Melanesia Times

Blog

  • Gema Shalawat Warnai Maulid Nabi Muhammad SAW 1448H di Masjid Al-Azhar Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pengurus Masjid Al-Azhar Kota Sorong menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tahun 2026 sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW sekaligus memperkuat ukhuwah dan kepedulian di tengah berbagai tantangan zaman.

    Kegiatan yang mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW di Tengah Tantangan Zaman dan Memperkuat Ukhuwah serta Menebarkan Kepedulian” tersebut berlangsung di Masjid Al-Azhar Kota Sorong, Jalan Baru, pada Ahad (30/8/2026).

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dihadiri sejumlah tokoh agama dan masyarakat, di antaranya Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Barat Daya, Ustadz Hi. Kisman Rahayaan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sorong, Ustadz Hi. Abdul Manan Fakaubun, serta Pimpinan Pondok Modern Boarding School Al-Ghuroba Kabupaten Sorong, Ustadz Abdul Aziz Achirussabhi.

    Turut hadir Anggota DPRK Kota Sorong, Syarif Nari, bersama jamaah dan masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat.

    Kegiatan dilaksanakan usai Sholat Dzuhur dan diawali dengan pembacaan salawat yang dibawakan oleh anak-anak TPA Al-Azhar. Suasana semakin khidmat dengan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an.

    Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Azhar. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum untuk mengimplementasikan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Azhar Sorong, Momentum Meneladani Akhlak Rasulullah

    Puncak kegiatan diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz Achirussabhi. Dalam tausiyahnya, ia mengajak jamaah untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern.

    Menurutnya, keteladanan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, mempererat persaudaraan sesama umat, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Azhar Kota Sorong tersebut diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus mempererat silaturahmi antara pengurus masjid, tokoh agama, jamaah dan masyarakat.

  • Harumkan Nama Papua Barat Daya, Syarah dan Abdul Rauf Raih Juara III MTQ KORPRI Tingkat Nasional

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Provinsi Papua Barat Daya kembali mengukir prestasi membanggakan dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan, 23–30 Agustus 2026.

    Dalam ajang dua tahunan yang diikuti 117 kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi tersebut, khafilah Papua Barat Daya berhasil membawa pulang dua peringkat ketiga dan satu peringkat Harapan II.

    Prestasi pertama diraih Syarah Yunita, S.Pd., ASN pada MTsN Kota Sorong, yang berhasil menempati peringkat ketiga pada cabang Tilawah Al-Qur’an Puteri.

    Sementara itu, Abdul Rauf, S.Pd., ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, juga berhasil mengharumkan nama Papua Barat Daya setelah meraih peringkat ketiga pada cabang Hifzhil Al-Qur’an Surah Al-Baqarah.

    Selain itu, Papua Barat Daya turut meraih prestasi pada cabang Haflah Al-Qur’an Puteri yang diikuti oleh Maryam, S.Pd.I., dan Ni’mawati Rahangmetan. Maryam merupakan guru pada MAN Kota Sorong, sedangkan Ni’mawati Rahangmetan merupakan ASN pada Kementerian Agama Kota Sorong. Keduanya berhasil membawa Papua Barat Daya meraih peringkat Harapan II.

    Keberhasilan tersebut menjadi catatan positif sekaligus peningkatan prestasi kafilah Papua Barat Daya dibandingkan keikutsertaan sebelumnya pada MTQ KORPRI tingkat nasional dua tahun lalu di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Keikutsertaan pada MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 juga menjadi kali kedua bagi Provinsi Papua Barat Daya. Pencapaian ini menunjukkan semakin berkembangnya kemampuan ASN Papua Barat Daya dalam bidang seni baca Al-Qur’an, hafalan, serta penghayatan terhadap nilai-nilai Al-Qur’an.

    MTQ KORPRI Tingkat Nasional tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga merupakan wadah aktualisasi aparatur sipil negara (ASN) dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

    Khafilah Provinsi Papua Barat Daya dalam ajang nasional tersebut turut didampingi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Abdul Gafur, SE. Dukungan dan pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan motivasi kepada para peserta yang membawa nama Papua Barat Daya di tingkat nasional.

