Melanesia Times

Blog

  • GEMPHA PBD Desak Komisi I DPRK Raja Ampat Bongkar Anggaran Afirmasi IPDN

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik dugaan penggunaan jalur afirmasi Orang Asli Papua (OAP) dalam seleksi IPDN di Kabupaten Raja Ampat mendapat sorotan dari Ketua GHEMPHA Papua Barat Daya, Roger Mambraku.

    ‎Roger mendesak Komisi I DPRK Raja Ampat segera memanggil pihak terkait dan membuka secara transparan mekanisme afirmasi tersebut, termasuk memastikan apakah prosesnya menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    ‎Menurut Roger, DPRK melalui fungsi pengawasan tidak boleh membiarkan pertanyaan publik mengenai hak afirmasi OAP berhenti tanpa penjelasan.

    ‎“Komisi I DPRK Raja Ampat harus turun tangan. Periksa prosesnya, periksa dokumennya, dan yang paling penting pastikan apakah anggaran Otsus digunakan atau tidak,” tegas Roger.

    ‎Ia mengatakan, apabila proses tersebut memang dibiayai dengan anggaran Otsus, maka lolosnya Richard Alehandro Umkeketony merupakan pelanggaran serius dan bagian dari upaya pembatasan terhadap Anak Asli Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

    ‎Roger menegaskan, karena terdapat pertanyaan publik, Komisi I DPRK memiliki alasan kuat untuk melakukan klarifikasi dan pengawasan.

    ‎“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, silakan buka kepada publik. Tetapi kalau ada ketidaksesuaian, jangan ditutup-tutupi. Hak OAP bukan sesuatu yang boleh dipermainkan,” ujarnya.

    ‎Ia menilai penggunaan anggaran Otsus untuk penerima yang tidak memenuhi persyaratan afirmasi, apabila nantinya terbukti, merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan. Selain menyangkut keuangan daerah, hal tersebut juga berpotensi merugikan OAP yang seharusnya memperoleh kesempatan melalui kebijakan afirmasi.

    ‎“Kalau terbukti anggaran Otsus digunakan untuk orang yang tidak berhak menerima afirmasi, itu bukan persoalan kecil. Itu bisa menjadi bentuk pembunuhan karakter terhadap OAP karena masyarakat akhirnya mempertanyakan apakah hak afirmasi benar-benar diberikan kepada orang yang berhak,” kata Roger.

    ‎Karena itu, Roger meminta Komisi I DPRK Raja Ampat memeriksa setidaknya empat hal: status OAP peserta, proses dan dokumen verifikasi, pihak yang memberikan rekomendasi afirmasi, serta sumber anggaran yang digunakan.

    ‎Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah munculnya konflik kepentingan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan afirmasi.

    ‎“Jangan hanya melihat siapa yang lolos. Lihat prosesnya. Siapa yang memverifikasi, siapa yang merekomendasikan dan uang yang digunakan berasal dari mana,” tegasnya.

    ‎Roger juga meminta DPRK tidak hanya menerima penjelasan secara lisan. Jika diperlukan, Komisi I dapat meminta dokumen resmi dari BKPSDM, pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara seleksi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

    ‎“Kami mendesak Komisi I DPRK Raja Ampat menjalankan fungsi pengawasannya. Ini menyangkut hak OAP dan juga kemungkinan penggunaan uang negara. Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas,” pungkas Roger.

  • IKMARA Kab Sorong Desak Richard Diganti, Ancam Gelar Aksi Jika Kuota OAP Tak Dikoreksi

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat semakin mendapat sorotan. Ketua Ikatan Mahasiswa Raja Ampat (IKMARA) Kabupaten Sorong, Asril Mambraku, mendesak instansi terkait segera memverifikasi penggunaan kuota afirmasi Orang Asli Papua (OAP) yang dipersoalkan masyarakat.

    ‎Sorotan tersebut berkaitan dengan nama Richard Alehandro Umkeketony, yang disebut menggunakan jalur afirmasi OAP. Masyarakat mempertanyakan dasar penetapan status OAP serta proses rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan dalam seleksi tersebut.

    ‎Asril menegaskan, apabila hasil verifikasi menunjukkan Richard tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima kuota afirmasi OAP, maka namanya harus segera diganti dengan Anak Asli Papua yang memenuhi syarat dan layak.

    ‎“Kalau memang setelah diverifikasi tidak memenuhi ketentuan afirmasi OAP, jangan dipaksakan. Segera ganti dengan anak asli Papua yang memenuhi syarat. Kuota afirmasi harus tepat sasaran,” tegas Asril.

    ‎Menurutnya, persoalan ini menjadi semakin sensitif karena muncul informasi mengenai hubungan keluarga peserta dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Raja Ampat. Asril menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses seleksi.

