Melanesia Times

Blog

  • ‎Tarif Naik, Pelayanan Belum Setara: Pemprov PBD Lindungi Konsumen atau Sekadar Menjamin Bisnis PT Belibis? ‎

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kenaikan tarif kapal cepat Sorong–Waisai mulai 1 September 2026 memunculkan pertanyaan: apakah harga yang dibayar penumpang sebanding dengan pelayanan yang diterima.

    ‎Penumpang ber-KTP Raja Ampat membayar Rp125.000, non-KTP Rp175.000, dan wisatawan mancanegara Rp200.000. Pemprov Papua Barat Daya menyebut tarif ini hasil kajian bersama Dinas Perhubungan, KSOP, dan pihak terkait.

    ‎Namun, jika kenaikan tarif didasarkan pada alasan komersial, apakah pelayanan juga meningkat.

    ‎Pemerintah dan PT Belibis perlu menunjukkan perubahan yang jelas, seperti ketepatan waktu, pembatasan penumpang, keselamatan, kebersihan, kenyamanan, pengelolaan bagasi, dan layanan pengaduan.

    ‎Jangan sampai tarif naik, tetapi kualitas pelayanan tetap tidak sebanding. Janji peningkatan ketepatan waktu, keselamatan, dan pelayanan harus dibuktikan, bukan sekadar disampaikan.

    ‎Konsep subsidi silang dapat melindungi masyarakat lokal. Namun, penumpang non-KTP Raja Ampat dan wisatawan yang membayar lebih mahal tetap berhak mendapat pelayanan aman, layak, transparan, dan profesional.

    ‎Subsidi silang tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan.

    ‎Pemerintah menegaskan jumlah penumpang harus sesuai tiket dan tidak boleh ada penumpang tambahan. Aturan ini harus diterapkan konsisten, bukan hanya setelah keluhan muncul.

    ‎Jika tarif naik, indikator peningkatan pelayanan dan keselamatan juga harus jelas serta diawasi secara berkala.

    ‎Perusahaan berhak memperoleh keuntungan wajar, tetapi pemerintah wajib memastikan kepentingan bisnis tidak mengorbankan konsumen.

    ‎Jangan sampai negara kuat menentukan tarif, tetapi lemah memastikan pelayanan yang diterima masyarakat.

    ‎Ketergantungan masyarakat Raja Ampat pada transportasi laut juga membuat posisi konsumen lemah, terutama jika pilihan operator terbatas. Karena itu, pemerintah perlu mendorong kompetisi sehat dan memastikan tersedia operator serta armada yang memenuhi standar.

    ‎Pemprov Papua Barat Daya dan instansi terkait perlu menjelaskan Dasar perhitungan tarif baru, Biaya operasional yang menjadi dasar kenaikan, Indikator peningkatan pelayanan, Pengawasan jumlah penumpang, Evaluasi keselamatan kapal, Kesempatan yang sama bagi operator, Jaminan hak penumpang yang membayar lebih mahal, Mekanisme pengaduan dan perlindungan konsumen.

    ‎Kebijakan tarif harus menjawab bukan hanya berapa yang dibayar, tetapi juga apa yang diterima masyarakat.

    ‎Kenaikan tarif PT Belibis bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen.

    ‎Jika masyarakat membayar lebih mahal, yang harus meningkat bukan hanya harga tiket, melainkan juga pelayanan, keselamatan, transparansi, dan pengawasan. Jangan sampai tarif makin komersial, tetapi hak konsumen dikorbankan.

  • Reses II DPRP Papua Barat Daya, Febry Andjar Serap Keluhan Warga Soal Listrik Hingga Pengembangan Wisata

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong PBD – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP PBD), Febry Jein Andjar, SE., MM., menuntaskan pelaksanaan Reses II Tahun 2026 di sejumlah wilayah pemilihannya. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang hingga kini masih membutuhkan perhatian pemerintah.

    Reses dilaksanakan di dua distrik, yakni Distrik Aimas, meliputi Kelurahan Malagusa dan Malawele, serta Distrik Makbon yang dipusatkan di Kampung Malaumkarta. Di Distrik Makbon, kegiatan turut dihadiri Kepala Kampung Malaumkarta bersama perwakilan masyarakat dari Kampung Malaumkarta, Mibi, dan Swatolo.