    Penyelenggaraan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 secara resmi ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Penutupan menjadi penanda berakhirnya rangkaian perlombaan yang mempertemukan ASN dari berbagai kementerian, lembaga, dan provinsi di Indonesia.

    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Provinsi Maluku Utara selanjutnya dipercaya menjadi tuan rumah MTQ KORPRI Tingkat Nasional pada tahun 2028.

    Raihan dua peringkat ketiga dan satu peringkat Harapan II menjadi bukti bahwa Provinsi Papua Barat Daya mampu bersaing di tingkat nasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi para ASN di Papua Barat Daya untuk terus meningkatkan kemampuan, mengembangkan potensi, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam pengabdian kepada masyarakat dan negara.

  • Gaji Pribadi Jadi Solusi, Aspirasi Masyarakat Raja Ampat Dipertanyakan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Usulan program penguatan ekonomi masyarakat belum masuk anggaran Pemprov Papua Barat Daya. Karena itu, Anggota DPRP Papua Barat Daya Syahrulla Salaten menggunakan sebagian gajinya untuk membantu pengadaan speedboat bagi sejumlah kampung di Raja Ampat.

    Langkah ini patut diapresiasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan: mengapa kebutuhan masyarakat yang telah diajukan melalui pemerintah harus dipenuhi dari gaji pribadi anggota dewan?

    Syahrulla mengatakan usulan tersebut telah diajukan dua kali dalam pembahasan anggaran 2025 dan 2026, tetapi belum mendapat respons.

    “Saya sudah ajukan hampir dua kali penganggaran ke Pemprov Papua Barat Daya, dari 2025 dan 2026, tapi sampai hari ini gubernur tidak menjawab itu,” katanya.

    Menurutnya, transportasi laut penting bagi masyarakat Raja Ampat yang tersebar di 117 kampung.

    “Dari kampung ke kampung, jarak satu mil atau setengah mil saja, mereka tetap membutuhkan kendaraan laut,” ujarnya.

    Karena belum terealisasi, Syahrulla membantu pengadaan speedboat senilai sekitar Rp20 juta per unit, antara lain untuk kampung-kampung di wilayah Mios Mansar. Ia berencana menyalurkan bantuan secara rutin sesuai kemampuan.

    Namun, bantuan pribadi tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah. Pemprov Papua Barat Daya perlu menjelaskan alasan usulan tersebut belum diakomodasi, apakah karena keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan, atau persoalan perencanaan OPD.

    Dalam kerangka UU MD3, DPRP memiliki fungsi representasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, perjuangan aspirasi masyarakat seharusnya tidak berhenti pada bantuan pribadi, tetapi dikawal melalui kebijakan dan penganggaran.

    DPRP bukan lembaga amal. Wakil rakyat harus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme pemerintahan.

    Transportasi laut berkaitan langsung dengan perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antarkampung. Masyarakat membutuhkan sistem anggaran yang bekerja, bukan ketergantungan pada kemampuan pribadi pejabat.

    Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak speedboat yang dapat diberikan dari gaji pribadi, tetapi mengapa kebutuhan yang telah diajukan sejak 2025 dan 2026 belum masuk dalam kebijakan daerah.

  • Kejati Papua Barat Diduga Ubah Pasal Perkara WNA, LBH Gerimis Akan Lapor ke Komisi III DPR RI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., menyoroti penanganan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan warga negara Inggris, Andrew John Miners, yang diketahui merupakan Direktur Utama PT Misool Eco Resort sekaligus Pembina Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi (MER).

    Yosep menduga terdapat perubahan pasal dalam proses penanganan perkara tersebut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, khususnya pada bidang Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum). Ia menilai perubahan tersebut berpotensi menguntungkan tersangka dan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam perkara tersebut.

