Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi I DPRK Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Pendidikan Kota Sorong, perwakilan SMP Negeri 6, serta orang tua murid yang mengeluhkan proses penerimaan siswa baru. Acara ini bertujuan untuk menemukan jalan keluar atas kekecewaan orang tua yang anaknya tidak diterima di SMP Negeri 6.
Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas keluhan yang disampaikan oleh orang tua calon siswa. “Kami telah mendengarkan langsung penjelasan dari pihak sekolah, panitia seleksi, dan Dinas Pendidikan Kota Sorong,” ungkap Ricky.
Salah satu permintaan utama orang tua adalah agar anak-anak mereka diterima di sekolah tersebut, mengingat banyak yang berdomisili di sekitar SMP Negeri 6. Namun, pihak sekolah sudah membuka 11 rombongan belajar (rombel) dan tidak dapat menambah kuota, yang menciptakan dilema tersendiri.
Ricky juga menjelaskan bahwa ada anggapan dari orang tua terkait praktik percaloan dan permainan orang dalam dalam proses seleksi. Namun, tuduhan tersebut terbantahkan setelah pihak SMP Negeri 6 menunjukkan data secara transparan kepada publik.
“Saya apresiasi SMP Negeri 6 karena mereka mampu menunjukkan data secara lengkap. Hasil nilai, jalur masuk, hingga alamat semua jelas. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang baik,” kata Ricky menekankan pentingnya transparansi.
Namun demikian, ia mengakui tidak semua orang tua merasa puas dengan hasil seleksi. “Kendati kami sudah melakukan yang terbaik, sebagian orang tua masih kecewa karena anak mereka tidak diterima,” imbuhnya.
Ricky menjelaskan bahwa kekecewaan tersebut adalah hal yang wajar. “Kami mendorong orang tua agar segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah lain sebelum pendaftaran ditutup,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ricky mengungkap bahwa sejumlah orang tua calon siswa berencana menghadap Wali Kota Sorong pada Senin, 30 Juni 2025, untuk mencari solusi lebih lanjut terkait situasi ini. “Ini adalah langkah yang kami dukung untuk mendapatkan perhatian lebih,” ucapnya.
Meskipun banyak masukan dan solusi yang sudah di sampaikan sebagian besar anggota DPRK Kota Sorong, diantaranya, Muhammad Rum, Rizard Salossa, David Hehanussa, Samsul Islam, Muhammad Saman Bugis, Rinoldy Rumfeka, Nuryadi dan Srikandi DPRK Kota Sorong Lusianan Safutri, kendati kuota yang sistematis secara sistem tidak dapat lagi dirubah, pasalnya sistem ini sudah dibuat secara nasional.
Yuliana Kirihio, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, menyampaikan pendekatan yang mungkin dilakukan. “Kalau untuk SMP Negeri 6 ini, solusi yang ada hanya mendaftar di sekolah swasta, yang akan kami bantu fasilitasi,” ungkap Yuliana.
Yuliana menekankan bahwa pendaftaran harus sesuai dengan mekanisme dan aturan. “Kuota untuk murid baru di SMP Negeri 6 adalah 352 siswa untuk 11 kelas, dengan masing-masing kelas maksimal 32 siswa. Jika lebih, sistem akan error,” jelasnya.
Jika terjadi pelanggaran kuota, menurut Yuliana, sekolah akan menghadapi konsekuensi serius. “Sekolah bisa terkena sanksi dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Dengan demikian, ia mencatat bahwa lebih baik mengorbankan beberapa siswa daripada merugikan keseluruhan proses pendidikan. “Lebih baik kita korbankan 32 siswa ketimbang membahayakan 352 siswa,” pungkas Yuliana.
DPRK Kota Sorong berkomitmen untuk mencari jalan tengah dalam menghadapi permasalahan ini demi kesejahteraan pendidikan anak-anak di Kota Sorong. Semoga dengan dialog terbuka ini, dapat tercapai solusi yang adil dan bijaksana untuk semua pihak yang terlibat.
Tinggalkan Balasan