    ‎Ia menegaskan, hubungan keluarga semata tidak dapat menjadi bukti adanya nepotisme. Karena itu, yang harus dibuka adalah dokumen, kewenangan, proses verifikasi, serta pihak yang memberikan rekomendasi.

    ‎Namun, apabila instansi terkait mengabaikan tuntutan verifikasi dan tidak memberikan penjelasan yang memadai, Asril menyatakan IKMARA Kabupaten Sorong siap mengambil langkah melalui aksi demonstrasi untuk menyuarakan persoalan afirmasi OAP dikebiri.

    ‎“Kalau tuntutan ini tidak diindahkan dan tidak ada kejelasan, kami dari IKMARA Kabupaten Sorong akan turun ke jalan. Kami akan menyuarakan hak afirmasi OAP yang kami duga telah dikebiri oleh oknum pejabat daerah,” ujarnya.

    ‎Asril menyebut aksi tersebut bukan semata-mata untuk mempersoalkan satu nama, melainkan sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua.

    ‎“Ini bukan soal Richard secara pribadi. Ini soal hak anak-anak Papua. Kalau kuota afirmasi OAP diduga tidak tepat sasaran, maka kami berkewajiban menyuarakannya,” katanya.

    ‎IKMARA juga mendesak pihak terkait membuka dasar penetapan penerima kuota afirmasi, termasuk mekanisme verifikasi status OAP dan pihak yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi.

    ‎Asril menegaskan, jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, pemerintah dan panitia seleksi harus menjelaskannya secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, koreksi harus dilakukan sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

    ‎“Kami minta jangan ada yang kebal terhadap pemeriksaan. Verifikasi secara terbuka. Jika memenuhi syarat, jelaskan. Jika tidak memenuhi syarat, ganti. Jangan sampai hak afirmasi OAP dikebiri oleh proses yang tidak transparan,” tegas Asril.

    ‎IKMARA kini menunggu respons resmi dari BKPSDM Kabupaten Raja Ampat dan pihak penyelenggara seleksi IPDN 2026 sebelum menentukan langkah selanjutnya.

  • Kuota OAP IPDN Dipertanyakan, Roger Mambraku: Jangan Rampas Hak Anak Papua

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat memasuki babak yang membutuhkan jawaban, bukan sekadar diamnya instansi.

    ‎Munculnya nama Richard Alehandro Umkeketony dalam daftar peserta yang disebut menggunakan jalur atau kuota afirmasi Orang Asli Papua (OAP) memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: siapa yang menetapkan, siapa yang merekomendasikan, dan apa dasar hukumnya?

    ‎Pertanyaan itu semakin kuat karena di tengah keterbatasan kuota, masih banyak anak-anak asli Raja Ampat yang dinilai memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk menempuh pendidikan IPDN.

    ‎Polemik tersebut berkembang di media sosial, termasuk Grup Opini Pileg Raja Ampat. Salah satu seruan yang beredar bahkan menegaskan: “Kuota Khusus OAP Jangan Sampai Dirampas, Hak Anak Papua Harus Dikawal.”

    ‎Namun, status OAP Richard maupun dasar penggunaan jalur afirmasi tersebut belum semestinya disimpulkan hanya berdasarkan perbincangan publik. Persoalannya justru harus dijawab melalui dokumen, mekanisme verifikasi, dan keterangan resmi instansi yang berwenang.

    ‎Ketua GEMPHA Papua Barat Daya, Roger Mambraku, meminta instansi yang menangani seleksi IPDN tidak bersikap pasif menghadapi polemik tersebut.

    ‎Roger mendesak tiga hal utama: verifikasi segera, buka dasar penetapan kepada publik, dan lakukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

    ‎Ia bahkan meminta, apabila hasil verifikasi resmi menunjukkan Richard tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima kuota afirmasi OAP, maka namanya harus segera digantikan dengan Anak Asli Papua yang memenuhi syarat dan layak.

    ‎“Jangan tunggu persoalan ini menjadi besar. Verifikasi statusnya secara terbuka. Kalau tidak memenuhi syarat afirmasi OAP, segera ganti dengan anak asli Papua yang layak dan memenuhi persyaratan,” tegas Roger.

    ‎Menurutnya, persoalan ini tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar urusan administratif penerimaan IPDN. Kuota afirmasi OAP menyangkut hak dan kesempatan anak-anak Papua.

    ‎Karena itu, Roger mempertanyakan dasar penerbitan rekomendasi, dokumen yang digunakan untuk menetapkan status OAP, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan verifikasi.

