Melanesia Times

Blog

  • Kadis Kesehatan Raja Ampat Akui Pernah Minta Klinik PT MER Hentikan Operasional

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, dr. Engelbert MS Wader, mengakui pernah meminta fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan PT Misool Eco Resort (MER) menghentikan operasional karena persyaratan perizinan belum terpenuhi.

    “Kami sebelumnya sudah meminta agar operasional dihentikan terlebih dahulu sampai seluruh persyaratan dan perizinan dipenuhi,” kata Engelbert saat dikonfirmasi mengenai status Klinik PT MER, Kamis (3/9/26).

    Pernyataan tersebut diperkuat Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/149/DK-RA/III/2026 tertanggal 4 Maret 2026. Dalam surat itu, Dinas Kesehatan menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan PT MER belum memiliki izin klinik maupun nomor izin operasional klinik.

    Surat tersebut juga menyebut fasilitas kesehatan PT MER belum melaporkan izin dokter klinik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat.

    Engelbert mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi terbaru fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

    “Kami akan melakukan inspeksi ke PT Misool Eco Resort untuk melihat kondisi dan status fasilitas pelayanan kesehatan tersebut,” ujarnya.

    Pemeriksaan itu akan mencakup status perizinan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas PT MER.

    Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah persyaratan yang sebelumnya diminta Dinas Kesehatan telah dipenuhi atau masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan tersebut.

    Hasil inspeksi Dinas Kesehatan nantinya menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap status Klinik PT MER.

  • APBD Baru Terserap 37%, Banggar PBD Minta OPD Gaspol di Empat Bulan Terakhir

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Badan Anggaran (Banggar) DPRP Papua Barat Daya menyoroti sejumlah persoalan dalam penganggaran yang turut memengaruhi realisasi APBD Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang telah memiliki peruntukan khusus sehingga tidak fleksibel digunakan untuk membiayai program lainnya.

    Ketua Banggar DPRP Papua Barat Daya, Febry Andjar, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu catatan yang ditemukan dalam pendalaman bersama OPD mitra kerja selama pembahasan realisasi anggaran dan program.

    Menurut Febry, Dana Otsus memiliki ketentuan penggunaan yang telah dikunci berdasarkan sasaran dan output tertentu. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut diarahkan untuk program yang memiliki sasaran Orang Asli Papua (OAP).

    “Dana Otsus ini sudah terkunci penggunaannya, sehingga tidak fleksibel dipergunakan dalam penganggaran. Ini menjadi salah satu temuan kami,” ujar Febry usai rapat dengar pendapat bersama OPD di Kantor DPRP Papua Barat Daya, pada Kamis (3/9/2026).

    Ia menjelaskan, karakter Dana Otsus yang berbasis output dan sasaran membuat pemerintah daerah tidak bisa secara bebas mengalokasikannya untuk program-program lain di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

    “Dana Otsus ini berbasis output, kinerjanya dengan sasaran adalah OAP. Jadi tidak fleksibel untuk program-program lain,” jelasnya.

    Selain penggunaannya yang telah ditentukan, Febry menyebut porsi anggaran yang tersedia juga relatif terbatas. Bahkan, sebagian Dana Otsus telah dialokasikan langsung kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga ruang fiskal pemerintah provinsi menjadi semakin terbatas.

    “Anggaran ini juga relatif sedikit, dan ada sebagian yang sudah langsung ke kabupaten/kota. Sehingga ruang kita di provinsi untuk menggunakan anggaran tersebut menjadi terbatas,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah sumber pendapatan daerah lainnya yang memiliki ruang lebih fleksibel dalam penganggaran, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    “Tidak seperti sumber dana lainnya yang lebih fleksibel, seperti DAU, PAD dan DBH,” katanya.

    Menurut Febry, persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika penganggaran yang perlu menjadi perhatian bersama, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga dirasakan pemerintah daerah.

    Sementara itu, Banggar DPRP PBD mengungkapkan realisasi penyerapan APBD induk secara akumulasi baru mencapai sekitar 37%. Namun, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh OPD sehingga tidak serta-merta menggambarkan rendahnya kinerja seluruh perangkat daerah.