    Kegiatan reses berlangsung sejak Senin (2/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari persoalan ketersediaan listrik, kebutuhan rumah ibadah, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, hingga berkurangnya Dana Kampung yang berdampak terhadap kemampuan pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

    Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti masyarakat adalah belum tersedianya jaringan listrik secara merata hingga ke permukiman warga di Distrik Makbon. Ironisnya, sejumlah tiang listrik telah berdiri dan membentang melewati lahan serta kebun milik masyarakat, namun hingga kini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan warga.

    Masyarakat mengaku telah memberikan ruang dan merelakan lahan maupun tanaman tumbuh yang berada di jalur pembangunan jaringan listrik demi mendukung masuknya listrik ke kampung-kampung. Namun, penantian panjang tersebut membuat warga mempertanyakan kapan listrik benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

    Kondisi itu bahkan memunculkan kekecewaan mendalam. Sejumlah warga melontarkan ancaman akan merobohkan tiang-tiang listrik yang selama ini hanya berdiri kokoh di sepanjang jalan tanpa memberikan manfaat penerangan bagi masyarakat.

    “Tiang-tiang listrik sudah lama berdiri di atas lahan masyarakat. Kami sudah merelakan lahan dan tanaman kami untuk pembangunan jaringan listrik, tetapi sampai sekarang masyarakat belum menikmati listrik. Jangan sampai tiang-tiang itu hanya menjadi hiasan di pinggir jalan,” keluh salah seorang warga dalam pertemuan tersebut.

    Selain persoalan listrik, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah, khususnya Gereja Silo. Warga berharap pemerintah dapat membantu penyelesaian pembangunan gedung gereja sekaligus memenuhi kebutuhan mebel dan fasilitas penunjang lainnya.Reses II DPRP Papua Barat Daya, Febry Andjar Serap Keluhan Warga Soal Listrik Hingga Pengembangan Wisata

    Aspirasi lain yang mendapat perhatian adalah pengembangan destinasi wisata Pantai Gauksuak. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat karena memiliki sumber air bersih yang melimpah serta panorama alam yang menarik.

    Saat ini, Pantai Gauksuak mulai diminati sebagai lokasi berkemah, memancing, hingga wisata pengamatan burung-burung khas Papua. Namun, pengembangan destinasi tersebut masih terkendala minimnya fasilitas dasar, terutama toilet dan tempat bilas bagi wisatawan.

    Masyarakat setempat bahkan telah berupaya mengembangkan kawasan wisata tersebut secara mandiri dengan membangun satu unit homestay secara swadaya. Namun, keterbatasan akses listrik dan jaringan internet membuat pengelolaan homestay maupun promosi destinasi wisata belum dapat berjalan secara maksimal.

    Masyarakat adat berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan potensi wisata yang berada di wilayah hak ulayat mereka. Dukungan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

    Letak Pantai Gauksuak yang hanya sekitar 10 menit perjalanan dari Pulau Um juga menjadi peluang ekonomi tersendiri bagi masyarakat. Aktivitas penyewaan perahu bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Um dinilai dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat lokal.

    Dalam reses tersebut, masyarakat juga mengeluhkan penurunan Dana Kampung secara drastis. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kampung dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

    Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi catatan penting bagi Febry Jein Andjar untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRP Papua Barat Daya. Reses tidak hanya menjadi agenda penyerapan aspirasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

    Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada forum reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, terutama menyangkut persoalan listrik yang telah lama dinantikan serta pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat.

    Dengan demikian, pelaksanaan Reses II Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga berbagai persoalan mendasar yang dihadapi warga dapat memperoleh solusi secara nyata.

  • Salawati Tengah Dilanda Kekeringan, BPBD Raja Ampat Salurkan Bantuan Air Bersih

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Warga Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mulai merasakan dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Penurunan debit sejumlah sumber air menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih semakin meningkat.

    ‎Cuaca panas yang disertai rendahnya curah hujan turut memperburuk kondisi tersebut. Menanggapi situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah untuk membantu masyarakat terdampak.

    ‎Kepala BPBD Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Salawati Tengah yang terdampak kekeringan.

    ‎“Kami terus memantau kondisi masyarakat dan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Distribusi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Guntur Tamima.

    ‎Sebagai bagian dari penanganan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Raja Ampat telah diterjunkan ke wilayah Salawati Tengah sejak empat hari lalu. Tim tersebut melakukan pemantauan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.