    ‎Roger juga membawa persoalan tersebut ke dalam perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

    ‎Menurutnya, kebijakan afirmasi bagi OAP harus ditempatkan dalam kerangka kekhususan Papua. Prinsip lex specialis derogat legi generali menunjukkan bahwa pengaturan khusus dapat diberlakukan terhadap kondisi khusus sepanjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

    ‎“Jangan sampai UU Otsus hanya menjadi teks yang indah di atas kertas, sementara dalam praktiknya anak-anak Papua justru harus mempertanyakan kembali hak afirmasi mereka,” ujar Roger.

    ‎Ia menilai transparansi menjadi kunci. Sebab, tanpa penjelasan yang terbuka, ruang spekulasi akan semakin lebar dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi dapat terganggu.

    ‎Roger juga menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk menghakimi peserta yang namanya dipersoalkan. Jika Richard memang memenuhi seluruh persyaratan sebagai OAP dan berhak menggunakan jalur afirmasi, maka instansi terkait harus menjelaskannya berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

    ‎Sebaliknya, jika verifikasi menemukan adanya ketidaksesuaian, hak atas kuota afirmasi harus dikembalikan kepada mereka yang memang memenuhi kriteria.

    ‎“Kalau benar, jelaskan. Kalau salah, perbaiki. Jangan biarkan hak anak-anak Papua hilang karena proses yang tidak transparan,” tegasnya.

    ‎Sebab, jika kuota afirmasi memang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua, maka pertanyaan paling mendasar adalah: apakah kuota tersebut benar-benar telah diberikan kepada mereka yang berhak?

    ‎Bagi Roger Mambraku, jawabannya tidak boleh disembunyikan di balik prosedur administratif.

    ‎Verifikasi harus dilakukan. Dasar penetapan harus dijelaskan. Dan jika terbukti tidak memenuhi ketentuan, harus diganti.

    ‎Sebab kuota OAP bukan sekadar angka dalam daftar penerimaan. Di balik satu kursi afirmasi, ada kesempatan seorang anak Papua untuk membangun masa depannya dan kembali mengabdi bagi tanah kelahirannya.

    ‎

  • Diduga Mabuk, Pria di Sorong Aniaya Istri hingga Pukulan Kena Bayi Berujung Maut

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial F.S., yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang bayi perempuan berusia empat bulan hingga meninggal dunia.

    F.S. ditangkap pada Sabtu, 5 September 2026, di wilayah Kabupaten Sorong. Saat hendak diamankan, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Namun, petugas berhasil mengamankan yang bersangkutan dan membawanya untuk menjalani pemeriksaan.

    Kasus penganiayaan tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Korban diketahui berinisial N.S., seorang bayi perempuan yang masih berusia empat bulan. Dalam peristiwa tersebut, ibu korban yang juga merupakan istri terduga pelaku turut menjadi korban penganiayaan.

    Berdasarkan pemeriksaan awal, peristiwa bermula ketika F.S. yang diduga berada dalam pengaruh minuman keras terlibat pertengkaran dengan istrinya. Dalam situasi tersebut, terduga pelaku mengambil sebatang kayu balok dan melakukan pemukulan.

    Saat kejadian, sang ibu tengah menggendong bayinya. Pukulan tersebut diduga mengenai bagian kepala bayi yang berada dalam gendongan ibunya. Setelah itu, terduga pelaku kembali melakukan pemukulan terhadap istrinya sebelum meninggalkan lokasi kejadian.

    Ibu korban kemudian berupaya memberikan pertolongan kepada bayinya dengan mengompres bagian kepala yang terkena pukulan. Namun, setelah diperiksa kembali, bayi tersebut diketahui telah meninggal dunia.

    Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan kepada Polresta Sorong Kota. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap F.S. di wilayah Kabupaten Sorong.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu batang kayu balok yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan.

    Diduga Mabuk, Pria di Sorong Aniaya Istri hingga Pukulan Kena Bayi Berujung Maut
    Bayi Meninggal Dunia akibat kena Pukulan Orang Tuanya.

    Dari hasil pemeriksaan awal, F.S. disebut telah mengakui perbuatannya. Sementara itu, motif sementara penganiayaan diduga dipicu oleh rasa cemburu terhadap istrinya.

    Kasubid PID Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan, terduga pelaku saat ini telah diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

    “Terduga pelaku sudah diamankan bersama barang bukti dan saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kompol Jenny S.A. Hengkelare.

    Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut guna mengungkap secara menyeluruh kronologi, motif, serta fakta-fakta lain yang berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia.

    F.S. kini diamankan di Polresta Sorong Kota dan terancam diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  • Sabu 435 Gram Disembunyikan dalam Sepatu, Tim BRASKO Polresta Sorong Kota Ringkus Pria 25 Tahun

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota kembali mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial YT (25) bersama barang bukti sabu seberat 435 gram bruto, Sabtu (5/9/2026).