    Febry menyebut terdapat sejumlah OPD yang realisasi anggarannya telah mencapai lebih dari 60%. Bahkan, sejumlah pekerjaan telah masuk tahap kontrak dan progres fisiknya telah berjalan di lapangan.

    “Secara akumulasi memang 37%, tetapi ada OPD-OPD yang sebenarnya sudah lewat dari 60 persen. Ada pekerjaan yang sudah kontrak, dan temuannya memang bervariasi,” katanya.

    Banggar DPRP PBD telah melakukan pendalaman terhadap 12 OPD selama empat hari pembahasan. Masih terdapat satu OPD yang belum tuntas dibahas karena pejabat terkait sedang berada di Jakarta dalam agenda penyelesaian sengketa tiga pulau.

    Febry mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan persoalan realisasi anggaran di masing-masing OPD cukup beragam. Namun, salah satu benang merah yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran dan dampak efisiensi terhadap pelaksanaan program.

    Karena itu, Banggar DPRP PBD mendorong seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dalam empat bulan terakhir tahun anggaran 2026. Percepatan tersebut dinilai penting agar program yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

    “Kita harapkan bukan hanya harapan tim Banggar, tetapi harapan semua kita agar semua program bisa cepat dieksekusi. Karena ini kan semua kita bicara tentang kepentingan masyarakat Papua Barat Daya,” tegas Febry.

    Ia juga menekankan pentingnya mempercepat proses perencanaan, pembahasan hingga penetapan anggaran. Menurutnya, keterlambatan pada satu tahapan dapat berdampak terhadap keseluruhan kalender pelaksanaan program pemerintah.

    “Kita boleh buat perencanaan, tapi kalau pembahasan juga agak lama, ini kan semua berpengaruh. Kalendernya semua bergeser. Kita harap ini semua bisa cepat, sehingga bisa dieksekusi untuk perubahan, sehingga induknya kita tidak lama juga,” tutupnya.

  • Kabar Baik! Gaji PPPK Paruh Waktu Maluku Tengah Disepakati Rp2,5 Juta per Bulan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Kabar baik diterima para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah daerah bersama DPRD setempat menyepakati besaran pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp2,5 juta per bulan.

    Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maluku Tengah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Tengah, Kamis (3/9/2026).

    Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry MC Haurissa, menyampaikan langsung hasil kesepakatan tersebut dalam konferensi pers usai rapat.

    “Hari ini kami Banggar dan TAPD telah menyepakati pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp2,5 juta per bulan,” kata Haurissa.

    Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian terhadap pembayaran hak para PPPK Paruh Waktu yang selama ini menjalankan tugas pelayanan pemerintahan di berbagai sektor.

    Haurissa menjelaskan, pembiayaan pembayaran gaji tersebut akan ditopang melalui tambahan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

    “Tambahan 60 miliar lebih yang diberikan pemerintah pusat, kami sepakati di dalamnya untuk pembayaran gaji rekan-rekan PPPK PW dengan besaran jumlah yang telah disampaikan,” ungkapnya.

    Ia berharap, dengan adanya kesepakatan tersebut, persoalan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Maluku Tengah dapat segera diselesaikan sehingga para pegawai memperoleh kepastian terhadap hak yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka.

    Pada kesempatan yang sama, Haurissa turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, bersama jajaran pemerintah daerah yang telah berupaya mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Maluku Tengah dan jajaran yang sudah mengupayakan penambahan gaji PPPK Paruh Waktu melalui DAU Tambahan tersebut,” ujar Haurissa.

    Kesepakatan pembayaran gaji sebesar Rp2,5 juta per bulan tersebut diharapkan menjadi kabar baik bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Maluku Tengah sekaligus memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak para pegawai yang telah mengabdi dalam pelayanan pemerintahan. (HUAT)

  • 1.616 Warga Klasabi Terima Bantuan Beras, Kelurahan Salurkan 4.848 Karung untuk Tiga Bulan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sebanyak 1.616 warga Kelurahan Klasabi, Distrik Manoi, Kota Sorong, mulai menerima bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama tiga bulan ke depan.

    Kepala Kelurahan Klasabi, Abdul Rasid Hanubun, mengatakan penyaluran bantuan beras tersebut mulai dilakukan pada Kamis (3/9/2026) setelah pihak kelurahan menerima pasokan beras dari pemerintah.