    ‎Sejumlah kampung di Distrik Salawati Tengah yang turut terdampak kekeringan antara lain Kalobo, Sakabu, Waibu, Waijan, Wailabu, Wailen, dan Waimeci. Kondisi sumber air di wilayah tersebut menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    ‎Dalam pelaksanaan distribusi, BPBD Raja Ampat menyampaikan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bantuan air bersih merupakan kendaraan sewaan.

    ‎Kekeringan terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kering masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, meskipun hujan lokal masih berpeluang turun di beberapa daerah.

    ‎Selain mengurangi ketersediaan air bersih, kondisi lahan yang semakin kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    ‎Warga Salawati Tengah diimbau menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.

    ‎Pemerintah daerah melalui BPBD diharapkan terus memantau kondisi masyarakat terdampak dan memastikan bantuan air bersih menjangkau kampung-kampung yang mengalami kesulitan air selama musim kemarau berlangsung.

    ‎Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga di tujuh kampung sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kemarau panjang.

  • Dorong Anak Muda OAP Jadi Konten Kreator, Disparekraf PBD Gelar Pelatihan Konten Digital

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispar Ekraf) Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) di bidang ekonomi kreatif. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan dan pengembangan konten kreatif berbasis digital yang digelar selama dua hari, 27–28 Agustus 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di Rumah Etnik Kabupaten Sorong tersebut diikuti 30 peserta yang berasal dari kelompok dan komunitas pelaku ekonomi kreatif OAP. Para peserta mendapatkan pembekalan dari akademisi serta konten kreator profesional.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan generasi muda Papua agar mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengangkat potensi daerah.

    Menurutnya, peserta tidak hanya diberikan pemahaman mengenai ekonomi kreatif berbasis konten digital dan kearifan lokal, tetapi juga dibekali keterampilan teknis produksi foto, video, editing menggunakan smartphone, storytelling, hingga strategi mendistribusikan konten melalui media sosial.

    “Kita punya kearifan lokal yang banyak. Kita punya kekayaan khas Papua, ada noken yang sudah diakui UNESCO. Semua kekayaan budaya ini akan lebih bermakna jika potensi yang kita miliki dipromosikan oleh anak-anak lokal kita sendiri,” ujar Yusdi.

    Ia menilai Papua Barat Daya memiliki kekayaan yang sangat besar, mulai dari alam, budaya, sejarah, kesenian hingga kerajinan. Potensi tersebut, kata dia, harus dikemas dalam bentuk konten kreatif agar dapat dikenal masyarakat luas sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

    “Alangkah indahnya kalau potensi yang kita miliki—alam, budaya, sejarah, kesenian, kerajinan—itu dipromosikan oleh anak-anak lokal kita sendiri,” katanya.

    Yusdi juga mendorong para peserta agar tidak hanya memproduksi konten selama mengikuti pelatihan, tetapi mampu melanjutkan aktivitas kreatif tersebut setelah kegiatan berakhir. Ia bahkan berharap dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan dapat lahir 30 konten kreator muda OAP yang aktif hingga akhir tahun.

    “Saya berharap akhir tahun saya punya 30 orang konten kreator anak muda asli Papua,” tegasnya.

    Untuk memastikan pelatihan memberikan hasil nyata, Yusdi meminta agar pada saat penutupan nanti setiap peserta mampu menunjukkan karya yang telah dihasilkan selama mengikuti proses pembelajaran.

    “Saya pengin lihat minimal satu contoh, bikin apa selama pelatihan. Kontennya banyak, tinggal pilih-pilih saja. Ambil siapa, ambil siapa, baru bikin konten,” ujarnya.

    Ia juga memberikan gambaran kepada peserta agar kreativitas dalam membuat konten tidak harus selalu menggunakan konsep atau fasilitas yang besar. Menurutnya, potensi lokal di sekitar masyarakat dapat menjadi bahan konten yang menarik apabila dikemas secara kreatif.

    “Kalau mau bikin jelajah, tidak harus selalu dengan motor. Bisa bikin sepeda mini jelajah, putar-putar kampung, itu juga bisa menjadi konten,” kata Yusdi.

    Selain keterampilan produksi, Yusdi mengingatkan peserta mengenai pentingnya konsistensi dan kesiapan teknis dalam memproduksi serta mengunggah konten ke media sosial. Ia menyebut keterbatasan jaringan maupun kuota internet sebagai salah satu kendala yang perlu diperhatikan.