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika lintas provinsi melalui jasa pengiriman barang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim BRASKO Sat Resnarkoba Polresta Sorong Kota melakukan penyelidikan dan observasi di sejumlah jasa pengiriman yang berada di wilayah Kota Sorong.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Charlie Romisius Simanjuntak, S.Tr.K., S.I.K., M.M., mengatakan penyelidikan tersebut membuahkan hasil setelah petugas mendapati seorang pria yang mengambil paket dari salah satu jasa pengiriman.

    “Setelah menerima informasi, Tim BRASKO Sat Resnarkoba Polresta Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan dan observasi di sejumlah jasa pengiriman di wilayah Kota Sorong. Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil dengan diamankannya seorang pria setelah mengambil paket,” tegas AKP Charlie.

    Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap YT, petugas menemukan lima bungkus plastik transparan berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

    Untuk mengelabui petugas, barang tersebut dibungkus menggunakan lakban warna cokelat dan disembunyikan di dalam sepasang sepatu olahraga warna putih-oranye. Paket tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah dos karton yang telah dilakban menggunakan warna hitam.

    Dari hasil pengungkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yakni empat buah lakban warna cokelat, satu pasang sepatu olahraga, satu dos karton sepatu, satu unit handphone merek Oppo warna biru, serta satu unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam-biru.

    Sementara barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 435 gram bruto.

    “Selanjutnya tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” jelas AKP Charlie.

    Sabu 435 Gram Disembunyikan dalam Sepatu, Tim BRASKO Polresta Sorong Kota Ringkus Pria 25 Tahun
    Barang Bukti yang disita Polresta Sorong Kota (Handphone, kunci motor, Sepatu dan Sabu)

    Setelah penangkapan, penyidik melakukan sejumlah tindakan kepolisian, di antaranya membuat laporan polisi, pemeriksaan awal terhadap tersangka, pelaksanaan tes urine, serta pengembangan kasus untuk mengungkap asal barang dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

    AKP Charlie menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan YT. Polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan di balik pengiriman narkotika tersebut.

    “Kami tidak akan berhenti pada satu pengungkapan. Pengembangan terus dilakukan untuk mengetahui sumber barang, tujuan pengiriman, maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” tegasnya.

    Saat ini, YT beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Sat Resnarkoba Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

  • Semarak HUT ke-81, RRI Sorong Libatkan Anak-anak SD dalam Lomba Mewarnai

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Radio Republik Indonesia (RRI), RRI Sorong menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI maupun masyarakat luas. Salah satunya melalui lomba mewarnai yang diikuti anak-anak sekolah dasar di Kota Sorong.

    Kegiatan lomba mewarnai tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI sekaligus menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas, mengembangkan bakat, dan melatih imajinasi mereka. Kegiatan ini berlangsung di Kantor RRI Sorong, Sabtu (5/9/2026).

    Kegiatan tersebut turut dihadiri istri Gubernur Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, yang memberikan dukungan sebagai sponsor dalam pelaksanaan lomba. Dalam kesempatan tersebut, Orpa Susana Kambu juga menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang juara I, II dan III.

    Kepala RRI Sorong, Djery Moriolkosu, S.PT., mengatakan rangkaian kegiatan HUT ke-81 RRI dirancang tidak hanya untuk dinikmati oleh insan angkasawan dan angkasawati maupun keluarga besar RRI, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

    “Euforianya adalah kami melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi sarat bermakna. Sehingga euforia HUT ke-81 itu bukan hanya dinikmati oleh kalangan insan angkasawan dan angkasawati serta keluarga, tetapi secara menyeluruh oleh masyarakat dan publik yang ada di Kota Sorong,” kata Djery.

    Menurutnya, lomba mewarnai merupakan salah satu kegiatan eksternal yang memiliki nilai edukatif. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk melatih kreativitas, imajinasi, sekaligus mengekspresikan diri melalui karya.

    “Mereka melakukan ekspresi, mengembangkan bakat yang ada pada diri mereka dan imajinasi mereka dilatih, sehingga mereka menjadi penerus yang hebat yang bisa kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, lingkungan kerja maupun untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

    Djery menjelaskan, kegiatan tersebut juga terlaksana berkat dukungan sejumlah pihak, termasuk sponsor yang turut memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan lomba ini.

    Selain lomba mewarnai, RRI Sorong sebelumnya telah menggelar sejumlah kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Di antaranya Gerakan Pangan Murah yang berkolaborasi dengan BULOG serta pemeriksaan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan pihak kesehatan di Kota Sorong.