    “Sejak beberapa waktu lalu, baru saja ada pengiriman beras Raskin. Hari ini, kami mulai membagikannya kepada warga Kelurahan Klasabi,” ujar Abdul Rasid saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (3/9/2026).

    Menurutnya, bantuan tersebut diperuntukkan bagi 1.616 jiwa warga yang telah ditetapkan sebagai penerima. Masing-masing warga mendapatkan alokasi beras sebanyak 30 kilogram untuk kebutuhan selama tiga bulan.

    “Setiap karung berisi 10 kilo, sehingga 30 kilo setara dengan tiga karung per orang,” jelasnya.

    Abdul Rasid menyebutkan, total bantuan beras yang diterima Kelurahan Klasabi mencapai 4.848 karung. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 1.616 penerima selama periode tiga bulan.

    Pihak Kelurahan Klasabi, lanjutnya, akan terus melakukan penyaluran secara bertahap hingga seluruh warga yang berhak menerima mendapatkan jatah bantuan tersebut.

    “Kami dari Kelurahan Klasabi mulai menyalurkan kepada warga hari ini, hingga semua menerima jatahnya,” katanya.

    Ia berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

    Dengan penyaluran 4.848 karung beras tersebut, pemerintah kelurahan memastikan bantuan diberikan kepada warga sesuai data penerima yang telah ditetapkan.

  • Sertijab Kapolda PBD Digelar di Mabes Polri, Hengki Haryadi Resmi Pimpin Polda Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolda Papua Barat Daya resmi dilaksanakan di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB atau 15.00 WIT.

    Prosesi Sertijab dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan merupakan bagian dari rangkaian serah terima jabatan sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dalam prosesi tersebut, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., secara resmi menyerahkan tongkat komando Kapolda Papua Barat Daya kepada Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H.

    Dengan serah terima tersebut, Brigjen Pol. Hengki Haryadi resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru.

    Kasubid PID Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, membenarkan pelaksanaan Sertijab tersebut.

    “Serah terima jabatan Kapolda Papua Barat Daya telah dilaksanakan pada Rabu, 2 September 2026, di Ruang Rupatama Mabes Polri,” ujar Kompol Jenny S.A. Hengkelare.

    Pergantian pimpinan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran organisasi, pengembangan karier, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

    Selama memimpin Polda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru telah menjalankan berbagai tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Papua Barat Daya.

    Sementara itu, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., kini mendapat amanah untuk memimpin Polda Papua Barat Daya. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya di lingkungan Polri, kepemimpinan baru tersebut diharapkan dapat memperkuat soliditas organisasi dan profesionalisme personel.

    Selain itu, kepemimpinan Hengki Haryadi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di wilayah Papua Barat Daya.

    Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

    Pergantian pucuk pimpinan Polda Papua Barat Daya ini menjadi momentum baru bagi institusi kepolisian untuk memperkuat komitmen dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Tanah Papua.

    Dengan resmi bergantinya tongkat komando tersebut, publik kini menantikan langkah-langkah strategis Brigjen Pol. Hengki Haryadi dalam memimpin Polda Papua Barat Daya dan menjawab berbagai tantangan keamanan serta penegakan hukum di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut. (***)

  • Serikat Pekerja Bongkar Dugaan Pelanggaran Hak TKBM Klayum, DPRK Kota Sorong Diminta Bertindak Tegas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kota dan Kabupaten Sorong, Pieter Sagisolo, menyatakan dukungan terhadap langkah DPRK Kota Sorong yang tengah berupaya menyelesaikan persoalan hak-hak normatif tenaga kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dikelola Koperasi TKBM Klayum.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pieter usai mengikuti pertemuan bersama Komisi I DPRK Kota Sorong di Kantor DPRK Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).

    Menurut Pieter, persoalan yang terjadi di lingkungan Koperasi TKBM Klayum bukan merupakan persoalan baru. Bahkan, kata dia, permasalahan tersebut sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan hingga menghasilkan penetapan yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pihak koperasi.

    “Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya apa yang dilaksanakan oleh DPRK Kota Sorong selama ini. Karena persoalan hak-hak normatif tenaga kerja TKBM yang dikelola Koperasi TKBM Klayum selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku,” kata Pieter.