    “Kami dari LBH Gerimis sudah menduga akan terjadi jual beli pasal oleh Kejati Papua Barat demi membebaskan warga negara asing yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Andrew John Miners,” kata Yosep kepada media ini.

    Menurut Yosep, dugaan tersebut muncul setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik Imigrasi Papua Barat kepada Kejati Papua Barat untuk diproses lebih lanjut. Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dipertanyakan dalam penerapan pasal terhadap para tersangka.

    Diketahui, Andrew John Miners, warga negara Inggris, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana keimigrasian. Menurut Yosep, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam konteks korporasi, termasuk dugaan pemberian keterangan yang tidak benar atau tidak dipenuhinya jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin.

    Yosep menyebut penetapan tersangka oleh penyidik Imigrasi Papua Barat sebelumnya menggunakan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Ia kemudian mempertanyakan penerapan ketentuan pidana terhadap korporasi maupun pihak yang bertindak sebagai penjamin dalam perkara tersebut.

    “Kalau merujuk pada Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2), maka ketika tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus maupun korporasinya. Sementara ayat (2) mengatur mengenai pidana terhadap korporasi,” ujar Yosep.

    Yosep juga menyoroti besaran denda yang menurutnya diterapkan dalam proses penanganan perkara tersebut. Ia mempertanyakan dasar penetapan denda sebesar Rp10 juta serta keputusan untuk tidak melakukan penahanan terhadap dua warga negara asing yang disebut terkait dalam perkara tersebut.

    “Jaksa Penuntut Umum menetapkan denda sebesar Rp10 juta, sementara dua tersangka warga negara asing tidak ditahan. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” katanya.

    Lebih lanjut, Yosep mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut dia, pasal tersebut mengatur mengenai penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.

    “Kalau merujuk Pasal 118 Undang-Undang Keimigrasian, setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak memenuhi jaminannya dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan denda. Karena itu, kami mempertanyakan perubahan penerapan pasal dalam perkara ini,” jelas Yosep.

    Ia menduga setelah perkara memasuki tahap II di Kejati Papua Barat, terjadi perubahan konstruksi hukum dengan menggunakan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian.

    Menurut Yosep, perubahan penerapan pasal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama mengenai dasar hukum dan pertimbangan jaksa dalam menentukan pasal yang dikenakan kepada para tersangka.

    “Jangan sampai perubahan pasal tersebut menjadi cara untuk membebaskan Andrew John Miners dan Dorothea Deardon Nelson. Kami menilai persoalan ini harus dibuka secara transparan agar publik mengetahui dasar hukum yang sebenarnya,” tegasnya.

    LBH Gerimis, kata Yosep, akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui sejumlah lembaga pengawasan. Pihaknya berencana melaporkan dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan bidang pengawasan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

    “LBH Gerimis sebagai pelapor perkara ini di Imigrasi tentunya akan menindaklanjuti dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” ungkap Yosep.

    Selain itu, Yosep mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat pengaduan kepada Komisi III DPR RI. Ia menyebut LBH Gerimis akan dipanggil untuk mengikuti audiensi sebelum agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI.

    Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan bentuk upaya LBH Gerimis untuk memastikan proses penegakan hukum dalam perkara tersebut berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Praktik jual beli pasal atau transaksional hukum, apabila benar terjadi, jelas mencederai marwah, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan,” ujar Yosep.

    Yosep juga membandingkan penegakan hukum di Indonesia dengan aturan keimigrasian di Inggris. Ia menyatakan bahwa pelanggaran keimigrasian maupun pemberian keterangan palsu kepada otoritas resmi di Inggris dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif bagi pelanggarnya.

    Namun, ia menilai penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing di Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan tidak boleh dipengaruhi oleh status kewarganegaraan maupun kepentingan tertentu.

    “Kami tidak ingin hukum di Indonesia menjadi tajam kepada masyarakat biasa tetapi tumpul ketika berhadapan dengan warga negara asing atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Semua harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yosep.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kejati Papua Barat maupun Aspidum Kejati Papua Barat terkait tudingan dan keberatan yang disampaikan LBH Gerimis tersebut.

