Melanesiatimes.com, Sorong – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Aimas Santa Monika Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, mengkritik tajam revisi undang-undang tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digagas Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kamis (20/03/2025).
Manfred Kosamah, Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Aimas kabupaten Sorong, menyatakan bahwa pembentukan rencana undang-undang (TNI) penuh kejanggalan. Menurutnya, kajian akademik dan Program legislasi nasional (Prolegnas) tidak dilakukan oleh DPR RI, melanggar undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 96 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterbukaan partisipasi publik.
Lebih lanjut, Manfred mengatakan bahwa revisi undang-undang tentara Nasional Indonesia (UU TNI) berpotensi mengancam netralitas peradilan dan memperkuat impunitas bagi Anggota tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini juga bertentangan dengan pasal 7 tentang Tugas pokok dan profesionalisme militer.
Manfred juga mengkhawatirkan bahwa keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN) dikhawatirkan merugikan hak-hak masyarakat adat. Proyek strategis nasional yang mengambil lahan masyarakat dinilai menghilangkan sumber penghidupan mereka.
Eksploitasi lahan pertanian dan laut berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta kemiskinan. Kehadiran militer di lingkungan pendidikan, khususnya di Papua, dinilai merusak psikologi anak-anak dan menciptakan ketakutan.
Atribut militer di sekolah dianggap membahayakan kebebasan pendidikan. Manfred juga mengkhawatirkan bahwa jika ada revisi undang-undang TNI akan ada potensi pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM).
Menghidupkan kembali akan membawa negara ini masa orde Baru. Undang-undang TNI sebagai Ancaman bagi demokrasi. Pernyataan ini diharapkan akan menjadi acuan untuk perbaikan dalam rencana undang-undang TNI.
Dengan demikian diharapkan Demokrasi dapat semakin transparan, Jujur, akuntabilitas adil dan profesionalisme. PMKRI Aimas Kabupaten Sorong berharap bahwa pemerintah dan DPR RI dapat mempertimbangkan kekhawatiran ini dan membatalkan rencana revisi undang-undang TNI.
Pembatalan rencana revisi undang-undang TNI diharapkan dapat menjaga keutuhan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. PMKRI Aimas Kabupaten Sorong akan terus memantau dan mengawal proses ini untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dan demokrasi dijunjung tinggi.
Dalam rangka memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat, PMKRI Aimas Kabupaten Sorong akan terus berjuang dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Tinggalkan Balasan