    Ia menyoroti salah satu persoalan serius, yakni hak ahli waris tenaga kerja TKBM yang meninggal dunia. Pieter menyebut terdapat pekerja yang meninggal dunia namun hak-haknya tidak dibayarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

    Pieter juga mempertanyakan kebiasaan pembayaran santunan sebesar Rp20 juta yang menurutnya tidak memiliki dasar yang jelas apabila diberlakukan secara umum, baik terhadap pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun meninggal dunia karena sebab lainnya.

    “Dia selalu membayar dengan cara dicicil. Ada Rp20 juta. Orang meninggal dibayar Rp20 juta. Kalau kecelakaan kerja atau meninggal biasa, tetap dibayar Rp20 juta. Saya sebagai serikat pekerja mempertanyakan dasar hukumnya, dari mana pembayaran Rp20 juta itu?” tegasnya.

    Menurut Pieter, mekanisme tersebut perlu dilihat kembali karena terdapat ketentuan yang lebih jelas dalam berbagai regulasi, termasuk kesepakatan terkait kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Sorong.

    Ia menjelaskan, dalam kesepakatan bongkar muat antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dengan Koperasi TKBM Klayum, telah diatur sejumlah hak pekerja, termasuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kesepakatan bongkar muat itu sebenarnya sangat bagus. Hak-hak pekerja sudah diatur, bahkan ada ketentuan mengenai BPJS, JKK, JKM dan jaminan lainnya. Sayangnya, dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang sudah disepakati,” ujarnya.

    Pieter menilai persoalan tersebut seharusnya tidak berlarut-larut apabila pihak Koperasi TKBM Klayum sejak awal memberikan respons terhadap penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan.

    Ia mengungkapkan, sebelumnya pihak serikat pekerja telah menyampaikan pengaduan terkait hak-hak ahli waris pekerja TKBM yang meninggal dunia kepada pengawas ketenagakerjaan. Salah satu kasus yang disebutnya adalah pekerja bernama Abdul Rahman yang meninggal dunia di Deck 5 sebuah kapal.

    Pengaduan tersebut kemudian diproses melalui pengawas ketenagakerjaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

    “Prosesnya cukup lama. Mereka melakukan pemeriksaan, kemudian melahirkan penetapan pengawas. Penetapan itu sudah ada di tangan DPR, Koperasi TKBM Klayum, Pelindo, KSOP, Dinas Koperasi, pemerintah provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Pieter.

    Dalam penetapan tersebut, lanjutnya, para pihak diberikan waktu selama 14 hari untuk memberikan jawaban apakah menerima atau keberatan terhadap keputusan pengawas ketenagakerjaan.

    Pieter mengatakan, pihak serikat pekerja pada saat itu telah menyampaikan bahwa mereka menerima penetapan tersebut dan tidak mengajukan keberatan. Namun, menurut dia, Koperasi TKBM Klayum tidak memberikan jawaban atas penetapan tersebut.

    “Kalau koperasi tidak menerima, ada mekanismenya. Berkasnya bisa dikirimkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. Tapi yang terjadi, Koperasi TKBM Klayum memilih diam dan tidak memberikan jawaban,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut, menurut Pieter, membuat persoalan semakin panjang dan mendorong para ahli waris terus mempertanyakan kepastian pembayaran hak mereka.

    Ia mengatakan sejumlah ahli waris bahkan berulang kali meminta penjelasan mengenai kapan hak mereka akan diselesaikan.

    “Mereka selalu bertanya kepada saya, Pak Pieter, urusan ini betul atau tidak? Kapan mau dibayar? Karena mereka juga sudah tahu bahwa pengawas ketenagakerjaan sudah membuat perhitungan dan penetapan,” katanya.

    Selain persoalan hak ahli waris, Pieter juga menyoroti kepesertaan pekerja TKBM dalam program jaminan sosial. Ia menyebut terdapat sejumlah program yang menurutnya tidak didaftarkan sebagaimana mestinya.

    “Yang dituntut ini baru JKK dan JKM. Jaminan hari tua tidak didaftarkan, jaminan pemeliharaan kesehatan juga tidak. Kemudian hak-hak jaminan pensiun. Empat program yang diatur itu tidak pernah dilaporkan,” ujarnya.

    Menurut Pieter, kepesertaan JKK dan JKM baru dilaporkan pada 2022. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, terutama mereka yang telah meninggal dunia pada tahun-tahun sebelumnya.