    “Kami juga telah melakukan kegiatan untuk masyarakat luas, seperti Gerakan Pangan Murah yang merupakan kolaborasi antara RRI dengan BULOG, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis bersama pihak kesehatan di Kota Sorong,” jelasnya.

    Di lingkungan internal, RRI Sorong juga melibatkan keluarga besar RRI, termasuk para pensiunan yang berada di wilayah Kota Sorong. Berbagai perlombaan internal turut digelar, seperti gaple, lomba motor slow dan paduan suara dalam skala internal.

    Tidak hanya perlombaan, para pegawai juga diajak untuk kembali menumbuhkan kecintaan terhadap lembaga melalui penghayatan terhadap Tri Prasetya RRI.

    “Mereka diajak untuk bagaimana mencintai RRI dengan menghafal Tri Prasetya RRI itu. Harapannya, semangat tersebut selalu berkobar dalam diri mereka dan memacu pegawai untuk bekerja lebih semangat,” ungkap Djery.Semarak HUT ke-81, RRI Sorong Libatkan Anak-anak SD dalam Lomba Mewarnai

    Ia menambahkan, berbagai kegiatan sederhana yang digelar tersebut diharapkan mampu membangun rasa percaya diri sekaligus memperkuat kecintaan pegawai terhadap RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

    Sementara itu, berdasarkan keputusan Dewan Juri Lomba Mewarnai dalam rangka HUT ke-81 RRI, ditetapkan para pemenang berdasarkan sejumlah kriteria penilaian, yakni kerapian, kreativitas, komposisi warna, kesesuaian dengan tema dan keindahan hasil karya.

    Juara pertama diraih Vania Gracia Ladjeba dari SD YPPK Willibrodus II Sorong. Juara kedua diraih Gibran Alvarendra Pasangka dari Shine Primary School Sorong, sedangkan juara ketiga diraih Muhammad Fatih Ali Salim dari SD Al-Izza Sorong.

    Untuk kategori juara harapan, Harapan I diraih Twinkle Indira Klasmian dari SD YPPK Willibrodus II Sorong. Harapan II diraih Nazam Azmi Bustami dari SD IT Mutiara Insan Sorong, dan Harapan III diraih Deanda Shanum Permatasari dari SD Al-Jihad Sorong.

    Selain enam pemenang utama dan harapan, panitia juga menetapkan enam juara favorit dalam lomba tersebut.

    Djery mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjadikan momentum HUT ke-81 sebagai ruang untuk memperkuat semangat pengabdian lembaga.

    Puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI akan dilaksanakan pada 11 September 2026 melalui penyulutan obor yang dilakukan secara serempak oleh seluruh satuan kerja RRI di wilayah Nusantara.

  • Bappeda Raja Ampat Kejar Zero Maternal Death, Ambulans Air hingga Rumah Tunggu Kelahiran Jadi Prioritas

    SORONG, MELANESIATIMES.COM — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) Tahun 2026–2030 sebagai langkah strategis menghadapi persoalan kesehatan ibu dan anak di wilayah kepulauan.

    ‎Rancangan tersebut menempatkan kondisi geografis Raja Ampat sebagai salah satu tantangan utama dalam upaya menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. Sebaran penduduk di puluhan pulau membuat akses terhadap fasilitas kesehatan dan rujukan kegawatdaruratan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan khusus.

    ‎Dalam draft RAD KKNPKIA, pemerintah daerah mencatat masih terdapat kematian ibu sekitar 2–4 kasus setiap tahun. Penyebab yang disebut dominan antara lain perdarahan pascapersalinan serta preeklamsia/eklamsia yang diperberat oleh keterlambatan penanganan dan proses rujukan akibat kendala transportasi laut.

    ‎Sementara pada kelompok neonatal dan bayi, persoalan yang diidentifikasi antara lain asfiksia neonatorum, berat badan lahir rendah (BBLR), serta infeksi seperti pneumonia dan diare.

    ‎Kondisi geografis juga membuat akses menuju RSUD Kabupaten Raja Ampat di Waisai menjadi tantangan. Dalam rancangan dokumen tersebut disebutkan, perjalanan dari sejumlah wilayah kepulauan seperti Misool, Waigeo Barat dan Ayau menuju pusat rujukan dapat memakan waktu sekitar 2 hingga 6 jam melalui laut.

    ‎Karena itu, RAD KKNPKIA Raja Ampat merancang sejumlah intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan.

    ‎Salah satu prioritasnya adalah penguatan pelayanan obstetri dan neonatal di tingkat Puskesmas melalui standardisasi PONED dan pengadaan USG portable. Pemerintah juga menargetkan seluruh Puskesmas memiliki alat USG portable yang berfungsi serta tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan.