    “Kita mau bikin konten banyak-banyak, tetapi pulsa atau data tidak ada, sama saja. Itu juga menjadi kendala yang harus diperhatikan,” tuturnya.

    Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik. Panitia juga diminta memastikan seluruh proses berjalan lancar sehingga peserta dapat memperoleh manfaat maksimal dari pelatihan.

    “Adik-adik semua harus belajar dengan baik. Ini dipastikan semua lancar, tidak ada yang sakit, semua bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan menghasilkan karya,” pesannya.

    Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif OAP yang mampu menjadi kreator digital, sekaligus mempromosikan kekayaan lokal Papua secara mandiri, kreatif, inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

    Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang kolaborasi, pendampingan, serta menciptakan nilai ekonomi baru dari potensi budaya dan kearifan lokal Papua melalui platform digital.

  • BREAKING NEWS: Kebakaran di Depan Telkom Waisai Berhasil Dipadamkan TRC BPBD Raja Ampat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran terjadi di kawasan depan Telkom Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (28/8/2026). Kobaran api sempat membuat warga di sekitar lokasi panik.

    Informasi awal mengenai kejadian tersebut disampaikan oleh warga setempat yang melihat munculnya kobaran api di sekitar kawasan tersebut.

    Berdasarkan laporan awal warga, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Namun, penyebab pasti kebakaran masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.

    Beruntung, api berhasil dipadamkan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Raja Ampat setelah petugas bergerak menuju lokasi dan melakukan penanganan.

    Petugas memastikan api tidak kembali merambat ke area sekitar dan melakukan pemantauan terhadap sisa titik yang berpotensi kembali terbakar.

    Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu kebakaran secara sembarangan, terutama di tengah kondisi cuaca dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api.

    Hingga saat ini, situasi di lokasi dilaporkan telah aman dan terkendali.

  • Kebakaran Hutan di Belakang Polres Meluas, BPBD Raja Ampat Kerahkan 100 Personel Yonif 863 BB

    RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan belakang Polres Raja Ampat dan dilaporkan telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan. Kondisi medan yang sulit menyebabkan kebakaran baru terdeteksi dan dilaporkan kepada pihak berwenang dalam beberapa hari terakhir.

    ‎Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran awal di lapangan, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Api kemudian tidak terkendali dan terus meluas akibat kondisi angin yang cukup kencang.

    ‎“Dugaan sementara, kebakaran ini bermula dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Namun, api kemudian tidak terkendali sehingga meluas,” ujar Guntur.

    ‎Ia menjelaskan, luas area yang terdampak sebelumnya dikhawatirkan mencapai ratusan hektare. Namun, berdasarkan estimasi sementara dari hasil pemantauan di lapangan, luas kawasan yang terbakar diperkirakan mencapai 20 hingga 30 hektare.

    ‎Kebakaran tersebut menjadi perhatian karena terjadi di kawasan yang merupakan habitat satwa dilindungi, termasuk salah satu lokasi pengamatan burung cenderawasih. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu habitat satwa endemik apabila api tidak segera dikendalikan.

    ‎“Ini menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan habitat satwa, termasuk lokasi pengamatan cenderawasih. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secepat mungkin,” katanya.

    ‎Menurut Guntur, pergerakan api telah meluas ke sejumlah arah. Api dilaporkan menjalar menuju kawasan hutan lainnya, termasuk ke arah belakang kawasan PLN dan RSUD Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Kondisi tersebut meningkatkan urgensi penanganan karena titik api berada tidak jauh dari sejumlah fasilitas penting. Tim di lapangan terus melakukan pemantauan untuk mencegah api semakin mendekati kawasan permukiman maupun fasilitas umum.

    ‎Proses pemadaman menghadapi kendala karena lokasi kebakaran berada di area berketinggian dengan medan terjal. Selain itu, sumber air terdekat berjarak sekitar 600 meter dari titik api, sehingga menyulitkan tim melakukan pemadaman secara cepat.

    ‎BPBD bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unsur terkait terus melakukan penanganan di lapangan. Untuk memperkuat operasi pemadaman, dilakukan koordinasi dan permintaan dukungan personel.