    Karena itu, ia mengapresiasi langkah DPRK Kota Sorong, khususnya Komisi I, yang kembali membahas persoalan tersebut dan berupaya mencari jalan keluar.

    “Saya menyatakan apresiasi dan sangat mendukung DPRK Kota Sorong. Kalau bukan DPR yang mengurus persoalan ini, siapa lagi? Mau berharap kepada siapa? Di pelabuhan itu ada tenaga TKBM yang bekerja dan mereka juga harus mendapatkan hak-haknya,” tegas Pieter.

    Pieter berharap pembahasan yang dilakukan DPRK Kota Sorong dapat menghasilkan penyelesaian yang konkret, sehingga hak-hak pekerja maupun ahli waris dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan bongkar muat yang telah dibuat.

    Ia juga meminta seluruh pihak terkait, termasuk Koperasi TKBM Klayum, Pelindo, KSOP, pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh dan transparan.

    “Kesepakatan bongkar muat itu sudah ada dan isinya sangat bagus. Pelindo juga selama ini membayarkan uang sesuai mekanisme yang ada. Karena itu, yang perlu dipastikan adalah pelaksanaannya agar hak-hak tenaga kerja benar-benar sampai kepada pekerja dan ahli waris,” pungkasnya.

  • Api di Lahan, Masalah di Hukum: Polres Raja Ampat Ingatkan Ancaman Pidana

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Memasuki musim kemarau, ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Raja Ampat kembali menjadi perhatian. Satuan Binmas Polres Raja Ampat turun langsung menemui warga dan mengingatkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi dapat berujung pada persoalan hukum apabila menimbulkan dampak yang dilarang peraturan perundang-undangan.

    ‎Peringatan tersebut disampaikan Kasat Binmas Polres Raja Ampat IPTU Sahdun bersama personelnya saat melaksanakan sosialisasi pencegahan Karhutla secara door to door di kawasan Stadion, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Rabu (2/9/2026).

    ‎Polisi menyasar sejumlah masyarakat pengguna lahan di sekitar kompleks Stadion. Dalam pertemuan tersebut, warga diberikan pemahaman mengenai bahaya penggunaan api untuk membuka lahan, potensi meluasnya kebakaran pada musim kemarau serta konsekuensi hukum yang dapat muncul apabila aktivitas tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

    ‎Sat Binmas mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko menggunakan api untuk membersihkan maupun membuka lahan. Terlebih pada kondisi kemarau, api dapat dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan.

    ‎Polisi juga mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton ketika menemukan titik api. Warga diminta ikut melakukan pengawasan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api kepada posko siaga Karhutla, Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.

    ‎“Pencegahan harus dimulai dari masyarakat. Jangan menunggu api membesar baru dilakukan penanganan,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

    ‎Selain itu, warga dianjurkan melakukan patroli mandiri di lahan, kebun dan kawasan hutan sekitar permukiman, khususnya pada jam yang dinilai rawan, yakni sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIT.

    ‎Masyarakat juga diminta menyiapkan peralatan pemadaman sederhana serta membuat sekat bakar di sekitar lahan sebagai langkah antisipasi agar api tidak mudah menyebar.

    ‎Dalam sosialisasi tersebut, polisi turut mengingatkan ketentuan hukum terkait pembakaran lahan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    ‎Peringatan ini menjadi penting di tengah kondisi kemarau dan munculnya sejumlah kejadian kebakaran lahan di wilayah Raja Ampat. Upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan petugas pemadam, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak munculnya potensi titik api.

    ‎Sejumlah warga pengguna lahan di kompleks Stadion, yakni Giyanto, Winsino, Muani dan Diman, menjadi bagian dari masyarakat yang menerima langsung sosialisasi tersebut.

    ‎Kegiatan yang dipimpin IPTU Sahdun itu melibatkan IPDA Iksan, AIPTU Sahlan Husen, AIPDA Yan Ayelo, BRIPKA Frengky W., BRIPKA Yosias, BRIPKA Frist K., BRIPTU Roy Watem dan BRIPDA Muclis.

    ‎Polres Raja Ampat berharap peringatan tersebut tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi menjadi kesadaran bersama. Sebab, ketika api sudah membesar dan meluas, persoalannya bukan hanya kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap permukiman, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab.