    ‎Selain itu, pemerintah daerah merancang penguatan sistem rujukan bahari melalui ambulans air yang terintegrasi dengan pusat komando kegawatdaruratan medis atau Public Safety Center (PSC) 119.

    ‎Sistem tersebut diarahkan untuk memangkas waktu tunggu rujukan dari wilayah pulau-pulau terluar. Dalam draft RAD, pemerintah menargetkan waktu tunggu rujukan kedaruratan dari wilayah pulau luar dapat ditekan hingga kurang dari dua jam.

    ‎Strategi lainnya adalah penerapan Rujukan Dini Berencana (RDB) bagi ibu hamil berisiko tinggi. Ibu hamil dengan risiko tertentu akan diarahkan untuk dievakuasi lebih awal ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Waisai sekitar satu hingga dua minggu sebelum Hari Perkiraan Lahir (HPL).

    ‎Penguatan Posyandu juga menjadi bagian penting. Kader akan didorong melakukan deteksi dini terhadap ibu hamil berisiko tinggi, kunjungan rumah secara terstruktur serta pemantauan menggunakan perangkat digital sederhana.

    ‎Dalam draft RAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan target ambisius pada 2030, yakni menurunkan kasus kematian ibu hingga mencapai nol kasus atau Zero Maternal Death.

    ‎Selain itu, pemerintah menargetkan Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Bayi berada di bawah target nasional 2030 serta seluruh Puskesmas di Raja Ampat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

    ‎Untuk mendukung target tersebut, rancangan RAD memperkirakan kebutuhan anggaran mulai 2027 hingga 2030. Anggaran diarahkan antara lain untuk pengadaan dan pemeliharaan ambulans air medis, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, operasional Rumah Tunggu Kelahiran serta penguatan logistik obat dan alat kesehatan maternal-neonatal di wilayah terpencil.

    ‎Pembiayaan direncanakan bersumber dari kombinasi APBD, DAK, BOK, Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan.

    ‎RAD tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah merancang pembentukan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Raja Ampat yang diketuai Sekretaris Daerah, dengan Dinas Kesehatan sebagai sekretariat teknis.

    ‎Bappeda memiliki peran dalam sinkronisasi program ke dalam RKPD, koordinasi pendanaan lintas sektor serta monitoring dan evaluasi indikator pembangunan.

    ‎Sementara Dinas Kesehatan menangani aspek klinis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, obat-obatan dan sistem rujukan. DP3AP2KB diarahkan memperkuat edukasi keluarga berencana pascapersalinan dan perubahan perilaku, sedangkan Dinas Perhubungan mendukung aspek transportasi laut dan aksesibilitas rujukan.

    ‎DPMK juga diarahkan mendorong optimalisasi Dana Desa untuk mendukung Posyandu, insentif kader dan sarana transportasi rujukan di tingkat kampung.

    ‎Dengan pendekatan tersebut, penurunan kematian ibu dan anak di Raja Ampat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan medis, tetapi sebagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan perencanaan, anggaran, transportasi, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi lintas sektor.

    ‎Rancangan RAD juga mengatur penguatan monitoring dan evaluasi. Supervisi fasilitatif direncanakan dilakukan minimal dua kali dalam setahun ke seluruh Puskesmas dengan fokus pada ketersediaan obat emergensi maternal, peralatan resusitasi neonatus dan kepatuhan terhadap standar pelayanan persalinan.

    ‎Setiap terjadi kasus kematian ibu atau bayi, pemerintah daerah merencanakan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) untuk mengidentifikasi akar persoalan, termasuk kemungkinan kendala medis, keterlambatan transportasi rujukan maupun faktor keluarga.

    ‎Hasil audit diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi dasar perbaikan agar kejadian serupa dapat dicegah.

    ‎Raja Ampat sendiri merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam lokus Project EMBRACE, kerja sama Pemerintah Republik Indonesia, UNICEF dan KOICA.

    ‎Melalui RAD KKNPKIA 2026–2030, pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan berbagai rencana tersebut benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta diwujudkan menjadi layanan nyata bagi ibu dan anak, khususnya masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil.

    ‎Target Zero Maternal Death pada 2030 pada akhirnya bukan hanya soal angka dalam dokumen perencanaan, tetapi akan diuji oleh kemampuan pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, aman dan terjangkau hingga ke kampung-kampung terluar Raja Ampat

  • Yusdi Lamatenggo Dorong Konsep “Pentahelix Plus” untuk Perkuat Ekowisata Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Strategi pengembangan ekowisata di Papua Barat Daya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, saat menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Parallel pada kegiatan Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA SUMMIT) di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Kamis (3/9/2026).