    Klarifikasi dari pihak Kejati Papua Barat penting untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, perubahan pasal, serta proses penanganan perkara Andrew John Miners dan pihak terkait. (***)

  • Dorong Promosi Wisata Digital, Disparekraf PBD Bekali 15 Influencer OAP dengan Peralatan Konten

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong transformasi digital dalam sektor pariwisata, khususnya melalui penguatan promosi destinasi wisata berbasis media sosial.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Influencer Gathering yang digelar di Universitas Kristen Papua (UKIP) Kota Sorong, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan ini secara khusus menyasar generasi muda Orang Asli Papua (OAP) agar mampu menjadi influencer sekaligus kreator konten pariwisata.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penggunaan influencer menjadi salah satu strategi promosi yang dinilai relevan dengan perkembangan perilaku wisatawan saat ini, terutama kalangan Generasi Z.

    “Wisata sekarang terus kita dorong untuk masuk ke sistem digitalisasi pariwisata. Pengembangan wisata digital itu termasuk dalam hal promosi. Kita mau dorong sekarang promosi menggunakan influencer,” kata Yusdi.

    Menurutnya, wisatawan dari kalangan Gen Z cenderung lebih banyak mencari informasi melalui media sosial dibandingkan mengandalkan pola promosi konvensional seperti iklan televisi maupun media tradisional lainnya.

    “Kenapa influencer? Karena ini sedang menjadi tren dunia. Wisatawan Gen Z sekarang lebih suka mendapatkan informasi dari influencer dan media sosial. Mereka tidak terlalu banyak terlibat dalam iklan-iklan tradisional,” jelasnya.

    Yusdi menilai Papua Barat Daya memiliki potensi besar karena telah memiliki sejumlah influencer muda, khususnya dari kalangan OAP. Karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menghasilkan konten promosi wisata yang kreatif dan berkualitas.

    “Tahun ini kita mau dorong. Ini merupakan pertemuan kedua, setelah yang pertama dua tahun lalu. Sekarang kita dorong khusus anak-anak Orang Asli Papua, teman-teman yang masih muda untuk menjadi influencer,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan konten digital. Selain peningkatan kapasitas, Disparekraf Papua Barat Daya juga memberikan dukungan peralatan kepada tim influencer untuk menunjang aktivitas pembuatan konten di berbagai destinasi wisata.

    Kadisparekraf Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo turut menyerahkan secara langsung sejumlah alat pendukung kepada tim influencer. Peralatan tersebut terdiri dari satu unit smartphone, tripod, dan mikrofon.

    “Para influencer ini kita bekali dengan sarana yang bisa membuat konten dengan baik. Ada smartphone, tripod, mikrofon dan sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan atau membuat konten, termasuk melakukan streaming dari objek wisata,” jelas Yusdi.Dorong Promosi Wisata Digital, Disparekraf PBD Bekali 15 Influencer OAP dengan Peralatan Konten

    Menurutnya, dukungan peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas para influencer dalam mempromosikan destinasi wisata Papua Barat Daya secara lebih menarik dan kekinian.

    Yusdi mencontohkan, para influencer dapat melakukan siaran langsung dari sejumlah destinasi wisata seperti kawasan mangrove, Tanjung Kasuari maupun Pantai Sop. Melalui konten dan siaran langsung tersebut, masyarakat dapat melihat secara langsung aktivitas maupun kondisi destinasi wisata.

    “Misalnya streaming dari mangrove, Tanjung Kasuari atau Pantai Sop. Itu akan membuat orang melihat secara langsung bahwa di sana sedang ada kegiatan wisata. Sehingga bisa menggugah orang untuk datang berkunjung ke suatu tempat wisata,” tuturnya.

