Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Giat ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu, (19/03/2025).
Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menyampaikan bahwa FGD merupakan bagian dari kewajiban KPU dalam penyusunan evaluasi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Ini menjadi catatan untuk kami evaluasi tentang regulasi KPU serta surat edaran,” ujarnya.
Kegiatan ini dilakukan secara nasional oleh Ketua KPU RI berjenjang dari KPU Kabupaten hingga Provinsi. “Kami dari KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi hari ini untuk menindaklanjuti oleh KPU RI,” tambahnya.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tahapan pelaksanaan, kelembagaan, hingga efisiensi anggaran. “Melalui diskusi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,” ucap Andarias.
Selain itu Dr. Endang Sulastri, M.Si, sebagai narasumber pada acara tersebut menjelaskan bahwa evaluasi tahapan pemilu penting dilakukan setelah semua tahapan selesai dilaksanakan.
“Setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan dalam evaluasi, yaitu sistem pemilu, proses tahapan pemilu, dan tata kelola atau manajemen pemilu,” ujarnya.
Dr. Endang Sulastri juga mengungkapkan bahwa salah satu rencana strategi KPU adalah meningkatkan pelayanan melalui sistem informasi. “Evaluasi sistem informasinya juga harus diperhatikan kerangka hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pemilu,” tambahnya.
Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh KPU kabupaten, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam kesempatan ini, Andarias berharap bahwa evaluasi ini dapat menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. KPU Provinsi Papua Barat Daya juga berencana untuk meningkatkan pelayanan melalui sistem informasi.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan proses demokrasi dapat semakin transparan, akuntabel, jujur dan adil.
Tinggalkan Balasan