandiri melalui kanal online ini,” ujar Pupung.

    Untuk memanfaatkan layanan PANDAWA, peserta dapat melakukan chat WhatsApp melalui nomor 0811 8 165 165. Ada tiga jenis layanan utama yang bisa dimanfaatkan peserta melalui PANDAWA. Pertama, Layanan Informasi yang tersedia 24 jam, di mana peserta bisa mengecek status kepesertaan, status pembayaran, cek rekening virtual, skrining kesehatan, dan informasi mengenai program JKN. Kedua, Layanan Administrasi yang tersedia setiap hari (Senin-Minggu, 08:00-17:00) yang sudah pasti sangat memungkinkan peserta untuk melakukan pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, serta perubahan data seperti fasilitas kesehatan dan kelas rawat. Ketiga, Layanan Pengaduan yang dapat diakses 24 jam untuk peserta yang membutuhkan bantuan atau ingin menyampaikan keluhan terkait layanan JKN.

    “Layanan Pandawa ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang lebih nyaman menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami ingin memastikan bahwa layanan kami dapat diakses dengan mudah, tidak hanya melalui aplikasi, tetapi juga melalui platform komunikasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, kata Pupung.”

    Pada kesempatan yang terpisah, Mirna Aida (32), salah satu peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah membagikan pengalamannya selama menggunakan Aplikasi Mobile JKN.

    Mirna merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Salah satu fitur yang sering ia gunakan adalah kartu JKN digital.

    “Aplikasi ini cukup membantu karena saya bisa menunjukkan kartu JKN langsung dari aplikasi, jadi saya tidak perlu lagi membawa kartu fisik saat berobat. Sangat praktis, apalagi kalau saya harus berobat mendadak atau bepergian,” ungkap Mirna.

    Selain itu Mirna juga mengaku pernah menggunakan fitur ubah data di aplikasi Mobile JKN. Sebelumnya ia merasa kesulitan setiap kali perlu memperbarui informasi kepesertaan, seperti alamat atau nomor telepon.

    Namun, dengan adanya fitur ini, ia tidak lagi harus mengunjungi kantor BPJS Kesehatan secara langsung. Cukup dengan beberapa langkah mudah melalui aplikasi, ia bisa melakukan perubahan data tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang ke kantor.

    “Fitur ubah data ini sangat membantu. Tidak perlu repot-repot datang ke kantor, bisa langsung mengubah data lewat aplikasi di mana saja dan kapan saja, prosesnya juga sangat cepat,” cerita Mirna.

  • PMKRI Aimas Kabupaten Sorong Minta RUU TNI Dibatalkan

    Melanesiatimes.com, Sorong – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Aimas Santa Monika Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, mengkritik tajam revisi undang-undang tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digagas Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kamis (20/03/2025).

    Manfred Kosamah, Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Aimas kabupaten Sorong, menyatakan bahwa pembentukan rencana undang-undang (TNI) penuh kejanggalan. Menurutnya, kajian akademik dan Program legislasi nasional (Prolegnas) tidak dilakukan oleh DPR RI, melanggar undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 96 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterbukaan partisipasi publik.

    Lebih lanjut, Manfred mengatakan bahwa revisi undang-undang tentara Nasional Indonesia (UU TNI) berpotensi mengancam netralitas peradilan dan memperkuat impunitas bagi Anggota tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini juga bertentangan dengan pasal 7 tentang Tugas pokok dan profesionalisme militer.

    Manfred juga mengkhawatirkan bahwa keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN) dikhawatirkan merugikan hak-hak masyarakat adat. Proyek strategis nasional yang mengambil lahan masyarakat dinilai menghilangkan sumber penghidupan mereka.

    Eksploitasi lahan pertanian dan laut berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta kemiskinan. Kehadiran militer di lingkungan pendidikan, khususnya di Papua, dinilai merusak psikologi anak-anak dan menciptakan ketakutan.

    Atribut militer di sekolah dianggap membahayakan kebebasan pendidikan. Manfred juga mengkhawatirkan bahwa jika ada revisi undang-undang TNI akan ada potensi pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM).

    Menghidupkan kembali akan membawa negara ini masa orde Baru. Undang-undang TNI sebagai Ancaman bagi demokrasi. Pernyataan ini diharapkan akan menjadi acuan untuk perbaikan dalam rencana undang-undang TNI.

    Dengan demikian diharapkan Demokrasi dapat semakin transparan, Jujur, akuntabilitas adil dan profesionalisme. PMKRI Aimas Kabupaten Sorong berharap bahwa pemerintah dan DPR RI dapat mempertimbangkan kekhawatiran ini dan membatalkan rencana revisi undang-undang TNI.