    Disparekraf Papua Barat Daya menargetkan sebanyak 15 influencer muda OAP dapat dibina melalui program tersebut. Mereka diharapkan konsisten berkarya dan mampu memperkenalkan berbagai potensi wisata Papua Barat Daya hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

    Yusdi mengatakan, para peserta nantinya tidak hanya diarahkan untuk membuat konten mengenai destinasi wisata alam, tetapi juga dapat mengangkat kekayaan budaya serta berbagai potensi ekonomi kreatif yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

    Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Disparekraf Papua Barat Daya menggandeng UKIP Kota Sorong. Yusdi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif dan promosi digital pariwisata.

    “Kita bekerja sama dengan UKIP karena para pelatih di sini sudah cukup tersedia. SDM di UKIP luar biasa, dan saya pikir kerja sama kita dengan UKIP akan terus kita lanjutkan ke depan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, keberadaan tenaga pelatih dan instruktur di Papua Barat Daya menjadi modal penting untuk meningkatkan kapasitas generasi muda tanpa harus selalu mendatangkan tenaga pelatih dari luar daerah.

    “Kita tidak perlu mendatangkan dari Jawa. Di Papua sendiri, di Sorong, UKIP sudah siap untuk terus berkolaborasi dengan kami. Mereka menyiapkan para pelatih dan instruktur yang bisa mendorong influencer di Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, untuk terus belajar dan menghasilkan karya-karya konten yang luar biasa,” tutupnya.

  • Warga Misool Utara Apresiasi Pelatihan Wasit Sepak Bola ‎

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Pelatihan wasit sepak bola di Distrik Misool Utara mendapat sambutan antusias masyarakat. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan dan memperkuat sepak bola lokal.

    ‎Kepala Kampung Waigama, Atik Rumadaul, mengatakan pelatihan tersebut memberi kesempatan kepada generasi muda untuk memahami sepak bola, termasuk peran dan tanggung jawab wasit.

    ‎“Masyarakat sangat antusias. Anak-anak muda mendapatkan pengetahuan baru tentang sepak bola dan perwasitan,” ujar Atik.

    ‎Menurutnya, wasit yang memahami aturan penting untuk menciptakan pertandingan yang tertib, kompetitif, dan menjunjung fair play. Ia berharap pelatihan dapat berlanjut melalui pembekalan, praktik, dan pengalaman memimpin pertandingan.

    ‎Pelibatan peserta dari lima kampung dinilai dapat memperluas ketersediaan wasit lokal di Misool Utara untuk mendukung kompetisi antarkampung dan turnamen tingkat distrik hingga Kabupaten.

    ‎Atik menilai pembinaan wasit harus berjalan bersama pembinaan pemain dan pelatih agar kompetisi dikelola secara profesional dan adil.

    ‎“Kalau wasit memahami aturan dan memimpin dengan baik, pemain juga akan belajar menghormati aturan dan menjunjung sportivitas,” katanya.

    ‎Mewakili peserta dari lima kampung, Atik menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat serta Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat, Anwar Kopong, atas dukungan terhadap pelatihan tersebut.

    ‎Ia berharap dukungan pembinaan olahraga terus berlanjut agar lahir wasit lokal yang berkualitas, berintegritas, tegas, dan menjunjung sportivitas di Misool Utara.

  • Pelatihan Wasit di Misool Utara, Komisi I DPRK Raja Ampat Tekan Profesionalisme dan Sportivitas

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Pelatihan wasit sepak bola di Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, jadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan sekaligus mendukung perkembangan sepak bola di wilayah kepulauan.

    ‎Kegiatan yang dimulai Rabu, 26 Agustus 2026, ini diikuti 40 peserta dari lima kampung di Distrik Misool Utara. Warga menyambut antusias karena pelatihan ini memberi kesempatan kepada generasi muda untuk belajar aturan dan keterampilan perwasitan.

    ‎Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat, Anwar Kopong, menilai kualitas wasit penting untuk menciptakan kompetisi yang sehat, adil, dan profesional.

    ‎Menurutnya, wasit bukan cuma harus paham aturan, tetapi juga tegas, objektif, berani mengambil keputusan, mampu mengendalikan pertandingan, serta punya integritas dan disiplin.

