Melanesiatimes.com, Masohi – Situasi tak biasa terjadi di sianida cafe Kota Masohi setelah jurnalis dan stakeholder Maluku Tengah terlibat bentrok pemikiran pada senin malam, (18/08/2025) waktu setempat.
Dimediasi oleh Kabaresi Jurnalis.com, baik jurnalis maupun para stakeholder terlihat saling berjibaku, beradu argumen, menyampaikan ide, dan gagasan, serta berupaya saling serang dan mempertanyakan posisi masing-masing dalam perannya mengawal demokrasi di Bumi Pamahanunusa.
Pantauan wartawan melanesia times di lokasi bentrokan, situasi tersebut bermula saat pimpinan redaksi Kabaresi Jurnalis.com Yuslan Idris yang bertindak sebagai moderator mulai membuka dialog dengan mengatakan “demokrasi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya singkat.
Pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan ulasan demokrasi oleh salah satu narasumber dari kalangan aktivis yang membandingkan situasi demokrasi di era kepemimpinan beberapa kepala daerah di Malteng.
Menurutnya “arus demokrasi di Maluku Tengah terasa kuat saat Bupati AT berkuasa selama kurun waktu dua periode. Namun mulai mengalami penurunan (khususnya pada berkurangnya fungsi kontrol) dari kalangan aktivis dan pers di masa kepemimpinan Bupati berikutnya (TA, MM, hingga kini ZAA),” terang Fahri AS (demikian ia akrab disapa).
Fahri juga menilai “melemahnya demokrasi pada kurun waktu beberapa tahun belakangan ini lebih kepada berkurangnya kritik terhadap pemerintah daerah. Publik seolah jenuh dan kehilangan kepercayaan khususnya pada jurnalis yang dianggap lemah,” ujarnya.
Tak pelak, Fahri pun menganalogikan peran jurnalis yang dikatakannya berada di posisi antara Nabi dan Napsu (Nabi Palsu).
Kata dia “mereka (para jurnalis) bisa dianggap “Nabi” jika milik kesamaan sebagai pemberi/penyebar berita benar/kabar nyata sehingga dianggap miliki peran yang mulia. Namun sebaliknya predikat Nabi Palsu akan melekat pada diri mereka jika yang dilakukan adalah menyebarkan berita bohong (jurnalis bodong dan lainnya,” kenang Fahri mengingat tulisan miliknya yang sempat dimuat pada media lokal Info Baru bulan Oktober 2020 silam.
Fahri tak sendiri dalam memberikan kritik kepada jurnalis melainkan hampir sebagian besar stakeholder yang hadir malam itu sependapat dengannya.
“terlebih pada persoalan pemberitaan yang kritis dan sarat unsur evaluasi terhadap kinerja kepala daerah dan OPD lainnya. Kami merasa wartawan kurang berperan mengawal hal-hal semacam ini,” singgung salah seorang pemimpin OKP.
Kritik Fahri dan stakeholder lainnya atas kinerja jurnalis yang dicap miris mendapat tanggapan serius dari kontributor media online Mapikor Ampi yang duduk tepat di depan para narasumber.
Ia berpendapat “kita tidak bisa menghakimi para jurnalis begitu saja sebab setiap jurnalis berbeda dalam menjalankan peran dan fungsinya di lapangan. Khusus untuk Mapikor, selama ni kami termasuk yang paling aktif dan tak segan melabrak oknum pejabat korup,” tegas Ampi sembari menantang forum jika miliki data akurat terkait suatu kasus, serahkan kepada Mapikor dijamin akan terbit.
Tensi tinggi dalam dialog temu Jurnalis dan stakeholder Maluku Tengah malam itu di sianida cafe sepintas mengingatkan kita seperti sedang berada pada forum ILC di salah satu stasiun TV swasta.
Sama-sama dipandu oleh wartawan senior sebagai moderator (Karni Ilyas di Jakarta dan Yuslan Idris di Masohi), serta miliki konsep dinamika forum yang bisa dibilang sama persis. Namun hanya berbeda tempat dan popularitas acara tanpa mengurangi sedikitpun esensi dari kepedulian anak negeri untuk peduli dengan daerahnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa acara ini (temu jurnalis dan stakeholder) merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati 4th anniversary media online Kabaresi Jurnalis.com yang bekerjasama dengan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tengah berusaha menyajikan tontonan menarik penuh nuansa intelektual dalam menyikapi nasib demokrasi di tanah para raja.
Bahwa apa yang dilakukan oleh Kabaresi Jurnalis.com dan PWI Maluku Tengah merupakan potret mini betapa diskusi dan menemukan solusi atas sebuah permasalahan merupakan langkah tepat dalam upaya menyehatkan demokrasi.
Hal ini pula yang kemudian membuat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Chorneles Soparue, S.Pi., M.Si., memberikan apresiasi positif bagi Kabaresi Jurnalis dan PWI Malteng.
“ini merupakan langkah yang baik. Kegiatan seperti ini perlu kita apresiasi karena memiliki nilai-nilai positif baik untuk masyarakat, aktivis, pers dan stakeholder lainnya di Maluku Tengah,” kata Soparue yang juga merupakan salah satu narasumber.
Untuk itu, lanjut ia menambahkan “saya berharap kedepan sinergitas pers khususnya bisa berkolaborasi dengan kami di infokom,” sambung Soparue.
Kemudian, kegiatan diskusi ini pun berakhir dengan meninggalkan beberapa catatan penting. Salah satunya yakni forum bersepakat bahwa persoalan mengawal demokrasi di Maluku Tengah merupakan tanggung jawab bersama yang tak bisa diacuhkan begitu saja oleh jurnalis, aktivis, maupun stakeholder lainnya serta masyarakat secara keseluruhan termsuk pemerintah daerah.
“sebab pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang tetap menganggap penting setiap cibiran, kritikan, hujatan, yang positif (tanpa unsur fitnah) sebagai bahan masukan, mengoreksi diri, dan mengevaluasi birokrasi dalam bingkai demokrasi yang sehat,” pesan moderator Yuslan Idris menandai berakhirnya kegiatan seraya mempertimbangkan untuk dilanjutkan kembali pada agenda serupa di lain waktu sesuai keinginan forum. (HUAT)
Tinggalkan Balasan