Melanesiatimes.com, Waisai – Ekspansi perusahaan nikel di perairan wisata ujung barat laut Papua Barat Daya yakni Raja Ampat, yang juga merupakan ‘jantung’ Segitiga Terumbu Karang dunia dikhawatirkan dengan adanya pertambangan ini akan merusak keanekaragaman hayati laut terkaya di bumi. Kamis, (20/3/25).
Menurut informasi masyarakat saat ini kurang lebih 2 (dua) perusahaan telah mengantongi izin dan berhasil melakukan eksploitasi di Kabupaten Raja Ampat yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya.
2 (dua) Perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel yang melakukan eksploitasi di wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan dan PT Kawei Sejahtera Mining dengan IUP-nya di Distrik Waigeo.
Bukan hanya itu, baru-baru ini, Raja Ampat digemparkan dengan isue kehadiran perusahan PT Mulia Raymond Perkasa berdasarkan informasi yang di dapat, perusahaan tersebut mengantongi Izin Usaha Pertambangan dengan luas 2.194 hektar di pulau Batan Pelei dan Manyaifun
Rencana penambangan yang dilakukan oleh PT Mulia Raymond Perkasa di pulau Batan Pelei dan Manyaifun, justru menimbulkan reaksi keras penolakan dari berbagai elemen Pemuda, Masyarakat dan Organisasi di Kabupaten Raja Ampat.
Minyikapi dengan adanya ekspansi penambangan ini Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kabupaten Raja Ampat secara tegas menolak dan minta pemerintah daerah (Pemda) segera mengevaluasi dan mendorong pengawasan terhadap pertambangan nikel.
Ketua GRD Komite Kabupaten Raja Ampat, Yohan Sauyai dalam press releasenya tertanggal 19 maret 2025 :
1. Menuntut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia agar tidak memberikan Persetujuan Pengunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kepentingan pertambangan PT. Mulia Raymond Perkasa di pulau Batan Pelei dan Manyaifun di Wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan.
2. Mendesak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Republik Indonesia untuk mencabut IUP PT. Mulia Raymond Perkasa di pulau Batann Pelei dan Manyaifun di Wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan.
Tinggalkan Balasan