    Pembatalan rencana revisi undang-undang TNI diharapkan dapat menjaga keutuhan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. PMKRI Aimas Kabupaten Sorong akan terus memantau dan mengawal proses ini untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dan demokrasi dijunjung tinggi.

    Dalam rangka memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat, PMKRI Aimas Kabupaten Sorong akan terus berjuang dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

  • GRD KK Raja Ampat Desak KESDM Cabut IUP PT Mulia Raymond Perkasa

    Melanesiatimes.com, Waisai – Ekspansi perusahaan nikel di perairan wisata ujung barat laut Papua Barat Daya yakni Raja Ampat, yang juga merupakan ‘jantung’ Segitiga Terumbu Karang dunia dikhawatirkan dengan adanya pertambangan ini akan merusak keanekaragaman hayati laut terkaya di bumi. Kamis, (20/3/25).

    Menurut informasi masyarakat saat ini kurang lebih 2 (dua) perusahaan telah mengantongi izin dan berhasil melakukan eksploitasi di Kabupaten Raja Ampat yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya.

     

    2 (dua) Perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel yang melakukan eksploitasi di wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan dan PT Kawei Sejahtera Mining dengan IUP-nya di Distrik Waigeo.

     

    Bukan hanya itu, baru-baru ini, Raja Ampat digemparkan dengan isue kehadiran perusahan PT Mulia Raymond Perkasa berdasarkan informasi yang di dapat, perusahaan tersebut mengantongi Izin Usaha Pertambangan dengan luas 2.194 hektar di pulau Batan Pelei dan Manyaifun

     

    Rencana penambangan yang dilakukan oleh PT Mulia Raymond Perkasa di pulau Batan Pelei dan Manyaifun, justru menimbulkan reaksi keras penolakan dari berbagai elemen Pemuda, Masyarakat dan Organisasi di Kabupaten Raja Ampat.

     

    Minyikapi dengan adanya ekspansi penambangan ini Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kabupaten Raja Ampat secara tegas menolak dan minta pemerintah daerah (Pemda) segera mengevaluasi dan mendorong pengawasan terhadap pertambangan nikel.

     

    Ketua GRD Komite Kabupaten Raja Ampat, Yohan Sauyai dalam press releasenya tertanggal 19 maret 2025 :

     

    1. Menuntut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia agar tidak memberikan Persetujuan Pengunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kepentingan pertambangan PT. Mulia Raymond Perkasa di pulau Batan Pelei dan Manyaifun di Wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan.

     

    2. Mendesak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Republik Indonesia untuk mencabut IUP PT. Mulia Raymond Perkasa di pulau Batann Pelei dan Manyaifun di Wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan.

  • KPU Papua Barat Daya Gelar FGD, Evaluasi Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.

    Giat ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu, (19/03/2025).

    Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menyampaikan bahwa FGD merupakan bagian dari kewajiban KPU dalam penyusunan evaluasi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Ini menjadi catatan untuk kami evaluasi tentang regulasi KPU serta surat edaran,” ujarnya.

    Kegiatan ini dilakukan secara nasional oleh Ketua KPU RI berjenjang dari KPU Kabupaten hingga Provinsi. “Kami dari KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi hari ini untuk menindaklanjuti oleh KPU RI,” tambahnya.

    Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tahapan pelaksanaan, kelembagaan, hingga efisiensi anggaran. “Melalui diskusi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,” ucap Andarias.

    Selain itu Dr. Endang Sulastri, M.Si, sebagai narasumber pada acara tersebut menjelaskan bahwa evaluasi tahapan pemilu penting dilakukan setelah semua tahapan selesai dilaksanakan.

    “Setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan dalam evaluasi, yaitu sistem pemilu, proses tahapan pemilu, dan tata kelola atau manajemen pemilu,” ujarnya.

    Dr. Endang Sulastri juga mengungkapkan bahwa salah satu rencana strategi KPU adalah meningkatkan pelayanan melalui sistem informasi. “Evaluasi sistem informasinya juga harus diperhatikan kerangka hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pemilu,” tambahnya.

    Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh KPU kabupaten, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati.

    Dalam kesempatan ini, Andarias berharap bahwa evaluasi ini dapat menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. KPU Provinsi Papua Barat Daya juga berencana untuk meningkatkan pelayanan melalui sistem informasi.

    Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan proses demokrasi dapat semakin transparan, akuntabel, jujur dan adil.