  • PAPEDA Summit 2026 di Sorong, Satukan Kekuatan untuk Masa Depan Tanah Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Kegiatan yang berlangsung pada 2–4 September 2026 ini mengusung semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”. Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk memperkuat arah pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama pembangunan.

    PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.

    Dari rangkaian pertemuan tersebut disepakati perlunya sebuah platform strategis yang dapat mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, serta pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih regeneratif di Tanah Papua.

    Penyelenggaraan PAPEDA Summit juga tidak terlepas dari posisi strategis Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang masih tersisa di Indonesia. Wilayah ini merupakan pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia, dengan sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove.

    Tanah Papua juga berada di jantung Coral Triangle dan menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.

    Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Tanah Papua menyimpan peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat dan kekayaan alamnya, mulai dari agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata hingga pengembangan jasa lingkungan.

    Karena itu, PAPEDA Summit mendorong paradigma pembangunan yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

    Salah satu fokus utama forum ini adalah memastikan masyarakat adat tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya.

    Forum tersebut diharapkan dapat mempercepat pengakuan dan perlindungan hutan adat serta perhutanan sosial, sekaligus memperkuat tata kelola wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat adat.

    Dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan bahwa forum tersebut harus menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

    “Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.

    Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan wilayah dan tanah adat.

    “Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.

    Pembukaan PAPEDA Summit 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., yang hadir sebagai salah satu keynote speaker.

    Kehadiran Menko Pangan menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah pusat dalam memperkuat dialog mengenai arah pembangunan Tanah Papua, kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal, serta keterkaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

    Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memberikan ruang yang kuat bagi masyarakat adat sekaligus memastikan mereka memperoleh manfaat secara langsung dari proses pembangunan.

    “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya.

    “Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.

    Sementara itu, Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan hingga komunitas internasional.

    Kolaborasi lintas sektor yang dibangun melalui forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan selama tiga hari di Sorong, tetapi berkembang menjadi langkah bersama yang konkret untuk memastikan kekayaan alam Tanah Papua tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang hidup dan menjaganya.

    PAPEDA Summit 2026 memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis. Pertama, penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim.

    Kedua, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut. Ketiga, pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.

    Keempat, penguatan kedaulatan pangan dan energi. Kelima, integrasi ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.

    Selama tiga hari pelaksanaan, PAPEDA Summit 2026 mengangkat tiga tema besar. Hari pertama mengusung tema “Kepemimpinan dan Komitmen” yang berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Hari kedua bertema “Masyarakat Adat dan Ekosistem”, dengan fokus pada kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut.

    Sementara hari ketiga mengangkat tema “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan”, yang membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif dan penguatan kemitraan.

     

    Rangkaian konferensi tersebut terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta hingga mitra pembangunan.

     

    Selain konferensi, PAPEDA Summit 2026 juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua.

     

    Peserta juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke sejumlah kawasan hutan adat, ekowisata dan berbagai inisiatif berbasis komunitas.

    Melalui PAPEDA Summit 2026, Tanah Papua diharapkan dapat menunjukkan bahwa masa depan pembangunan tidak harus dipertentangkan dengan kelestarian alam. Sebaliknya, pembangunan dapat dibangun dengan menjaga keterhubungan antara manusia, alam, budaya dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

  • Brigjen Pol. Hengki Haryadi Ditunjuk Jadi Kapolda Papua Barat Daya, Gantikan Audie Latuheru

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026.

    Dalam keputusan tersebut, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

    Hengki Haryadi menggantikan Brigjen Pol. Audie S. Latuheru, S.I.K., M.Han., yang selanjutnya dipercaya mengemban jabatan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.

    Pergantian jabatan Kapolda Papua Barat Daya tersebut rencananya akan ditindaklanjuti melalui serah terima jabatan (sertijab) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 September 2026 di Mabes Polri.

    Kasubid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, membenarkan adanya mutasi dan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Polda Papua Barat Daya tersebut.

    “Mutasi ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tanggal 30 Agustus 2026,” ujar Kompol Jenny.

    Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan serta pengembangan karier personel Polri. Pergeseran jabatan juga menjadi kesempatan bagi para perwira untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan jenjang karier di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain pergantian Kapolda, sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat Daya juga mengalami rotasi.