    ‎“Wasit yang berkualitas akan menghasilkan pertandingan yang berkualitas. Wasit harus paham aturan, tegas saat mengambil keputusan, tetapi tetap bijaksana dan objektif. Ini penting untuk membangun sepak bola yang sehat di Raja Ampat,” ujar Anwar.

    ‎Ia menegaskan, keputusan wasit harus berdasarkan aturan permainan dan tidak dipengaruhi tekanan dari pemain, tim, maupun penonton. Karena itu, pembinaan wasit harus berjalan beriringan dengan pembinaan pemain dan pelatih.

    ‎“Jangan sampai pemainnya berkembang, tetapi perangkat pertandingannya tidak ikut berkembang. Kita butuh keseimbangan. Pemain dibina, pelatih dibina, dan wasit juga harus mendapat pendidikan yang baik,” katanya.

    ‎Ia berharap pelatihan seperti ini bisa digelar rutin agar peserta terus meningkatkan kemampuan dan mendapat pengalaman memimpin pertandingan.

    ‎Dengan melibatkan peserta dari lima kampung, kegiatan ini diharapkan bisa menambah jumlah wasit lokal di Misool Utara untuk mendukung kompetisi antarkampung maupun turnamen tingkat distrik hingga Kabupaten.

    ‎Anwar menegaskan, pembinaan wasit harus terus dilakukan agar kemajuan sepak bola Raja Ampat tidak hanya dilihat dari banyaknya pertandingan, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan, profesionalisme, integritas, dan sportivitas perangkat pertandingan.

    ‎“Kalau kita ingin sepak bola maju, fondasinya harus dibangun dari sekarang. Dari Misool Utara kita berharap lahir wasit-wasit berkualitas yang nantinya mampu memimpin pertandingan di tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.

  • DPRP PBD Dinilai Lamban Tangani Kasus Pekerja, DPD Pelikha Siap Gelar Aksi Demo di Kantor DPRP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPD Pelikha Provinsi Papua Barat Daya, Denisius Faruan, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat Daya dalam merespons persoalan yang dihadapi para pekerja.

    Kekecewaan tersebut disampaikan Denisius melalui rekaman WhatsApp pada Jumat (28/8/2026). Ia menilai, hingga kini belum ada kepastian dari DPRP Papua Barat Daya terkait tindak lanjut pertemuan dan rencana menghadirkan pihak perusahaan untuk membahas persoalan ketenagakerjaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    Denisius mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pertemuan pada 17 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, telah ada komitmen agar perusahaan bersama pihak terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Daya, segera dipanggil untuk mengikuti rapat dengar pendapat atau ruang mediasi.

    “Pada 17 Juli kami sudah melakukan pertemuan dan di situ sudah dibuat pernyataan keras bahwa setelah rapat dengar pendapat, satu atau dua hari kemudian perusahaan akan dipanggil atau dihadirkan para pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi,” ujar Denisius.

    Namun, ia mengaku kecewa karena hingga Jumat (28/8/2026), rencana tersebut belum juga terealisasi. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan jadwal pertemuan, tetapi tidak mendapatkan kepastian.

    “Setiap saat selalu dicek dari tanggal 17 Juli sampai hari ini. Terus dibangun komunikasi, terus dicek, tetapi tidak ada kepastian terkait waktu untuk dibuka ruang,” katanya.

    Denisius menegaskan, pihaknya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Ia hanya berharap DPRP Papua Barat Daya memberikan ruang untuk menghadirkan perusahaan sehingga seluruh pihak dapat mendengar penjelasan dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi para pekerja.

    “Kami hanya meminta perusahaan diundang sekali saja, supaya kita bisa mendengar penjelasan dari pihak perusahaan dalam ruang mediasi,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan, pihaknya kembali menerima informasi bahwa agenda tersebut masih akan ditunda. Informasi itu, kata Denisius, disampaikan melalui komunikasi dengan Ketua Komisi IV DPRP Papua Barat Daya dan kemudian Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya.