    ‎Sebanyak 100 personel Yonif 863 Raja Ampat dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman melalui jalur darat. Personel tersebut bergabung dengan tim gabungan untuk menangani sejumlah titik yang sulit dijangkau.

    ‎Tim gabungan juga menggunakan mesin pompa air atau alkon serta mencari sumber air alternatif untuk mendukung proses pemadaman. Di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau kendaraan maupun peralatan, petugas melakukan penanganan secara manual.

    ‎Hingga berita ini diturunkan, Tim TRC BPBD bersama personel gabungan masih melakukan pemadaman dan pemantauan terhadap perkembangan titik api. BPBD juga masih menunggu laporan terbaru dari personel di lokasi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi terkini dan perkembangan luas area yang terbakar.

    ‎Terkait dugaan pembakaran lahan secara sengaja, Guntur mengatakan bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  • Kepala Distrik Seremuk Tegaskan Pengawasan Dana Desa 2026 di Delapan Kampung Harus Transparan

    Teminabuan — Kepala Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Jhoni Kaliele, meminta seluruh kepala kampung dan masyarakat di delapan kampung di wilayah Distrik Seremuk memastikan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Delapan kampung tersebut yakni Kampung Kamaro, Srer, Tofot, Sbir, Haha, Woloin, Klaogin, dan Kakas.

    Jhoni Kaliele menegaskan bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2026 harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dibebani dengan utang atau kewajiban sebelumnya yang harus diselesaikan menggunakan anggaran tahun berjalan.

    “Saya optimistis, di kepemimpinan yang baru ini tidak ada lagi utang yang harus diselesaikan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Ketika kedapatan hal tersebut terjadi, maka risiko dan tanggung jawab ditanggung oleh pihak yang bersangkutan,” tegas Jhoni Kaliele.

    Ia meminta seluruh kepala kampung agar dalam pengelolaan Dana Desa mengutamakan kepentingan masyarakat serta memastikan setiap program yang dibiayai melalui Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan.

    “Dana Desa harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai anggaran yang seharusnya kembali kepada masyarakat justru digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

    Menurut Jhoni, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui proses penggunaan Dana Desa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

    “Kita harus terbuka kepada masyarakat. Apa yang direncanakan, itu yang harus dilaksanakan, sehingga masyarakat juga dapat melihat dan merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan agar kepala kampung bersama aparat kampung tidak mengambil keputusan sepihak dalam penggunaan Dana Desa, tetapi tetap mengacu pada hasil perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

    “Jangan ada kepentingan pribadi di dalam penggunaan Dana Desa. Kita harus bekerja untuk masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang digunakan,” tegasnya.

    Selain itu, Jhoni Kaliele meminta kepada dinas terkait agar dalam proses penyerapan Dana Desa di delapan kampung tersebut terdapat keterwakilan dari pihak Distrik Seremuk.

    “Kami meminta agar dalam proses penyerapan Dana Desa ada keterwakilan dari distrik. Ini penting supaya koordinasi dan pengawasan dapat berjalan bersama-sama,” ungkapnya.

    Ia menilai keterlibatan pihak distrik akan membantu membangun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan dinas terkait dalam pelaksanaan program pembangunan.

    “Distrik jangan hanya mengetahui setelah kegiatan selesai. Kami juga harus dilibatkan dalam prosesnya, sehingga apa yang dilaksanakan di kampung dapat diketahui dan dikoordinasikan dengan baik,” katanya.

    Jhoni menegaskan, pemerintah distrik pada prinsipnya siap mendukung pelaksanaan pembangunan di delapan kampung selama seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan.

    “Kami hadir untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi yang utama. Rakyat ada karena kami, kami hadir karena rakyat,” pungkas Jhoni Kaliele.

    Ia berharap kepala kampung, aparat kampung, masyarakat, distrik, dan dinas terkait dapat membangun kerja sama yang baik sehingga Dana Desa Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di Distrik Seremuk.

    “Kita sama-sama kawal Dana Desa ini. Jangan sampai ada lagi persoalan yang kemudian menjadi beban bagi kepemimpinan berikutnya. Yang paling penting adalah masyarakat harus mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut,” tutupnya.

  • Lebih dari 100 Warga Padati FGD Patriot UB, Agroforestri Jadi Harapan Ekonomi Klawosom

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Antusiasme masyarakat di Kampung Persiapan Klawosom, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, terhadap pengembangan sektor pertanian dan kehutanan terlihat begitu tinggi. Lebih dari 100 warga memadati halaman kediaman Yafet Smi, selaku tuan tanah setempat, pada Minggu (23/8/2026), untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Ekspedisi Patriot 4 (TEP) Universitas Brawijaya (UB).

    Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIT tersebut mengangkat tema “Penguatan dan Pendampingan Agroforestri Intensif Kelompok Tani untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun, Sorong”. Jumlah peserta yang hadir bahkan melampaui prediksi awal panitia.

    FGD dipimpin Ketua Tim Patriot UB, Syamsul Arifin, S.P., M.Si., bersama anggota tim, yakni Chintia Milanda, S.P., Firli Dwi Nur Cahyani, S.Hut., Nopi Sopiandi, S.P., Muhammad Harun Rasyid Al Habsyi, S.Hut., dan Anggit Nur Wicaksono, S.Hut.

    Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya harapan warga terhadap program pendampingan yang dinilai dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan pertanian sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Klamono-Segun.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Distrik Klamono, Oktofianus Kolin, S.Pd.K., M.M., bersama Kepala Kampung Wariyau dan Kepala Kampung Mlais. Sejumlah tuan tanah dan tokoh masyarakat Klawosom, Bhabinkamtibmas, serta Penyuluh Pendamping Lapangan bidang pertanian dan peternakan juga hadir dalam kegiatan tersebut.

    Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini memperlihatkan bahwa penguatan agroforestri di kawasan Klamono-Segun tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi telah berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, aparat keamanan, tenaga penyuluh, dan kelompok tani.

    Dalam FGD tersebut, Tim Patriot Agroforestri UB memberikan dua materi utama. Materi pertama mengenai “Pengenalan Sistem Agroforestri” disampaikan Anggit Nur Wicaksono, S.Hut. Ia menjelaskan konsep dasar agroforestri serta manfaat penerapannya dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

    Sementara itu, materi kedua mengenai “Rumah Persemaian Tangguh Iklim” disampaikan Firli Dwi Nur Cahyani, S.Hut. Konsep tersebut diperkenalkan sebagai salah satu inovasi untuk mendukung penyediaan bibit unggul yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus memperkuat kemandirian kelompok tani.

    Antusiasme peserta semakin terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Warga secara aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait penerapan sistem agroforestri di lahan masing-masing, termasuk peluang pengembangan tanaman dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

    Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga siap terlibat secara langsung dalam pengembangan program agroforestri di wilayah mereka.

    Tim Patriot Agroforestri UB berharap program pendampingan ini dapat memperkuat kapasitas kelompok tani, meningkatkan produktivitas lahan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan transmigrasi Klamono-Segun.

    “Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian program TEP 2026 di Klamono dan Segun. Kami berharap pendampingan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” demikian semangat yang dibawa dalam pelaksanaan program tersebut.

    FGD di Klawosom menjadi salah satu tonggak penting dalam rangkaian program Ekspedisi Patriot 4 Universitas Brawijaya di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menghadirkan riset, inovasi, dan pengabdian yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). (***)

  • Disparekraf PBD Gelar Pelatihan Keselamatan Wisata, Bekali Pengelola Wisata Hadapi Situasi Darurat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan peningkatan keselamatan wisata bagi para pengelola dan pelaku sektor pariwisata di Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Akademi Perikanan Sorong (Apsor), pada Rabu (26/8/2026).

    Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Irman Murafer, mengatakan kegiatan keselamatan wisata tersebut merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

    “Kegiatan Keselamatan Wisata ini merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Irman.

    Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di destinasi wisata.

    Secara nasional, program tersebut dilaksanakan di 38 daerah dengan sasaran sebanyak 1.024 peserta. Sementara Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan kuota sebanyak 30 peserta.

    Pelatihan berlangsung selama dua hari, yakni 26–27 Agustus 2026, dengan total 16 jam pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sorong selama tiga jam serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selama sembilan jam.

    “Materi teori diberikan selama enam jam pada hari pertama, kemudian pada hari kedua dilanjutkan dengan praktik lapangan selama enam jam yang berfokus pada keselamatan wisata,” jelasnya.

    Usai menerima materi dari Basarnas, peserta kemudian mengikuti praktik lapangan berupa simulasi penyelamatan korban tenggelam di laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Pantai Suprau, Kota Sorong.