    Dalam sesi yang mengangkat tema “Strategi Pengembangan Ekowisata Provinsi Papua Barat Daya” itu, Yusdi memperkenalkan konsep Pentahelix Plus sebagai pendekatan kolaboratif dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Menurut Yusdi, konsep Pentahelix bukanlah hal baru dalam perjalanan pengembangan pariwisata yang telah digelutinya selama sekitar 21 tahun, khususnya ketika dirinya berkecimpung dalam pengelolaan pariwisata di Raja Ampat.

    Konsep tersebut pada dasarnya melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha atau swasta, serta media. Namun, dalam penerapannya di Papua Barat Daya, Yusdi menilai diperlukan satu unsur penguat, yakni kepemimpinan atau leadership.

    Ia menyebut unsur kepemimpinan tersebut sebagai “plus”, yang menggambarkan keberpihakan dan komitmen pimpinan daerah dalam menentukan arah pembangunan pariwisata.

    “Karena tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri, bersama kita jaga alam, berdayakan masyarakat dan majukan ekonomi,” kata Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, masing-masing unsur dalam Pentahelix memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi, fasilitasi, perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur hingga pengawasan.

    Sementara masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi, sekaligus menjadi penjaga lingkungan dan budaya serta pihak yang menerima manfaat dari aktivitas pariwisata.

    Dari sisi akademisi, perannya mencakup riset, inovasi, edukasi, pendampingan hingga pengembangan pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun penerapan praktik terbaik di lapangan.

    Adapun sektor bisnis dan swasta diharapkan mengambil peran melalui investasi, pengembangan produk dan layanan wisata, pemasaran, serta penerapan prinsip-prinsip bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

    Sedangkan media memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada publik, mempromosikan destinasi, membangun kampanye positif, sekaligus membentuk citra ekowisata Papua Barat Daya sebagai destinasi yang berkelanjutan.

    Yusdi menegaskan, keberhasilan ekowisata pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal untuk bertransformasi dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Dan masyarakat sebagai pelaku utama akan bertransformasi memanfaatkan ekowisata yang berkelanjutan. Transformasi ini telah sering kita saksikan sendiri, bagaimana yang dulunya pemburu, aktif menebang pohon, penggunaan alat tangkap perikanan tidak ramah lingkungan, kini menjadi penjaga alam dan kelestariannya,” ungkap Yusdi Lamatenggo.

    Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana aktivitas pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan budaya bagi generasi mendatang.

  • Bappeda Raja Ampat Ikuti Pendampingan Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak

    SORONG, MELANESIATIMES.COM — Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat turut mengikuti kegiatan Pendampingan Operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) Tahun 2026–2030 untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    ‎Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas ini berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 3–4 September 2026, di Swiss-Belhotel Sorong, Kota Sorong.

    ‎Kegiatan dibuka oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Viktor Solossa, S.Pd., ST., MT., yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

    ‎Empat OPD Kabupaten Raja Ampat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta RSUD Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Pelibatan empat OPD tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan kematian ibu dan anak. Sebab, persoalan kesehatan ibu dan anak tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga membutuhkan dukungan perencanaan pembangunan, penganggaran, keluarga berencana serta penguatan fasilitas kesehatan.

    ‎Dalam pendampingan tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat pemetaan dan analisis situasi, reorganisasi pelayanan, penentuan paket intervensi kunci, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta integrasi program kesehatan ibu dan anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

    ‎Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu daerah yang masuk dalam lokus Project EMBRACE, sebuah kerja sama Pemerintah Republik Indonesia, UNICEF dan KOICA yang diarahkan pada upaya percepatan penurunan kematian ibu dan anak.

    ‎Keterlibatan Bappeda bersama perangkat daerah terkait diharapkan dapat memastikan hasil pendampingan diterjemahkan ke dalam program prioritas daerah, termasuk melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah.

    ‎Forum tersebut juga menjadi ruang bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, UNICEF dan mitra pembangunan untuk membahas kondisi serta strategi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya

  • Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Kuasa Hukum Simon Petrus Desak Penyidik Panggil Pansel dan YS

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kuasa hukum Simon Petrus Baru Yosep Titirlolobi, S.H., mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat Daya segera memanggil Panitia Seleksi (Pansel) dan anggota DPR Papua Barat Daya (DPRP-PBD) jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus), Yermias Yanuarius Sedik.

    Desakan tersebut disampaikan menyusul telah berkekuatan hukum tetapnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado dalam perkara yang diajukan kliennya. Yosep menyebut, putusan tersebut dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan Simon Petrus.