    “Baru malam ini ditelepon oleh Ketua Komisi IV dan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat Daya, bahwa ini masih ditunda dan terus ditunda,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat DPD Pelikha Papua Barat Daya berencana mengambil langkah lebih tegas. Denisius mengatakan, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan aksi kepada kepolisian dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi di kantor DPRP Papua Barat Daya.

    “Sebagai Ketua DPD, kami akan melakukan aksi. Besok surat kami masukkan, surat demo akan kami masukkan ke pihak kepolisian, dan kita akan tiduri kantor DPR dalam waktu dekat,” tegas Denisius.

    Menurutnya, kantor DPR merupakan rumah rakyat sehingga seharusnya dapat menjadi ruang bagi masyarakat dan pekerja untuk menyampaikan aspirasi serta mencari penyelesaian terhadap persoalan yang mereka hadapi.

    “Mau dan tidak mau, itu rumah rakyat. Apa pun alasan pelayanan di luar sana, berikan waktu satu hari untuk para karyawan-karyawati,” ujarnya.

    Denisius juga menyoroti lamanya proses penanganan persoalan tersebut. Ia menyebut para pekerja telah mengalami kondisi sulit selama sekitar empat bulan, sementara upaya penyelesaian melalui berbagai pihak dinilai belum membuahkan hasil.

    “Mereka sudah semakin menderita. Sudah empat bulan ini. Dari proses yang awal sampai hari ini, DPR Kabupaten gagal, Disnaker Kabupaten juga gagal, kemudian hari ini lari ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga tidak ditanggapi serius,” katanya.

    Ia menilai terjadi saling lempar kewenangan antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Daya. Ketika persoalan tersebut dibawa ke DPRP Papua Barat Daya, menurutnya, belum juga terdapat langkah konkret.

    “Saling lempar bola antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong. Kemudian hari ini dibawa ke DPR Provinsi pun sudah mau dua bulan. Janji tinggal janji, tidak ada realisasi,” ucapnya.

    Denisius berharap DPRP Papua Barat Daya dapat segera memberikan kepastian dan membuka ruang dialog bersama seluruh pihak terkait. Ia menegaskan, DPD Pelikha akan terus mengawal kepentingan para pekerja hingga ada penyelesaian yang jelas.

    “Kami merasa kecewa terhadap pelayanan DPR Provinsi Papua Barat Daya. Selalu alasan, selalu dalil yang menurut kami tidak ada ruang untuk para pekerja buruh,” pungkasnya.

  • Karhutla di Raja Ampat Meluas, Tim Gabungan Berhasil Padamkan Api di Area 30 Hektare

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sekitar 7–10 kilometer dari Markas Polres Raja Ampat berhasil dipadamkan oleh tim gabungan TNI-Polri bersama sejumlah instansi terkait.

    ‎Kebakaran yang diperkirakan telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan tersebut sempat meluas karena lokasi berada di area yang jauh, luas, berbukit, dan berada di ketinggian, sehingga menyulitkan proses pemadaman.

    ‎AIPDA Lukman, Paur Subbag Dalops Bag Ops Polres Raja Ampat yang juga menjabat sebagai Koordinator Lapangan Satgas Penanganan Karhutla, mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel dari berbagai unsur.

    ‎“Penanganan dilakukan oleh tim gabungan. Sekitar 100 personel batalyon turut dikerahkan bersama unsur Polres, Brimob, Polairud, Basarnas, Satpol PP, dan Posko Induk PBD,” ujar Lukman.

    ‎Menurutnya, berdasarkan estimasi visual di lapangan, luas kawasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20-30 hektare.

    ‎Lukman menjelaskan bahwa seluruh titik api di bagian pinggir kawasan yang berdekatan dengan vegetasi hutan alam telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, bagian tengah kawasan juga telah dipastikan bersih dari sebaran api.

    ‎Proses pemadaman dilakukan secara intensif selama dua hari. Tim gabungan harus berjibaku dengan kondisi medan yang sulit serta keterbatasan sumber dan jangkauan air untuk mencapai titik-titik api.