    Kombes Pol. Angling Guntoro, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Dirintelkam Polda Papua Barat Daya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirintelkam Polda Papua.

    Posisi Dirintelkam Polda Papua Barat Daya selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Satria Adrie Vibrianto, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Agen Intelijen Kepolisian Madya Tk. III Baintelkam Polri.

    Sementara itu, Kombes Pol. Sachroni Anwar, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Karorena Polda Papua Barat Daya, diangkat sebagai Karorena Polda Maluku.

    Untuk posisi Karorena Polda Papua Barat Daya, jabatan tersebut dipercayakan kepada AKBP Andik Gunawan, S.I.K., M.A.P., yang sebelumnya menjabat Kabag RBP Rorena Polda Jawa Timur.

    Kompol Jenny mengatakan, rangkaian mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

    “Pergeseran jabatan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” katanya.

    Dengan adanya pergantian tersebut, Polda Papua Barat Daya akan memasuki kepemimpinan baru di bawah Brigjen Pol. Hengki Haryadi. Ia selanjutnya akan melanjutkan pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Papua Barat Daya.

  • Reses Tahap II DPRP PBD, Sukriyadi Serap Aspirasi Serta Salurkan Bantuan Kepada Warga Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP PBD) Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Sorong, Sukriyadi, melaksanakan Reses Tahap II Tahun 2026 dengan mengusung tema “Bersama Rakyat Membangun Daerah”.

    Kegiatan reses tersebut dilaksanakan selama lima hari, mulai 18 hingga 22 Agustus 2026, dengan menyambangi tiga titik di wilayah Kota Sorong, yakni Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klasabi.

    Dalam pelaksanaan reses, Sukriyadi secara langsung bertemu dan berdialog dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi serta kebutuhan yang dihadapi warga di masing-masing wilayah.

    Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah keterbatasan akses air bersih, terutama ketika memasuki musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Kondisi tersebut dinilai cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

    Atas persoalan tersebut, masyarakat mengusulkan adanya bantuan pembangunan sumur bor sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara berkelanjutan.

    “Yang pertama, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan air bersih, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Karena itu, masyarakat meminta bantuan sumur bor,” kata Sukriyadi.

    Selain persoalan air bersih, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan penerangan jalan lingkungan. Menurut warga, penerangan jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada malam hari.

    Aspirasi lainnya yang turut disampaikan adalah kebutuhan bantuan mesin alkon. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran, mengingat kejadian kebakaran belakangan ini cukup sering terjadi, khususnya di kawasan permukiman yang padat penduduk.Reses Tahap II DPRP PBD, Sukriyadi Serap Aspirasi Serta Salurkan Bantuan Kepada Warga Kota Sorong

    “Yang kedua, masyarakat meminta bantuan penerangan jalan lingkungan. Kemudian yang ketiga, bantuan mesin alkon untuk mengantisipasi fenomena kebakaran yang akhir-akhir ini sering terjadi, terutama di daerah padat penduduk,” ujarnya.

    Sukriyadi menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan reses akan menjadi catatan penting untuk kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Ia mengatakan, reses bukan hanya menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi merupakan momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

    “Kami akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tahap II ini kepada OPD terkait. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” jelasnya.

    Selain menyerap aspirasi, dalam rangkaian kegiatan reses tersebut Sukriyadi juga menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan membagikan bantuan sembako berupa beras kepada warga di sejumlah titik pelaksanaan reses.Reses Tahap II DPRP PBD, Sukriyadi Serap Aspirasi Serta Salurkan Bantuan Kepada Warga Kota Sorong

    Pembagian sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kedekatan wakil rakyat dengan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    Sukriyadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Barat Daya menambahkan, komunikasi dan sinergi antara masyarakat dengan wakil rakyat harus terus dibangun. Menurutnya, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila program pemerintah benar-benar berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

    “Prinsipnya, kami ingin terus hadir bersama masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan daerah,” pungkasnya.

    Melalui pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Klawuyuk, Klasaman dan Klasabi dapat memperoleh perhatian dari pemerintah, khususnya terkait kebutuhan dasar, infrastruktur lingkungan dan upaya peningkatan keamanan serta kenyamanan masyarakat.