    “Putusan PTTUN Manado telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, sudah waktunya penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya segera melakukan pemanggilan terhadap seluruh Panitia Seleksi dan Yermias Yanuarius Sedik,” kata Yosep kepada media ini.

    Menurut Yosep, pihaknya menduga terdapat persoalan dalam proses verifikasi administrasi calon anggota DPRP-PBD jalur pengangkatan, khususnya terkait surat pernyataan bebas dari afiliasi partai politik.

    Ia menduga surat pernyataan tersebut telah dimanipulasi untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga Yermias Sedik dapat lolos sebagai calon anggota DPRP-PBD melalui mekanisme pengangkatan atau jalur Otsus untuk masa bakti 2024-2029.

    Yosep menjelaskan, kliennya telah memenangkan perkara di PTTUN Manado melawan Kementerian Dalam Negeri selaku Tergugat II dan Yermias Yanuarius Sedik selaku Tergugat II Intervensi.

    Perkara tersebut diputus melalui Putusan PTTUN Manado Nomor 9/Pbt.BHT/G/2025/PT.TUN.MDO tanggal 2 Desember 2025. Putusan itu kemudian diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/TUN/2026 tanggal 27 Juli 2026 yang menolak permohonan kasasi Yermias Yanuarius Sedik maupun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

    “Klien kami, Simon Petrus, telah memenangkan perkara tersebut. Putusan kasasi Mahkamah Agung juga telah menolak permohonan kasasi para pemohon. Artinya, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Yosep.

    Ia menambahkan, laporan pengaduan Simon Petrus telah disampaikan kepada pihak kepolisian pada 9 September 2025. Selanjutnya, Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/30-a/Res 1.24./2025/Ditreskrimum tertanggal 30 September 2025.

    “Laporan klien kami sudah dibuat sejak 9 September 2025 dan surat perintah penyelidikan juga sudah diterbitkan pada 30 September 2025, ketika proses persidangan di PTTUN Manado masih berlangsung,” jelasnya.

    Yosep kemudian menyoroti ketentuan mengenai persyaratan calon anggota DPRP-PBD melalui jalur pengangkatan. Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua mengatur persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota DPRP dari jalur pengangkatan.

    “Ketentuannya sangat ketat. Calon anggota DPRP-PBD jalur pengangkatan wajib bersih dari afiliasi partai politik, karena pengisian kursi melalui jalur pengangkatan ditujukan bagi Orang Asli Papua dari unsur adat dan masyarakat, bukan dari partai politik,” tegas Yosep.

    Dalam konteks hukum pidana, Yosep menyebut dugaan pelanggaran tersebut berpotensi dikaitkan dengan ketentuan mengenai pemalsuan surat maupun keterangan palsu apabila dalam proses verifikasi ditemukan adanya pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

    Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 391 dan Pasal 394 KUHP sebagaimana yang menurutnya relevan dengan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak benar. Namun, Yosep menegaskan bahwa pembuktian unsur pidana sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum.

    “Apabila terbukti ada pihak yang membuat surat pernyataan palsu atau ada pihak yang dengan sengaja membantu meloloskan hasil verifikasi yang tidak sesuai fakta, tentu ada konsekuensi hukum pidananya. Tetapi kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana berada pada penyidik,” katanya.

    Selain dugaan pemalsuan, Yosep juga menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses seleksi. Ia menyebut penggunaan jabatan dan fasilitas negara untuk meloloskan pihak yang tidak memenuhi persyaratan, apabila nantinya terbukti, dapat memiliki konsekuensi hukum.

    Yosep turut mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 604 KUHP baru mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

    “Jika seseorang menggunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, tentu harus dilihat apakah seluruh unsur pidananya terpenuhi,” jelasnya.

    Menurut Yosep, dugaan pelanggaran tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Ia meminta penyidik tidak berhenti pada laporan pengaduan, tetapi segera memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses seleksi dan verifikasi administrasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Pansel disebut telah mengetahui status Yermias Sedik sebagai pengurus partai politik dengan jabatan wakil sekretaris. Namun, menurut Yosep, pihaknya menduga Pansel tetap meloloskan yang bersangkutan dalam proses seleksi.

    “Pansel diduga telah mengetahui bahwa Yermias Sedik merupakan pengurus partai politik dengan jabatan sebagai wakil sekretaris. Tetapi tetap diloloskan. Jika benar demikian, tentu ini harus diperiksa secara serius karena berkaitan dengan ketentuan PP Nomor 106 Tahun 2021, khususnya Pasal 52 ayat (2) huruf p,” tegasnya.

    Yosep berharap penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya segera mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

    “Sekarang kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami hanya meminta agar laporan klien kami ditindaklanjuti secara profesional, transparan dan berdasarkan hukum,” pungkas Yosep.