    Dalam simulasi tersebut, peserta diberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban yang mengalami kecelakaan di kawasan wisata perairan.

    Tidak hanya simulasi penyelamatan korban tenggelam, peserta juga dilatih mengenai cara memberikan penanganan awal terhadap korban yang mengalami kondisi pingsan hingga korban yang mengalami patah tulang di kawasan pantai.

    Materi praktik ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan para pengelola destinasi wisata, sehingga mereka mampu mengambil tindakan awal secara cepat dan tepat sebelum korban mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, termasuk 15 orang pengelola objek wisata di kawasan pesisir Tanjung Kasuari dan Suprau.

    Selain itu, lima peserta berasal dari asosiasi pariwisata, termasuk Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA). Peserta lainnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, relawan tanggap bencana, Politeknik Perikanan Sorong, serta Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).

    Pengelola desa wisata dari Arar, Kabupaten Sorong, juga turut ambil bagian dalam pelatihan tersebut.

    Irman menjelaskan, tujuan utama kegiatan adalah memperkuat kemampuan para pengelola destinasi wisata agar mampu merespons dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat maupun bencana di lokasi wisata.

    “Tujuan utamanya adalah memperkuat kemampuan para pengelola tempat wisata, khususnya dalam merespons secara cepat ketika menghadapi kejadian darurat atau bencana di lokasi wisata,” katanya.

    Ia mengatakan, kejadian seperti orang tenggelam saat berenang atau bermain di pantai merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi di destinasi wisata, sehingga pengelola harus memiliki pengetahuan dasar mengenai keselamatan dan pertolongan pertama.

    “Sering kita jumpai kasus orang tenggelam saat berenang atau bermain di pantai. Pelatihan ini membekali mereka dengan langkah-langkah penanganan awal, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengelola, tetapi juga dapat berperan sebagai tim tanggap darurat ketika terjadi kecelakaan di area wisata,” ungkap Irman.

    Menurutnya, kemampuan tersebut sangat penting, terutama bagi pengelola desa wisata dan destinasi yang berada di kawasan pesisir. Dengan adanya pelatihan ini, pengelola diharapkan lebih siap dalam memberikan pertolongan awal sekaligus meminimalkan risiko yang dapat membahayakan wisatawan.

    “Pelatihan ini sangat berguna bagi para pengelola desa wisata. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan di destinasi masing-masing, sehingga aspek keselamatan wisatawan semakin menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata di Papua Barat Daya,” pungkasnya.

  • Tim Mangewang Polresta Sorong Kota Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan Berat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Mangewang Polresta Sorong Kota mengamankan seorang pria berinisial IPK yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap seorang pria berinisial AK di kawasan Jalan Pendidikan, tepatnya di sekitar Traffic Light SMEA, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong.

    IPK diamankan polisi pada Selasa (25/8/2026) di kawasan Jalan Pramuka, Kelurahan Malaimsimsa, Kota Sorong. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sebilah parang yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan.

    Kasus ini dilaporkan ke Polresta Sorong Kota melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/809/VIII/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya, tertanggal 23 Agustus 2026.

    Kasubid PID Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal, peristiwa tersebut bermula ketika korban terlibat adu mulut dengan sejumlah teman terduga pelaku.

    Setelah itu, korban meninggalkan lokasi dengan menggunakan kendaraan. Namun, saat berada di sekitar Traffic Light SMEA, korban terjatuh dari kendaraannya.

    “Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan diduga melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang secara berulang,” ujar Kompol Jenny S.A. Hengkelare.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan selanjutnya mendapatkan penanganan medis.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Mangewang Polresta Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap keberadaan terduga pelaku. Setelah memperoleh informasi dan melakukan pemetaan serta persiapan penangkapan, petugas akhirnya mengamankan IPK tanpa hambatan berarti.

    IPK bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya.

    Polisi menduga aksi tersebut dilatarbelakangi persoalan pribadi serta rasa dendam terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami motif dan rangkaian kejadian secara menyeluruh berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak.

    “Saat ini terduga pelaku masih menjalani proses hukum di Polresta Sorong Kota. Penyidik terus mendalami kasus ini untuk melengkapi proses penyidikan,” jelas Kompol Jenny.

    Polisi memastikan proses hukum terhadap terduga pelaku akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sembari mendalami seluruh fakta dalam perkara tersebut.(***)