    ‎Setelah dilakukan penanganan dan penyisiran di sejumlah lokasi, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIT.

    ‎Tim kemudian melakukan pemantauan dan memastikan tidak terdapat lagi sebaran api yang mengarah ke vegetasi hutan alam di sekitar lokasi.

    ‎Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan kebun milik warga yang lokasinya berdekatan dengan vegetasi hutan alami.

    ‎Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengganggu habitat satwa yang dilindungi serta aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak di sektor ekowisata, khususnya wisata pengamatan burung Cenderawasih.

    ‎Sejumlah wisatawan dilaporkan membatalkan kunjungan karena aktivitas satwa terganggu akibat kebakaran.

    ‎Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan personel, masyarakat, kawasan hutan, dan lingkungan sekitar.

    ‎“Dalam satu hari, tim dapat menangani sekitar tiga hingga lima titik api. Kendala utama di lapangan adalah medan yang sulit, lokasi yang jauh, serta keterbatasan jangkauan air,” jelasnya.

    ‎Ia menyebutkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi bagian penting dalam mempercepat pengendalian kebakaran, terutama mengingat kondisi geografis lokasi yang sulit dijangkau.

    ‎Sementara itu, pemilik spot ekowisata yang merasa dirugikan akibat dampak kebakaran telah menyampaikan laporan dan pengaduan secara resmi melalui SPKT Polres Raja Ampat.

    ‎Laporan tersebut telah diterima dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    ‎Tim gabungan memastikan seluruh titik api telah berhasil dikendalikan. Meski api telah padam, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api di lokasi terdampak.

    ‎AIPDA Lukman selaku Koordinator Lapangan Satgas Penanganan Karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Guntur Tamima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Danyon Yonif 863 BB beserta seluruh personel yang telah terlibat dalam proses penanganan dan pemadaman karhutla.

  • KPU Papua Barat Daya dan UNAMIN Perkuat Sinergi Pendidikan Pemilih di Kalangan Mahasiswa

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemilih. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), Kamis (27/8/2026).

    Audiensi dipimpin langsung Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, didampingi Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Fatmawati Annas, serta Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Alexander Duwit.

    Rombongan KPU Papua Barat Daya diterima langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus membahas peluang kerja sama antara KPU dan perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

    Dalam pertemuan itu, KPU Papua Barat Daya menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pendidikan pemilih. Lingkungan kampus dinilai memiliki peran penting dalam membentuk pemilih muda yang tidak hanya memahami proses demokrasi, tetapi juga mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab.

    Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pemilih pemula dan pemilih muda memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi ke depan. Karena itu, pendidikan pemilih di lingkungan kampus diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teknis kepemiluan, tetapi juga mendorong kesadaran mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.

    “Perguruan tinggi merupakan salah satu mitra strategis dalam pendidikan pemilih, terutama untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula. Kami berharap sinergi ini dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang memberikan pemahaman kepemiluan kepada mahasiswa,” ujar perwakilan KPU Papua Barat Daya.

    Rektor UNAMIN, Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H., menyambut baik langkah KPU Papua Barat Daya tersebut. Pihak universitas menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih secara berkala sekaligus mendukung rencana kerja sama yang akan ditindaklanjuti bersama.

    “Kami menyambut baik kerja sama ini dan siap mendukung kegiatan pendidikan pemilih di lingkungan kampus. Ini penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai kepemiluan dan demokrasi,” kata Muhammad Ali.

    Tak hanya melibatkan UNAMIN, pihak universitas juga membuka ruang untuk mengikutsertakan perguruan tinggi lainnya dalam kegiatan yang nantinya dirancang bersama KPU Papua Barat Daya.

    Kolaborasi lintas perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan pemilih sekaligus menciptakan ruang dialog kepemiluan yang lebih terbuka di kalangan mahasiswa dan civitas akademika.

    Melalui sinergi antara penyelenggara pemilu dan dunia pendidikan, pendidikan pemilih di Papua Barat Daya diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang sadar politik, memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.